JAKARTA - Partai Demokrat (PD) masih gamang dalam menentukan mekanisme untuk memilih pengganti Anas Urbaningrum di posisi ketua umum DPP. Hari ini (2/3), rencananya, SBY kembali mengumpulkan dewan pimpinan daerah (DPD) se-Indonesia di kediamannya, Cikeas, Bogor, Jawa Barat.
Berdasar undangan yang dikirim melalui pesan pendek (SMS) kepada para pengurus PD di tingkat provinsi itu, belum disebutkan secara pasti agenda pertemuan. Namun, seluruh anggota majelis tinggi plus para menteri dari PD di kabinet juga diundang.
Anggota Dewan Pembina PD Syarif Hasan menyatakan bahwa pertemuan tersebut bagian dari konsolidasi partai. "Khususnya konsolidasi menghadapi pencalegan," kata Syarif saat dihubungi, Jumat (1/3).
Pasca-Anas berhenti dari ketua umum, PD sedang menghadapi dilema. Partai peraih suara terbesar pada Pemilu 2009 itu harus segera menentukan pengganti Anas sebagai ketua umum. Hal tersebut terkait dengan jadwal pengajuan caleg ke KPU yang sudah semakin mepet. Yaitu, 9-15 April 2013.
Ada tiga opsi yang kini masih ditimbang PD. Yaitu, tetap mempertahankan kepemimpinan kolektif (dua wakil ketua umum, Sekjen, dan direktur eksekutif), menunjuk pelaksana tugas (Plt) ketua umum, atau menggelar kongres luar biasa (KLB) untuk memilih ketua umum baru.
Sesuai dengan ketentuan UU Pemilu, daftar caleg yang diajukan partai ke KPU harus ditandatangani ketua umum dan Sekjen atau sebutan lain. Atas hal itu, sejumlah tokoh internal PD menganggap KLB menjadi opsi yang paling aman dari sisi pemenuhan ketentuan berdasar aturan yang ada.
Kemarin mulai muncul dorongan, jika KLB dilaksanakan, penentuan akhir sosok yang menjadi ketua umum tetap ada di tangan SBY selaku ketua majelis tinggi. Ketua Departemen Perekonomian DPP PD Sutan Bhatoegana mengatakan, penyerahan kuasa pemilihan kepada kader seperti yang dilakukan dalam kongres II di Bandung 2010 memiliki implikasi negatif. "Kemarin kan terlalu liberal, menyerahkan persoalan ketua umum pada mekanisme pasar," ujar Sutan saat dihubungi kemarin.
Menurut Sutan, selain proses lebih rumit, ada potensi permainan uang ketika pemilihan ketua umum diserahkan kepada seluruh kader lewat suara DPD dan DPC. "Ada potensi jor-joran yang membahayakan demokrasi juga," imbuh wakil ketua Fraksi Partai Demokrat itu.
Dia membeberkan bahwa nanti kader cukup memilih beberapa nama calon ketua umum. Nama yang terjaring itulah yang diserahkan kepada SBY untuk kemudian dipilih satu nama. "Biar majelis tinggi nanti yang cek siapa yang terbaik," katanya.
Satu nama yang dipilih itu, lanjut Sutan, nanti ditetapkan kongres untuk dipilih sebagai ketua umum secara aklamasi. "Aklamasi kan juga demokratis," ucap ketua Komisi VII DPR tersebut.
Berkaca pada kongres 2010, ada tiga calon yang bertarung. Yaitu, Andi Mallarangeng, Marzuki Alie, dan Anas Urbaningrum. Seperti yang tersirat dalam pernyataan Anas sehari setelah penetapan dirinya sebagai tersangka, mantan ketua umum PB HMI itu bukan calon yang diinginkan SBY. Dia memberikan istilah "bayi yang lahir tak diinginkan". "Kami mengacu agar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan," imbuh Sutan.
Mengenai calon pengganti Anas, Sutan mengatakan bahwa nama-nama yang beredar di media seperti Marzuki Alie, Soekarwo, Pramono Edhie Wibowo, dan beberapa nama lain adalah sosok yang baik. "Semua bagus, tapi yang paling bagus SBY," imbuhnya.
