SBY Pantau Masalah Kekurangan Dana SEA Games

Kamis, 15 September 2011 – 19:22 WIB
JAKARTA- Juru Bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha menyebutkan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sangat serius memantau masalah kekurangan dana yang dihadapi pelaksana SEA Games yang akan dihelat di Jakarta dan Palembang nantiSBY berharap pihak-pihak terkait difasilitasi Sekretaris Kabinet dapat segera mencarikan solusi terbaik.

"Presiden belum mendengar laporan persisnya seperti apa, tapi beliau serius mengikuti perkembangan kasus ini

BACA JUGA: Rossi Membuat Bos Ducati Bingung

Yang penting solusi terbaik karena yang kami dengar masih dalam pembahasan," kata juru bicara kepresidenan, Julian Aldrin Pasha di Bina Graha, Jakarta, Kamis (15/9).

Ada beberapa solusi yang telah disiapkan
Salah satunya yakni revisi Keppres 3/2010 tentang panitia nasional SEA Games agar pendanaan acara tidak terganggu

BACA JUGA: Berharap Kebagian Laga Away di Awal Musim

Saat ini draft revisi tersebut masih tahap finalisasi di Seskab.

"Sampai hari ini draft tersebut belum diterima di meja Presiden dan masih di Seskab RI
Sudah dibicarakan oleh Menpora dan tinggal nanti hasil kesepahaman antara Menpora, Seskab dan panitia penyelenggara," kata Julian.

Sementara itu di tempat terpisah, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengungkapkan bahwa Kemenkeu sebenarnya telah menyiapkan anggaran SEA Games sebesar Rp600 miliar dan Rp700 miliar

BACA JUGA: Dua Assist Torres

Dana sebesar Rp600 miliar katanya tinggal dilakukan penarikan, sedangkan dana yang Rp700 miliar meski sudah tersedia namun memerlukan kelengkapan ketentuan pencairan.

"Yang Rp600 miliar harus diakui progres penarikannya sampai seminggu lalu baru 11 persenSebenarnya tidak apa-apa asalkan kontraktor bekerja dengan baik dan proyek selesaiTinggal masalah menarik dari negara yang belum dilakukan," kata Agus.

Agus mengatakan, masalah dana SEA Games bukan pada tidak tersedianya dana tapi pada aturan keuanganMengganti sebuah Perpres tentu butuh waktu dan bila dilanggar akan menjadi tanggungjawab PresidenUntuk itulah, Kementrian terkait diminta melakukan konsultasi terlebih dahulu.

"Ini domain kementerian terkait, karena mereka yang lebih memahami sistem pencairan anggaranKita persilahkan kementerian terkait yakni kementerian olahraga berkonsultasi dengan LKPP," jelas Agus.(afz/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Hanya Gol Tercepat Kelima


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler