JAKARTA - Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono meminta jajaran penegak hukum, terutama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi penggunaan dan menindak penyimpangan dana APBN/APBD. Karenanya SBY meminta KPK bersama penegak hukum lainnya membuat nota kesepahaman (MoU) yang mengatur mengenai pengawasan dana APBN/APBD.
"Para pimpinan KPK, pikirkan MoU pengadaan barang. Saya kira banyak sekali APBN kita yang bocor, yang hilang. Baik APBN maupun APBD dalam urusan pengadaan barang dan jasa. Tapi utamanya barang. Saya tahu ada BPK, tapi menurut saya bagus kalau dibikin MoU-nya," ujar Presiden saat menghadiri penandatangan MoU pengelolaan hutan di Istana Negara, Jakarta, Senin (11/3).
Dalam kesempatan itu SBY mengaku prihatin dengan keterlibatan pegawai pemerintah maupun anggota legislatif di pusat dan daerah dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkup pemerintahan. Terutama kasus penggelembungan dana (mark up) proyek dari APBN/APBD.
Menurutnya, selama ini publik menganggap ini mudah diselesaikan. Namun, katanya, jika penyimpangan itu tidak diproses hukum maka kasus-kasus seperti ini akan terus berlanjut. Oleh karena itu dibutuhkan pengawasan khusus.
"Misalkan harus beli 10 mobil, tapi dapatnya hanya lima. Lima lagi hilang karena mark up. Jadi saya pikir, sudah saatnya KPK dengan yang lain memikirkan membidik, anggaran yang besar yan sarat dengan korupsi dan permainan," tegasnya.
Karenanya SBY meminta pengawasan dan pencegahan bukan hanya ketika dana APBN dicairkan, tetapi juga pada saat perencanaannya. Jika ingin negara ini tidak terpuruk, ia menegaskan, semua penegak hukum harus bekerja sama menyelamatkan anggaran APBN dan APBD.
"Sekarang APBN sudah di atas 1600 triliun jadi kalau itu tidak dikelola dengan baik, jerih payah kita semua akan lost karena APBN-APBD bermasalah. Barangkali perlu MoU, pengawasan. Silakan dipikirkan duduk bersama semuanya," pungkas Presiden.(flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Prabowo tak Tahu Alasan SBY Memanggilnya
Redaktur : Tim Redaksi