Hingga saat ini, sejumlah kalangan di Demokrat masih terkesan gamang menghadapi KLB. Hal itu terkait dengan kemungkinan masih kuatnya dukungan dan loyalitas, terutama dari DPC-DPC, terhadap Anas.(dyn/bay/ken/pri/c11/agm)
Berdasar undangan yang dikirim melalui pesan pendek (SMS) kepada para pengurus PD di tingkat provinsi itu, belum disebutkan secara pasti agenda pertemuan. Namun, seluruh anggota majelis tinggi plus para menteri dari PD di kabinet juga diundang.
Anggota Dewan Pembina PD Syarif Hasan menyatakan bahwa pertemuan tersebut bagian dari konsolidasi partai. "Khususnya konsolidasi menghadapi pencalegan," kata Syarif saat dihubungi, Jumat (1/3).
Pasca-Anas berhenti dari ketua umum, PD sedang menghadapi dilema. Partai peraih suara terbesar pada Pemilu 2009 itu harus segera menentukan pengganti Anas sebagai ketua umum. Hal tersebut terkait dengan jadwal pengajuan caleg ke KPU yang sudah semakin mepet. Yaitu, 9-15 April 2013.
Ada tiga opsi yang kini masih ditimbang PD. Yaitu, tetap mempertahankan kepemimpinan kolektif (dua wakil ketua umum, Sekjen, dan direktur eksekutif), menunjuk pelaksana tugas (Plt) ketua umum, atau menggelar kongres luar biasa (KLB) untuk memilih ketua umum baru.
Sesuai dengan ketentuan UU Pemilu, daftar caleg yang diajukan partai ke KPU harus ditandatangani ketua umum dan Sekjen atau sebutan lain. Atas hal itu, sejumlah tokoh internal PD menganggap KLB menjadi opsi yang paling aman dari sisi pemenuhan ketentuan berdasar aturan yang ada.
Kemarin mulai muncul dorongan, jika KLB dilaksanakan, penentuan akhir sosok yang menjadi ketua umum tetap ada di tangan SBY selaku ketua majelis tinggi. Ketua Departemen Perekonomian DPP PD Sutan Bhatoegana mengatakan, penyerahan kuasa pemilihan kepada kader seperti yang dilakukan dalam kongres II di Bandung 2010 memiliki implikasi negatif. "Kemarin kan terlalu liberal, menyerahkan persoalan ketua umum pada mekanisme pasar," ujar Sutan saat dihubungi kemarin.
Menurut Sutan, selain proses lebih rumit, ada potensi permainan uang ketika pemilihan ketua umum diserahkan kepada seluruh kader lewat suara DPD dan DPC. "Ada potensi jor-joran yang membahayakan demokrasi juga," imbuh wakil ketua Fraksi Partai Demokrat itu.
Dia membeberkan bahwa nanti kader cukup memilih beberapa nama calon ketua umum. Nama yang terjaring itulah yang diserahkan kepada SBY untuk kemudian dipilih satu nama. "Biar majelis tinggi nanti yang cek siapa yang terbaik," katanya.
Satu nama yang dipilih itu, lanjut Sutan, nanti ditetapkan kongres untuk dipilih sebagai ketua umum secara aklamasi. "Aklamasi kan juga demokratis," ucap ketua Komisi VII DPR tersebut.
Berkaca pada kongres 2010, ada tiga calon yang bertarung. Yaitu, Andi Mallarangeng, Marzuki Alie, dan Anas Urbaningrum. Seperti yang tersirat dalam pernyataan Anas sehari setelah penetapan dirinya sebagai tersangka, mantan ketua umum PB HMI itu bukan calon yang diinginkan SBY. Dia memberikan istilah "bayi yang lahir tak diinginkan". "Kami mengacu agar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan," imbuh Sutan.
Mengenai calon pengganti Anas, Sutan mengatakan bahwa nama-nama yang beredar di media seperti Marzuki Alie, Soekarwo, Pramono Edhie Wibowo, dan beberapa nama lain adalah sosok yang baik. "Semua bagus, tapi yang paling bagus SBY," imbuhnya.
Hingga saat ini, sejumlah kalangan di Demokrat masih terkesan gamang menghadapi KLB. Hal itu terkait dengan kemungkinan masih kuatnya dukungan dan loyalitas, terutama dari DPC-DPC, terhadap Anas.(dyn/bay/ken/pri/c11/agm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dwiki Dharmawan Minat jadi Caleg PAN
Redaktur : Tim Redaksi