JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan, Mohamad Sohibul Iman meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera menetapkan menteri keuangan (menkeu) definitif sebelum melakukan pembahasan anggaran bersama DPR. Seharusnya menurut Sohibul, sebelum pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2013 atau Rancangan APBN 2014, presiden sudah menetapkan menkeu definitif.
"Ini penting karena secara peraturan dan hubungan kelembagaan, hanya Menkeu definitif yang bisa mewakili presiden dalam proses pembahasan Rancangan APBN atau APBN Perubahan dengan DPR. Ini sifatnya tidak bisa diwakilkan," ujar Sohibul dalam keterangan pers, Senin (22/4).
Menurut Sohibul, status pelaksana tugas (plt) menkeu bisa dipersoalkan secara hukum oleh DPR nanti. Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.
Selanjutnya sambung Sohibul, di ayat 2 huruf a disebutkan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara dikuasakan kepada menkeu selaku pengelola fiskal dan wakil Pemerintah.
"Jadi status Plt Menkeu tidak diatur dalam UU. Ini lemah posisi hukumnya. Karena itu butuh menkeu yang definitif untuk pembahasan anggaran dengan DPR nanti," ucap Sohibul.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menilai, seharusnya tidak sulit bagi presiden menentukan menkeu definitif. Dengan mengajukan Agus Martowardojo sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia, seharusnya presiden sudah punya kandidat kuat siapa pengganti Agus nantinya. Sehingga tidak perlu menentukan Plt Menkeu.
"Kalau ditentukan Plt Menkeu dulu, publik akan berspekulasi dan menduga-duga motif dibalik penetapan Hatta Rajasa sebagai Plt Menkeu ini, apakah ada agenda tertentu," tandasnya dengan nada tanya.(gil/jpnn)
"Ini penting karena secara peraturan dan hubungan kelembagaan, hanya Menkeu definitif yang bisa mewakili presiden dalam proses pembahasan Rancangan APBN atau APBN Perubahan dengan DPR. Ini sifatnya tidak bisa diwakilkan," ujar Sohibul dalam keterangan pers, Senin (22/4).
Menurut Sohibul, status pelaksana tugas (plt) menkeu bisa dipersoalkan secara hukum oleh DPR nanti. Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.
Selanjutnya sambung Sohibul, di ayat 2 huruf a disebutkan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara dikuasakan kepada menkeu selaku pengelola fiskal dan wakil Pemerintah.
"Jadi status Plt Menkeu tidak diatur dalam UU. Ini lemah posisi hukumnya. Karena itu butuh menkeu yang definitif untuk pembahasan anggaran dengan DPR nanti," ucap Sohibul.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menilai, seharusnya tidak sulit bagi presiden menentukan menkeu definitif. Dengan mengajukan Agus Martowardojo sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia, seharusnya presiden sudah punya kandidat kuat siapa pengganti Agus nantinya. Sehingga tidak perlu menentukan Plt Menkeu.
"Kalau ditentukan Plt Menkeu dulu, publik akan berspekulasi dan menduga-duga motif dibalik penetapan Hatta Rajasa sebagai Plt Menkeu ini, apakah ada agenda tertentu," tandasnya dengan nada tanya.(gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sangat Loyal, Ruhut Dipastikan Masuk Pengurus DPP Demokrat
Redaktur : Tim Redaksi