jpnn.com, JAKARTA - Partai Golkar dinilai tidak menunjukkan sebagai partai politik modern jika munaslub yang akan digelar 19-20 Desember hanya dijadikan ajang pengukuhan ketua umum baru yang dipilih secara aklamasi pada rapat pleno DPP Golkar, beberapa waktu lalu.
Menurut pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun, Munaslub Golkar sebagai forum tertinggi, seharusnya membahas dan memutuskan banyak hal.
BACA JUGA: Posisi Idrus Marham Tidak Aman
Misalnya membahas AD/ART, menyusun dan menetapkan program umum, menyusun pandangan politik dan rekomendasi partai.
“Golkar mestinya menunjukkan ciri-ciri partai modern di munaslub ini,” ujar Badrun di Jakarta,Senin (18/12).
BACA JUGA: Mas Priyo dan Mbak Titiek jadi Daftar Caketum Golkar Enggak?
Badrun menilai, banyak hal yang dapat dibicarakan dan diputuskan pada forum munaslub, jika Golkar ingin disebut partai modern.
Misalnya, munaslub bisa dijadikan forum laporan pertanggungjawaban dari pengurus yang lama, kendati tidak dihadiri Setya Novanto karena sedang ditahan.
BACA JUGA: Priyo Protes Airlangga Hartarto jadi Ketum Lewat Rapat Pleno
“Berhentinya SN ini harusnya ada laporan pertanggungjawaban (LPJ), tapi problemnya dia kan dipenjara,” ucapnya.
LPJ kata Badrun, bisa saja disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham, secara transparan terkait kinerja pengurus selama ini.
“Jadi sekjen harus menyampaikan LPJ apa yang sesungguhnya terjadi dan apa yang sudah dilakukan,” katanya.
Badrun lebih lanjut mengatakan, ada dua penilaian negatif dari munaslub jika hanya mengagendakan pengukuhan ketua umum yang baru.
Yaitu, dapat dicap sebagai skenario Setya Novanto untuk tetap menempatkan orang-orangnya di jabatan strategis Golkar. Kedua, munaslub sebagai langkah pragmatis Golkar mengganti ketum. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Golkar Harus Beri Kesempatan ke Calon Ketum Selain Airlangga
Redaktur & Reporter : Ken Girsang