jpnn.com - JAKARTA - Pernyataan kekecewaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas pengesahan RUU Pilkada menjadi UU dinilai sebagai sandiwara politik yang jelek.
"Itu lagi-lagi drama politik jelek ketiga. Drama jelek pertama perubahan sikap Demokrat yang awal mendukung, drama kedua Partai Demokrat WO yang untungkan Koalisi Merah Putih. Kemudian drama lagi seolah-olah dia nggak setuju sikap Partai Demokrat karena dia berat tanda tangan (UU pilkada, red)," ujar pengamat politik Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo dalam diskusi bertajuk 'Membaca Arah Kabinet Pemerintahan Jokowi-JK, Kabinet Trisakti atau Transaksi?' di Galeri Cafe, Cikini, Jakarta (Minggu, 28/9).
BACA JUGA: Tak Ada Lagi Pilkada Langsung, Penyurvei Disarankan Alih Profesi
Menurutnya, drama yang dimainkan SBY adalah upaya menaikkan daya tawar ke pemerintahan baru mendatang yang bakal dipimpin Joko Widodo (Jokowi). Yakni, SBY ingin kubu Jokowi memberikan tawaran pada Partai Demokrat.
"Saya kira mungkin itu bagian dari strategi PD dan SBY untuk bargaining kubu Jokowi-JK. Bisa juga posisi jabatan tertentu yang diperjuangkan. Bisa juga masalah kasus-kasus disangkakan pada dirinya. Bisa juga soal kebijakan diambil supaya dilanjutkan Jokowi-JK," beber Karyono.
BACA JUGA: Ogah Pecat Kader Walk Out, SBY Bakal Dicap Pembohong
Lebih jauh, lanjutnya, keengganan SBY menandatangani pengesahan RUU Pilkada tidak akan meredam kemarahan rakyat terkait putusan penyelenggaraan Pilkada secara tidak langsung.
"Rakyat sudah makin tahu siapa PD dan SBY yang sikap politiknya bermain dua kaki. Tidak jelas jenis kelamin dan tidak konsisten. Itu tidak cukup efektif redam kemarahan rakyat," demikian Karyono. (wid/RMOL)
BACA JUGA: DPR Isyaratkan RUU Advokat Tak Bisa Dituntaskan
BACA ARTIKEL LAINNYA... Soal Penunjukan Menteri, Jokowi Dinilai Tersandera Pendukung Sendiri
Redaktur : Tim Redaksi