JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR, Teuku Riefky Harsya, menilai penyesuaian subsidi Bahan Bakar Minyak di tengah tekanan fiskal yang mengerikan saat ini, merupakan langkah yang rasional. “Bila subsidi BBM terus dibiarkan maka ekonomi negeri bisa jebol,” kata Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR, itu, Jumat (19/4), di Jakarta.
Karenanya, Riefky menilai penyesuaian subsidi BBM memang mutlak dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sebab, selama ini subsidi BBM hanya dinikmati mayoritas kalangan menengah ke atas.
Berdasarkan hitungan rasional, Riefky memaparkan, nilai ekonomi premium saat ini sekitar Rp 9000 perliter. Nah, jika saat ini dijual Rp 4500 perliter, maka dari setiap liter yang dikucurkan ke kendaraaan pemilik menerima subsisdi Rp 5000.
Bekas Ketua Komisi VII DPR ini menegaskan, bisa subsidi terus dilakukan maka tidak memberikan rasa keadilan masyarakat yang belum mampu. “Sudah tepat bila pemerintah segera mengurangi subsidi kendaraan roda empat plat hitam dengan catatan tidak mengurangi subsidi untuk kendaraan roda dua dan kendaraan umum plat kuning,” katanya.
Kenaikan BBM, kata Riefky, bisa mengurangi penyelewengan dan penyelundupan akibat disparitas harga yang sangat tinggi. "Ini akan mengurangi penyalahgunaan. Sejalan dengan kebijakan energi nasional, perlu mendorong penggunaan energy seperti CNG (gas) untuk kendaraan bermotor," terangnya.
Selain itu, ia memaparkan, penghematan anggaran subsidi akan lebih bermanfaat bila digunakan untuk pembangunan infrastruktur transportasi publik. “Serta program social safety net untuk kelompok masyarakat kurang mampu yang mungkin turut terdampak atas kenaikan BBM atau program pengurangan Subsidi ini," katanya.
Selain itu, lanjutnya, besarnya subsidi juga berdampak pada mengalirnya investor ke Indonesia. Ini akan berdampak pada terbukanya lapangan kerja dan bangkitnya perekonomian negeri ini lebih baik lagi.
Terkait tahun politik menjelang pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2014, Riefky menilai kenaikan BBM memerlihatkan itikad baik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memerkuat perekonomian Indonesia.
Dengan penyesuaian subsisi atau kenaikan BBM untuk kalangan tertentu, SBY sebetulnya mengambil resiko untuk menjadi sasaran empuk lawan politiknya yang tentu akan memprovokasi publik serta akan memposisikan SBY sebagai presiden yang tidak pro rakyat.
“Tapi, justru sebaliknnya, Pemerintahan SBY perlu diacungi jempol karena berani mengambil resiko terhadap citra pemerintah Presiden SBY lebih pentingkan fondasi perekonomian yang lebih kokoh sebagai modal bagi siapapun presiden RI berikutnya (2014-2019 ) meski harus mempertaruhkan elektabilitas partai Demokrat di 2014," pungkasnya. (boy/jpnn)
Karenanya, Riefky menilai penyesuaian subsidi BBM memang mutlak dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sebab, selama ini subsidi BBM hanya dinikmati mayoritas kalangan menengah ke atas.
Berdasarkan hitungan rasional, Riefky memaparkan, nilai ekonomi premium saat ini sekitar Rp 9000 perliter. Nah, jika saat ini dijual Rp 4500 perliter, maka dari setiap liter yang dikucurkan ke kendaraaan pemilik menerima subsisdi Rp 5000.
Bekas Ketua Komisi VII DPR ini menegaskan, bisa subsidi terus dilakukan maka tidak memberikan rasa keadilan masyarakat yang belum mampu. “Sudah tepat bila pemerintah segera mengurangi subsidi kendaraan roda empat plat hitam dengan catatan tidak mengurangi subsidi untuk kendaraan roda dua dan kendaraan umum plat kuning,” katanya.
Kenaikan BBM, kata Riefky, bisa mengurangi penyelewengan dan penyelundupan akibat disparitas harga yang sangat tinggi. "Ini akan mengurangi penyalahgunaan. Sejalan dengan kebijakan energi nasional, perlu mendorong penggunaan energy seperti CNG (gas) untuk kendaraan bermotor," terangnya.
Selain itu, ia memaparkan, penghematan anggaran subsidi akan lebih bermanfaat bila digunakan untuk pembangunan infrastruktur transportasi publik. “Serta program social safety net untuk kelompok masyarakat kurang mampu yang mungkin turut terdampak atas kenaikan BBM atau program pengurangan Subsidi ini," katanya.
Selain itu, lanjutnya, besarnya subsidi juga berdampak pada mengalirnya investor ke Indonesia. Ini akan berdampak pada terbukanya lapangan kerja dan bangkitnya perekonomian negeri ini lebih baik lagi.
Terkait tahun politik menjelang pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2014, Riefky menilai kenaikan BBM memerlihatkan itikad baik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memerkuat perekonomian Indonesia.
Dengan penyesuaian subsisi atau kenaikan BBM untuk kalangan tertentu, SBY sebetulnya mengambil resiko untuk menjadi sasaran empuk lawan politiknya yang tentu akan memprovokasi publik serta akan memposisikan SBY sebagai presiden yang tidak pro rakyat.
“Tapi, justru sebaliknnya, Pemerintahan SBY perlu diacungi jempol karena berani mengambil resiko terhadap citra pemerintah Presiden SBY lebih pentingkan fondasi perekonomian yang lebih kokoh sebagai modal bagi siapapun presiden RI berikutnya (2014-2019 ) meski harus mempertaruhkan elektabilitas partai Demokrat di 2014," pungkasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PAL Garap 16 Kapal Rudal TNI AL
Redaktur : Tim Redaksi