jpnn.com, JAKARTA - KPK menyesalkan banyak kementerian dan lembaga yang tidak mengindahkan rekomendasi dalam hal pencegahan rasuah. Di sisi lain, KPK juga memuji kementerian yang tidak melaksanakan rekomendasi tetapi memberikan solusi.
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, pihaknya selalu masuk dari sisi kelembagaan untuk melihat seperti apa sebenarnya suatu lembaga tersebut.
BACA JUGA: Benarkah Ini Alasan Utama Saut Situmorang Mundur dari KPK?
Dia mencontohkan seperti kemarin bertemu Menteri Kesehatan dokter Terawan Agus Putranto. Salah satu yang dibahas adalah persoalan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
"Ambil simple saja, kemarin saya ketemu Menkes. Kita tahu seperti apa BPJS kita. Kami masuk lembaga apa sebenarnya yang menangani BPJS ini," kata Saut saat rapat kerja Komisi III DPR dengan KPK di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (27/11).
BACA JUGA: Saut Situmorang Mundur dari KPK, Nih Isi Lengkap Surat Pengunduran Dirinya
Menurut Saut, di dalam pengelolaan BPJS Kesehatan itu ada Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, pemerintah daerah, BPJS dan lainnya.
Menurut Saut, ketika KPK masuk ternyata ada dua hal yang bisa dilakukan yakni dari sisi regulasi dan tata kelola. "Di sini, banyak business process yang detail dibicarakan. Di antaranya fasilitas kesehatan tingkat pertama bagaimana, bahkan sampai bicara pengadaan alat kesehatan dan obat. Detail itu kami masuk," ungkapnya.
Saut menuturkan ada kementerian yang keren karena berani men-challenge KPK. "Ini Menteri Kesehatan baru saya anggap keren. Dia berani men-challenge KPK, kami di-challenge bahwa dia (Terawan) tidak setuju dengan katalog sektoral," katanya.
Saut menambahkan, Menteri Terawan menjelaskan kepada KPK bahwa katalog sektoral itu berawal dari ketidakmampuan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) menjelaskan soal teknis kedokteran. "Menkes baru mengatakan "saya akan tempatkan ahli kesehatan di LKPP". Itu solusi," puji Saut.
Hanya saja, Saut menyesalkan ada kementerian yang tidak memberikan solusi, tetapi tak menjalankan rekomendasi dan tidak men-challenge KPK. Dia lantas meminta Direktur Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mencatat kementerian-kementerian tersebut.
"Pak Pahala saya minta siap menyusun itu. Sebut satu per satu, kementerian mana yang bandel, menteri mana yang di depan kami 'iya, iya', tetapi di belakang tidak melaksanakan perubahan. Itu Ada," katanya.
Karena itu, Saut menegaskan bahwa akan memanggil kementerian tersebut. Dia meminta pelaksana tugas Direktur Penindakan Panca Putra Simanjutak untuk menyiapkan pemanggilan tersebut.
"Iya, nanti kami panggil. Kami panggil besok, pak," kata mantan petinggi BIN itu di hadapan rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa tersebut. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy