JAKARTA – Presiden, Ketua serta para wakil Ketua DPR harus merespons misteri penganggaran proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Dugaan korupsi dengan mega proyek triliunan rupiah itu dilakukan secara sistematis dengan melibatkan para pejabat tinggi pada tingkat kementerian.
“Sudah ada indikasi terjadinya penyimpangan mekanisme dan pelanggaran Undang-undang dalam proses penganggaran proyek ini. Itu sebabnya, Presiden SBY, Ketua DPR dan para wakil Ketua DPR tidak boleh minimalis menyikapi kasus ini” kata Anggota DPR Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, Kamis (7/6).
Menurutnya pria yang duduk sebagai anggota Komisi III membidangi hukum ini, indikasi permasalahan yang berkait dengan wewenang pimpinan DPR adalah pengakuan beberapa anggota Komisi X DPR tidak mengetahui dan tidak pernah membahas pembengkakan anggaran sampai Rp 1,2 triliun. “Berarti, mekanisme kerja di DPR sebagaimana diatur dlm UU MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD) tidak berjalan sebagaimana mestinya,” katanya.
Karena itu, politisi Partai Golkar itu mengingatkan, pimpinan DPR tidak bisa hanya menunggu, melainkan harus pro aktif. “Minimal, pimpinan DPR bisa membentuk satuan tugas internal untuk menyelidiki masalah ini,” ujar dia.
Demikian pula dengan Presiden SBY. Kata dia, tentu saja Presiden harus menjadikannya sebuah persoalan yang serius jika ada kementerian berani merealisasikan sebuah proyek tanpa mengikuti mekanisme penganggaran proyek yang benar, sebagaimana diatur UU.
“Berarti menteri bersangkutan terang-terangan melanggar UU dan presiden tidak bisa begitu saja cuci tangan. Presiden harus segera memanggil Menpora, Menteri PU, Menteri Keuangan serta Kepala BPN untuk diminta penjelasan mengenai teknis dan proses penganggaran Proyek Hambalang,” tambahnya.
Bambang melanjutkan, kalau benar ada anggota Komisi X DPR tidak tahu atau belum menyetujui besaran anggaran proyek itu, Presiden tentunya harus mempertanyakan apa yang sesungguhnya sudah terjadi dalam proses penganggaran proyek Hambalang. “Keterangan yang didapat presiden pun dapat membantu KPK menyelidiki kasus ini,” imbuhnya.
Bagaimana pun kata Bambang, misteri penganggaran proyek Hambalang memperburuk citra DPR dan pemerintah. "Kalau presiden dan pimpinan DPR bersikap minimalis, rakyat akan menilai semangat memerangi korupsi hanya perang-perangan,” pungkasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Miranda Kebanjiran Tamu di Rutan KPK
Redaktur : Tim Redaksi