JAKARTA - Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah mengklarifikasi terkait informasi adanya dugaan skandal pajak keluarganya. Namun, menurut aktivis dari Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) Boni Hargens, bukan jawaban Presiden yang diharapkan dari pihaknya, melainkan bukti dari SBY jika benar laporan pajaknya tidak ada penyimpangan.
"Jawaban SBY bukan jawaban yang kami harapkan. Yang kami harapkan jawaban dari Ditjen Pajak," ujar Boni pada JPNN, Selasa (5/2). Dalam kasus ini, MKRI sudah melaporkan skandal pajak SBY ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Boni, Yudhoyono gate yang dilaporkan pihaknya ke KPK adalah fakta. Salah satu data yang mereka peroleh memang berasal dari media massa nasional berbahasa Ingrris. Ia mengatakan, jika perlu sumber Ditjen Pajak yang diminta keterangan oleh media itu dapat membuka fakta sesungguhnya.
"SBY mesti menyodorkan bukti yang kuat sebagai falsifikasi baru nanti kita dorong sumber di Ditjen Pajak untuk bicara. Yang jelas Yudhoyono Gate itu fakta, " lanjutnya.
Boni menegaskan, pada akhirnya salah atau benar, tidak ada toleransi bagi kekuasaan untuk memainkan peran dalam proses hukum. Ia berharap KPK tetap menelusuri data yang mereka laporkan itu.
"Itu praktek umum dalam negara yang demokrasi hukumnya masih rapuh Kita berhadapan dengan tantangan itu," tandas Boni. (flo/jpnn).
"Jawaban SBY bukan jawaban yang kami harapkan. Yang kami harapkan jawaban dari Ditjen Pajak," ujar Boni pada JPNN, Selasa (5/2). Dalam kasus ini, MKRI sudah melaporkan skandal pajak SBY ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Boni, Yudhoyono gate yang dilaporkan pihaknya ke KPK adalah fakta. Salah satu data yang mereka peroleh memang berasal dari media massa nasional berbahasa Ingrris. Ia mengatakan, jika perlu sumber Ditjen Pajak yang diminta keterangan oleh media itu dapat membuka fakta sesungguhnya.
"SBY mesti menyodorkan bukti yang kuat sebagai falsifikasi baru nanti kita dorong sumber di Ditjen Pajak untuk bicara. Yang jelas Yudhoyono Gate itu fakta, " lanjutnya.
Boni menegaskan, pada akhirnya salah atau benar, tidak ada toleransi bagi kekuasaan untuk memainkan peran dalam proses hukum. Ia berharap KPK tetap menelusuri data yang mereka laporkan itu.
"Itu praktek umum dalam negara yang demokrasi hukumnya masih rapuh Kita berhadapan dengan tantangan itu," tandas Boni. (flo/jpnn).
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kasus Rasyid Siap Maju ke Pengadilan
Redaktur : Tim Redaksi