JAKARTA - Keputusan politik Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) yang mengambil alih kendali DPP PD dari Anas Urbaningrum, diyakini tak akan efektif. Sebab kader-kader PD yang masuk kelompok Anas, dipastikan akan melakukan perlawanan.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Iberamsjah, mengatakan, saat ini para Ketua DPD PD memang hanya bisa diam dan tunduk dengan keputusan SBY, temasuk untuk meneken Pakta Integritas. Namun, katanya, hal itu bukan berarti para ketua DPD PD takluk sepenuhnya dengan keputusan SBY.
"Memang itu bagian dari skenario politik yang justru untuk mengamankan Anas. Karena di luar itu, arus bawah tetap melakukan perlawanan," kata Iberamsjah saat dihubungi, Selasa (12/2).
Dituturkannya, pola seperti itu bukan hal baru di internal PD. Iberamsjah mencontohan kekalahan Andi Alifian Mallarangeng yang didukung SBY pada pemilihan Ketua Umum PD dalam kongres di Bandung, 2010 lalu. Saat itu, arus bawah PD seolah-olah kompak mendukung Andi.
Tapi ternyata, justru kader PD di daerah tak mau ikut dengan keinginan SBY agar Andi menjadi Ketua Umum. "Seolah mereka mendukung calonnya SBY, tetapi kenyataannya ke Anas. Dan itu masih kuat sampai sekarang, tak dapat ditandingi kader lain, termasuk SBY sekalipun," ulas Iberamsjah.
Karenanya guru besar ilmu politik UI itu menegaskan, keputusan para Ketua DPD PD yang mau menandatangani Pakta Integritas di Cikeas, Minggu (10/2) lalu, bukan berarti mereka tunduk sepenuhnya kepada SBY. "Itu bagian dari misi rahasia untuk tetap melakukan perlawanan," tegasnya.
Seperti diketahui, SBY selaku Ketua Dewan Pembina PD memutuskan untuk mengambil alih kendali DPP PD. SBY beralasan, hal itu sebagai upaya menyelamatkan PD karena elektabilitasnya terus menurun.
Di sisi lain, SBY juga meminta Ketua Umum PD, Anas Urbaningrum untuk fokus menghadapi proses hukum di KPK. Padahal, bekas Ketua Fraksi PD di DPR RI itu masih berstatus saksi dugaan korupsi. (jpnn)
Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Iberamsjah, mengatakan, saat ini para Ketua DPD PD memang hanya bisa diam dan tunduk dengan keputusan SBY, temasuk untuk meneken Pakta Integritas. Namun, katanya, hal itu bukan berarti para ketua DPD PD takluk sepenuhnya dengan keputusan SBY.
"Memang itu bagian dari skenario politik yang justru untuk mengamankan Anas. Karena di luar itu, arus bawah tetap melakukan perlawanan," kata Iberamsjah saat dihubungi, Selasa (12/2).
Dituturkannya, pola seperti itu bukan hal baru di internal PD. Iberamsjah mencontohan kekalahan Andi Alifian Mallarangeng yang didukung SBY pada pemilihan Ketua Umum PD dalam kongres di Bandung, 2010 lalu. Saat itu, arus bawah PD seolah-olah kompak mendukung Andi.
Tapi ternyata, justru kader PD di daerah tak mau ikut dengan keinginan SBY agar Andi menjadi Ketua Umum. "Seolah mereka mendukung calonnya SBY, tetapi kenyataannya ke Anas. Dan itu masih kuat sampai sekarang, tak dapat ditandingi kader lain, termasuk SBY sekalipun," ulas Iberamsjah.
Karenanya guru besar ilmu politik UI itu menegaskan, keputusan para Ketua DPD PD yang mau menandatangani Pakta Integritas di Cikeas, Minggu (10/2) lalu, bukan berarti mereka tunduk sepenuhnya kepada SBY. "Itu bagian dari misi rahasia untuk tetap melakukan perlawanan," tegasnya.
Seperti diketahui, SBY selaku Ketua Dewan Pembina PD memutuskan untuk mengambil alih kendali DPP PD. SBY beralasan, hal itu sebagai upaya menyelamatkan PD karena elektabilitasnya terus menurun.
Di sisi lain, SBY juga meminta Ketua Umum PD, Anas Urbaningrum untuk fokus menghadapi proses hukum di KPK. Padahal, bekas Ketua Fraksi PD di DPR RI itu masih berstatus saksi dugaan korupsi. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kelakuan Ibas Bikin BK DPR Gemas
Redaktur : Tim Redaksi