JAKARTA - Keputusan Ketua Dewan Pembina Partai Demoktat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengambil alih kendali partainya dari Anas Urbaningrum terus mengundang kritik. Motif di balik pengambilalihan itu diyakini bukan demi menyelamatkan elektabilitas partai yang terus merosot, tapi karena SBY sudah terancam dengan semakin menguatnya Anas yang rajin membina kader PD di akar rumput.
Penilaian itu disampaikan pengamat politik J Kristiadi saat ditemui di gedung DPR RI, Rabu (13/2). Menurutnya, salah satu isu penting dalam pengambilalihan kendali PD adalah penyusunan daftar caleg. "Karena SBY tahu bahwa grassroot, daerah, mengakar dan loyal ke Anas. Sehingga itu mulai diambil sejak sekarang karena penentunya di situ," katanya.
Kristiadi menegaskan, sebenarnya dalih penyelamatan partai yang digunakan SBY untuk mengambil alih kendali kepengurusan PD yang diikuti langkah penertiban dan pembersihan juga tidak dibarengi kriteria yang jelas. "Apakah hanya yang disebut sebagai tersangka, atau yang sudah diomongkan di media? Jadi kalau langkahnya penyelamatan, maka tidak hanya diberlakukan ke Anas tetapi ke semuanya," ulasnya.
Karenanya Kristiadi menegaskan, sebenarnya tindakan yang dilakukan SBY ke Anas justru tidak adil. Sebab, seolah-olah hanya Anas yang bertanggung jawab dengan merosotnya elektabilitas PD karena namanya selalu disebut-sebut terkait korupsi sebagaimana tudingan mantan Bendahara Umum PD, M Nazaruddin.
Karenanya Kristiadi menegaskan, sebenarnya tindakan yang dilakukan SBY ke Anas justru tidak adil. Sebab, seolah-olah hanya Anas yang bertanggung jawab dengan merosotnya elektabilitas PD karena namanya selalu disebut-sebut terkait korupsi sebagaimana tudingan mantan Bendahara Umum PD, M Nazaruddin.
"Bagaimana kalau misalkan nama lain yang juga disebut? Misalnya kerabat dekatnya Pak SBY, misalkan Mas Ibas," ucap Kristiadi.
Karenanya Kristiadi meyakini keputusan SBY melucuti kewenangan Anas itu bukan semata-mata demi penyelamatan partai. Karena menurutnya, jika SBY hendak menyelamatkan PD maka harusnya konsisten dengan penguatan sistem dan membenahi partai sebagai wadah aspirasi, termasuk membangun transparansi.
"Yang penting berjalan reformasi politiknya. Itu justru seleksi alamiah untuk demokrasi. Jangan risau dengan hasil, karena hasil hanya akibat saja," tegasnya.
Seperti diketahui, SBY selaku Ketua Dewan Pembina PD memutuskan untuk mengambil alih kendali DPP PD. SBY beralasan, hal itu sebagai upaya menyelamatkan PD karena elektabilitasnya terus menurun.
Di sisi lain, SBY juga meminta Ketua Umum PD, Anas Urbaningrum untuk fokus menghadapi proses hukum di KPK. Padahal, bekas Ketua Fraksi PD di DPR RI itu masih berstatus saksi dugaan korupsi. (ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kewenangan Diambil Alih SBY, Anas Tetap Melantik Pengurus
Redaktur : Tim Redaksi