SBY: Mau Tak Mau Harga BBM Naik

Imbas Perkembangan Global, Percepat APBN-P

Kamis, 23 Februari 2012 – 06:06 WIB

JAKARTA - Pemerintah sepertinya sulit untuk menghindari kebijakan tidak populis: menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Kondisi perekonomian global, termasuk melonjaknya harga minyak dunia menjadi alasan bakal naiknya harga BBM.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, perkembangan terkini tersebut membuat pemerintah melakukan langkah penyesuaian. "Harga BBM mau tidak mau tentu mesti disesuaikan dengan kenaikan yang tepat," kata SBY dalam pengantar sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Rabu (22/2).

SBY menjelaskan, asumsi yang ada dalam APBN 2012 perlu disesuaikan seiring dengan kecenderungan naiknya harga minyak dunia. Saat ini, harganya menyentuh USD 115 per barel. "Tidak mungkin lagi kita mematok harga USD 90 per barel," katanya.

Penyesuaian juga dilakukan terhadap komponen pertumbuhan. SBY mengungkapkan, banyak negara sudah merevisi target pertumbuhan lebih rendah dari yang ditetapkan semula.

Pemerintah, lanjut SBY, dalam waktu dekat akan mengajukan APBN-P kepada DPR. Biasanya, pengajukan APBN-P baru dilakukan pada pertengahan tahun. "Tapi dengan perkembangan situasi dunia, ada krisis baru, ada kontigensi, pemerintah berpendapat dan akan kami ajukan untuk percepatan penetapan APBN-P," katanya.

Begitu juga untuk menetapkan kembali asumsi yang realistis, termasuk kebijakan subsidi dan kebijakan tentang BBM dan TDL (tarif dasar listrik). Meski bakal melakukan penyesuaian, di antaranya kenaikan harga BBM, pemerintah juga akan memikirkan dampak atas kenaikan BBM dan inflasi yang terjadi, terutama bagi masyarakat miskin. Misalnya Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

"Bantuannya bisa kita pikirkan, yang dulu pernah kita lakukan atau kita modifikasi atau tambahan-tambahan baru yang itu memang tepat," urainya.

Untuk keperluan itu, mau tidak mau anggaran dari kementerian/lembaga harus dikurangi. Misalnya dari anggaran belanja gedung, operasional, atau pembangunan proyek. "Memang agak rumit sedikit tapi harus kita ambil karena kita memerlukan sumber untuk BLSM," ujar SBY.

Sementara terkait dengan rencana jangka menengah dan panjang, kata SBY, hal itu akan tetap dilakukan. "Konversi dari BBM ke BBG (bahan bakar gas) terus kita lakukan," kata SBY.

Setelah sidang kabinet, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengaku belum ada keputusan mengenai kisaran kenaikan harga BBM. Presiden baru memberikan instruksi kepada menteri terkait skenario kenaikan harga BBM. Sebab, itu tidak mungkin dilakukan dalam APBN 2012. "Apakah itu nanti dinaikkan, berapa inflasi, dan growth (pertumbuhan), itu baru dilakukan exercise," kata Hatta.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, pihaknya secepatnya membahas mengenai APBN-P. Itu sebagai respon dari perkembangan ekonomi dunia. Namun dia enggan menjelaskan bagian yang akan dipangkas.

Agus hanya menyebut kombinasi antara penerimaan negara yang akan ditingkatkan, belanja yang dikurangi, dan pembiayaan dalam bentuk surat utang yang dikaji. "Kombinasi dari ketiga itu," katanya.

Terkait dengan skema bantuan bagi masyarakat miskin, Agus mengaku memiliki beberapa alternatif. Namun lagi-lagi dia enggan memberikan bocoran. "Yang bisa saya sampaikan, ada bentuk kompensasi, ada stimulus, ada juga optimalisasi penerimaan dan pengurangan belanja," ujar mantan dirut Bank Mandiri itu.

Sementara Menteri ESDM Jero Wacik mengungkapkan, beberapa bantuan yang masih dalam tahap pengkajian, antara lain pemberian semacam kupon uang transport. "Ini semua masih dikaji," katanya.

Jero Wacik mengatakan, tanggal 28 Februari mendatang pihaknya akan bertemu dengan Komisi VII DPR untuk menyampaikan roadmap mengenai konversi BBM ke BBG. Selain itu juga terkait dengan pertamax dan penurunan subsidi atau kenaikan harga.

Jero tidak menampik jika opsi menaikkan harga adalah yang banyak berkembang disuarakan. Namun dia masih enggan mengungkapkan besaran kenaikan harga BBM.

"Ada yang mengusulkan antara Rp 500, 1.000, dan 1.500. Tiga angka itu yang masuk," katanya. Namun ada juga usulan untuk mematok besaran subsidi, misalnya sebesar Rp 2 ribu. (fal)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Genjot Wisman ke Indonesia


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler