JAKARTA--Persoalan banjir di ibukota yang belum juga tuntas, terus memicu wacana pemindahan ibukota. Pihak-pihak yang mendukung wacana tersebut adalah Gubernur DKI Jakarta Jokowi dan Ketua MPR Taufik Kiemas. Namun, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) belum mempertimbangkan pemindahan ibukota sebagai hal yang mendesak. Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha memaparkan Presiden SBY belum menganggap perlu hal tersebut.
"Belum ada pandangan (dari Presiden) yang dianggap perlu atau begitu mendesak untuk memindahkan ibukota. Apalagi itu kan harus dilihat secara komprehensif,"jelas Julian di kantor Bina Graha, Senin (21/1).
Julian menuturkan, SBY memang beberapa kali memanggil Menteri PU Djoko Kirmanto ke istana. Presiden SBY meminta laporan perkembangan penanganan banjit di beberapa titik di Jakarta. Namun, dalam pertemuan tersebut tidak dibahas soal wacana pemindahan ibukota. "Menteri PU dipanggil untuk mengupdate laporan soal penanganan banjir dan sejauh yang saya ketahui memang belum pernah saya dengar lagi wacana pemindahan ibukota ke kota lain (dari Presiden SBY),"ujar dia.
Mantan Wakil Dekan Fakultas Ilmu sosial Politik Universitas Indonesia itu mengakui, wacana pemindahan ibukota terus berkembang. Bahkan masyarakat dan beberapa pengamat juga mulai menganggap wacana tersebut perlu diwujudkan. "Itu hal yang wajar dan bisa diterima, soal bagaimana pandangan-pandangan yang bisa mengemuka,"urai Julian.
Julian melanjutkan, wacana tersebut bisa muncul karena kondisi ibukota yang kritis akibat terkena banjir besar. Persoalan banjir tersebut memang harus diatasi. Pihaknya juga berharap masyarakat juga membantu pemerintah dengan cara disiplin dalam membuang sampah.
"Kalau kita lihat kenapa ada wacana seperti itu, tentu ada sebab. Tapi kita tahun itu mengemuka karena ada sebagian hal yang saat ini kita rasakan bersama, bahwa sungguh tidak nyaman, tidak boleh dibiarkan sebagai ibukota negara Jakarta mengalami banjir yang meluas. Ini yang harus diantisipasi. Karena itu, pemerintah lebih memprioritaskan supaya banjir tidak lagi terulang di masa yang akan datang. Dari masyarakat, kedisiplinan membuang sampah, sehingga tidak lagi terjadi banjir,"tegasnya.
Sebelumnya, Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah Velix Wanggai menyatakan bahwa konsep The Greater Jakarta masih digodok pemerintah, khususnya tentang kemungkinan memindahkan pusat pemerintahan dari ibukota Jakarta. Dalam konsep tersebut, Jakarta tetap sebagai ibukota, namun yang dipindahkan adalah pusat pemerintahannya. The Greater Jakarta juga akan mengembangkan konsep investasi swasta. Jadi, meski pemerintahan bergeser, pusat bisnis akan tetap bergerak di Jakarta .
Menurut Velixm ada beberapa opsi wilayah yang saat ini dipertimbangkan pemerintah. Tapi, dia belum mau mengungkapkan daerah mana saja yang akan digodog.
"Belum ada lokasi baru yang sudah dipilih. Tapi kemungkinan calon lokasi akan berjarak 400 kilometer dari Jakarta. Tergantung nanti . Bisa beberapa kota yang ada di pulau Jawa,"ujar dia. (ken)
"Belum ada pandangan (dari Presiden) yang dianggap perlu atau begitu mendesak untuk memindahkan ibukota. Apalagi itu kan harus dilihat secara komprehensif,"jelas Julian di kantor Bina Graha, Senin (21/1).
Julian menuturkan, SBY memang beberapa kali memanggil Menteri PU Djoko Kirmanto ke istana. Presiden SBY meminta laporan perkembangan penanganan banjit di beberapa titik di Jakarta. Namun, dalam pertemuan tersebut tidak dibahas soal wacana pemindahan ibukota. "Menteri PU dipanggil untuk mengupdate laporan soal penanganan banjir dan sejauh yang saya ketahui memang belum pernah saya dengar lagi wacana pemindahan ibukota ke kota lain (dari Presiden SBY),"ujar dia.
Mantan Wakil Dekan Fakultas Ilmu sosial Politik Universitas Indonesia itu mengakui, wacana pemindahan ibukota terus berkembang. Bahkan masyarakat dan beberapa pengamat juga mulai menganggap wacana tersebut perlu diwujudkan. "Itu hal yang wajar dan bisa diterima, soal bagaimana pandangan-pandangan yang bisa mengemuka,"urai Julian.
Julian melanjutkan, wacana tersebut bisa muncul karena kondisi ibukota yang kritis akibat terkena banjir besar. Persoalan banjir tersebut memang harus diatasi. Pihaknya juga berharap masyarakat juga membantu pemerintah dengan cara disiplin dalam membuang sampah.
"Kalau kita lihat kenapa ada wacana seperti itu, tentu ada sebab. Tapi kita tahun itu mengemuka karena ada sebagian hal yang saat ini kita rasakan bersama, bahwa sungguh tidak nyaman, tidak boleh dibiarkan sebagai ibukota negara Jakarta mengalami banjir yang meluas. Ini yang harus diantisipasi. Karena itu, pemerintah lebih memprioritaskan supaya banjir tidak lagi terulang di masa yang akan datang. Dari masyarakat, kedisiplinan membuang sampah, sehingga tidak lagi terjadi banjir,"tegasnya.
Sebelumnya, Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah Velix Wanggai menyatakan bahwa konsep The Greater Jakarta masih digodok pemerintah, khususnya tentang kemungkinan memindahkan pusat pemerintahan dari ibukota Jakarta. Dalam konsep tersebut, Jakarta tetap sebagai ibukota, namun yang dipindahkan adalah pusat pemerintahannya. The Greater Jakarta juga akan mengembangkan konsep investasi swasta. Jadi, meski pemerintahan bergeser, pusat bisnis akan tetap bergerak di Jakarta .
Menurut Velixm ada beberapa opsi wilayah yang saat ini dipertimbangkan pemerintah. Tapi, dia belum mau mengungkapkan daerah mana saja yang akan digodog.
"Belum ada lokasi baru yang sudah dipilih. Tapi kemungkinan calon lokasi akan berjarak 400 kilometer dari Jakarta. Tergantung nanti . Bisa beberapa kota yang ada di pulau Jawa,"ujar dia. (ken)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kerja 100 Hari, Jokowi-Basuki Tunjukkan Komitmen Tinggi
Redaktur : Tim Redaksi