JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Laode Ida mengatakan 'tugas' polisi itu sudah sangat berlebihan.
Bahkan pada daerah-daerah tertentu petinggi polisi juga ikutan mengurus tambang dan perkebunan dengan cara menggandeng sejumlah pengusaha ke wilayah tugasnya.
"Mestinya Polri itu fokus dengan tugas pokoknya yakni memberikan rasa aman dan nyaman kepada rakyatnya. Jangan malah menghabiskan waktu mengurus tambang dan perkebunan," kata Laode Ida, di sela-sela sebuah diskusi di press room DPR, Senayan Jakarta, Jumat (8/3).
Berangkat dari tren baru anggota Polri ikut mengurus tambang dan perkebunan atau kegiatan lain di luar tugas pokoknya, menurut Laode Ida, sudah saatnya pula Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengambil inisiatif untuk memeriksa kekayaan para pembantunya itu, seperti elit Polri dan TNI. Alasannya, dua lembaga negara tersebut sangat penting dalam upaya penegakkan hukum dan kedaulatan NKRI.
"Fenomena jenderal bintang dua Djoko Susilo yang memiliki banyak rumah mewah berikut ada 'isinya' sebagaimana yang diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi pantas dijadikan momentum oleh SBY untuk mengukur sejauhmana TNI dan Polri telah melaksanakan amanat reformasi," harap senator asal Sulawesi Tenggara itu.
Dewasa ini, menurut Laode Ida, sudah menjadi rahasia umum penampilan para jenderal polisi diikuti dengan rumah-rumah dan mobil mewah. "Tapi semua berpulang kepada Presiden SBY karena Polri dan TNI itu berada di bawah pengawasan presiden," ungkapnya.
Terlepas dari desakan agar Presiden SBY segera mencermati para elit Polri dan TNI dari sisi gaya hidup kinerjanya, Laode tetap mendesak negara untuk sesegera mungkin meningkatkan kesejahteraan para prajurit guna mendorong mereka untuk bekerja secara lebih profesional. (fas/jpnn)
Bahkan pada daerah-daerah tertentu petinggi polisi juga ikutan mengurus tambang dan perkebunan dengan cara menggandeng sejumlah pengusaha ke wilayah tugasnya.
"Mestinya Polri itu fokus dengan tugas pokoknya yakni memberikan rasa aman dan nyaman kepada rakyatnya. Jangan malah menghabiskan waktu mengurus tambang dan perkebunan," kata Laode Ida, di sela-sela sebuah diskusi di press room DPR, Senayan Jakarta, Jumat (8/3).
Berangkat dari tren baru anggota Polri ikut mengurus tambang dan perkebunan atau kegiatan lain di luar tugas pokoknya, menurut Laode Ida, sudah saatnya pula Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengambil inisiatif untuk memeriksa kekayaan para pembantunya itu, seperti elit Polri dan TNI. Alasannya, dua lembaga negara tersebut sangat penting dalam upaya penegakkan hukum dan kedaulatan NKRI.
"Fenomena jenderal bintang dua Djoko Susilo yang memiliki banyak rumah mewah berikut ada 'isinya' sebagaimana yang diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi pantas dijadikan momentum oleh SBY untuk mengukur sejauhmana TNI dan Polri telah melaksanakan amanat reformasi," harap senator asal Sulawesi Tenggara itu.
Dewasa ini, menurut Laode Ida, sudah menjadi rahasia umum penampilan para jenderal polisi diikuti dengan rumah-rumah dan mobil mewah. "Tapi semua berpulang kepada Presiden SBY karena Polri dan TNI itu berada di bawah pengawasan presiden," ungkapnya.
Terlepas dari desakan agar Presiden SBY segera mencermati para elit Polri dan TNI dari sisi gaya hidup kinerjanya, Laode tetap mendesak negara untuk sesegera mungkin meningkatkan kesejahteraan para prajurit guna mendorong mereka untuk bekerja secara lebih profesional. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Gelar Rekonstruksi Suap Impor Sapi
Redaktur : Tim Redaksi