JAKARTA--Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mengaku tidak nyaman dengan pemberitaan sejumlah media massa yang menuding seorang asisten Staf Khusus Presiden menyebarkan dokumen Sprindik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait status Anas Urbaningrum.
Presiden merasa sejumlah pemberitaan itu bertendensi mengadu domba antaranya sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat dengan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Demokrat. Apalagi, pemberitaan itu dianggap tidak sesuai dengan kenyataan dan fakta yang berkembang.
"Ini juga bertendensi mengadu domba antara Bapak Presiden dalam kapasitas sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai dan Ketua Dewan Pembina dengaan Anas Urbaningrum yang kini tengah melakukan upaya bersama untuk melakukan penyelamatan partai dari krisis. Presiden merasa tidak nyaman dan perlu memberikan atensi yang serius," ujar Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha melalui jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (13/2).
Menurut Julian, demi tegaknya keadilan dan kebenaran, serta demi terjaganya nama baik lembaga kepresidenan dan nama baik KPK, Presiden berharap KPK melakukan pengusutan secara transparan dan serius atas kebocoran dokumen Sprindik tersebut. Bahkan, Presiden mengimbau KPK bekerjasama dengan pihak kepolisian terkait kebocoran itu.
Menurutnya, siapapun yang bersalah harus diberikan tindakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
"Bapak Presiden menilai akhir-akhir ini mulai ada pihak-pihak yang tanpa beban dan dengan maksud yang tidak baik melakukan pembocoran rahasia negara yang dilarang oleh undang-undang Negara kita adalah negara hukum, oleh karena itu hukum harus ditegakkan. Sementara kebebasan dan keterbukaan informasi publik pun ada aturannya," papar Julian lagi.
Sebaliknya, lanjut Julian, apabila dari hasil investigasi yang dituduh melakukan pembocoran dokumen KPK itu tidak terbukti dan tidak bersalah, maka nama baik orang yang dituding harus dipulihkan. Dalam hal ini, yang dimaksudkan sebagai asisten dari Stafsus Presiden adalah Imelda Sari. Namun, ia sudah beberapa kali membantah hal itu. (flo/jpnn)
Presiden merasa sejumlah pemberitaan itu bertendensi mengadu domba antaranya sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat dengan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Demokrat. Apalagi, pemberitaan itu dianggap tidak sesuai dengan kenyataan dan fakta yang berkembang.
"Ini juga bertendensi mengadu domba antara Bapak Presiden dalam kapasitas sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai dan Ketua Dewan Pembina dengaan Anas Urbaningrum yang kini tengah melakukan upaya bersama untuk melakukan penyelamatan partai dari krisis. Presiden merasa tidak nyaman dan perlu memberikan atensi yang serius," ujar Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha melalui jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (13/2).
Menurut Julian, demi tegaknya keadilan dan kebenaran, serta demi terjaganya nama baik lembaga kepresidenan dan nama baik KPK, Presiden berharap KPK melakukan pengusutan secara transparan dan serius atas kebocoran dokumen Sprindik tersebut. Bahkan, Presiden mengimbau KPK bekerjasama dengan pihak kepolisian terkait kebocoran itu.
Menurutnya, siapapun yang bersalah harus diberikan tindakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
"Bapak Presiden menilai akhir-akhir ini mulai ada pihak-pihak yang tanpa beban dan dengan maksud yang tidak baik melakukan pembocoran rahasia negara yang dilarang oleh undang-undang Negara kita adalah negara hukum, oleh karena itu hukum harus ditegakkan. Sementara kebebasan dan keterbukaan informasi publik pun ada aturannya," papar Julian lagi.
Sebaliknya, lanjut Julian, apabila dari hasil investigasi yang dituduh melakukan pembocoran dokumen KPK itu tidak terbukti dan tidak bersalah, maka nama baik orang yang dituding harus dipulihkan. Dalam hal ini, yang dimaksudkan sebagai asisten dari Stafsus Presiden adalah Imelda Sari. Namun, ia sudah beberapa kali membantah hal itu. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Diminta Jangan Politisir Kasus Sprindik
Redaktur : Tim Redaksi