JAKARTA — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan saat ini sektor minyak dan gas bumi sangat penting bagi perekonomian nasional. Menurutnya, investasi minyak dan gas bumi merupakan investasi jangka panjang yang memerlukan kejelasan, konsistensi, dan kepastian hukum.
Karenanya, Presiden meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan instansi terkait, agar segera melakukan langkah-langkah untuk terus memperbaiki iklim investasi migas di Indonesia.
“Salah satu cara yang harus dilakukan adalah melakukan reformasi birokrasi perizinan industri hulu migas. Jumlah perizinan baik untuk kegiatan eksplorasi maupun produksi yang jumlahnya mencapai puluhan, harus bisa disederhanakan, sehingga proses bisnis dapat terjaga, tanpa melanggar peraturan,” ujar Presiden saat membuka konvensi dan pameran Indonesia Petroleum Association (IPA) di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (15/5).
Menurutnya, mempertahankan dan meningkatkan iklim investasi yang kondusif tentu menjadi syarat mutlak, dalam mengoptimalkan produksi minyak dan gas bumi nasional. Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini, kata Presiden, juga harus mampu menjawab aspirasi dan kebutuhan investor, untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan Kontrak Kerja Sama dalam mendorong kegiatan eksplorasi.
"Ini pekerjaan yang tidak mudah karena membutuhkan koordinasi dan menghilangkan ego-sektoral, untuk dapat menerima perubahan tersebut. Langkah-langkah tersebut sangat penting sekali bagi kita, utamanya untuk mendorong ditemukannya sumber daya dan cadangan migas baru," lanjut Presiden.
Saat ini, kata Presiden, penambahan cadangan baru sangat krusial dan perlu ditopang oleh kegiatan eksplorasi yang masif. Oleh karena itu, ia menyatakan, pemerintah terus berpikir untuk memberikan insentif bagi kegiatan eksplorasi.
SBY mengaku telah menginstruksikan kepada Menteri ESDM Jero Wacik dan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini agar berkoordinasi dengan Menteri Keuangan untuk mencari pola insentif yang tepat.
"Sebagai pelaksanaan dari langkah-langkah itu, melalui Inpres Nomor 2 Tahun 2012 tentang Peningkatan Produksi Minyak Bumi Nasional, kita perbaiki koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi secara menyeluruh, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah, untuk mendukung peningkatan produksi minyak bumi nasional," paparnya.
Sementara itu, untuk mempercepat jangka panjang, pembangunan industri migas, Presiden meminta semua pihak terkait melaksanakannya dengan berpedoman pada Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025.
Melalui MP3EI, ia berharap Indonesia percepat pembangunan industri migas dengan membangun proyek-proyek sektor migas berskala besar, yang didukung oleh infrastruktur transportasi dan komunikasi yang modern.
"Produktivitas dan daya saing industri migas juga kita tingkatkan, dengan melanjutkan harmonisasi peraturan dan regulasi di tingkat pusat dan daerah. Juga meningkatkan kemudahan berinvestasi, memperluas jaminan pengembalian atas aset perusahaan yang ditanam-kan di negara kita, " tandas Presiden. (flo/jpnn)
Karenanya, Presiden meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan instansi terkait, agar segera melakukan langkah-langkah untuk terus memperbaiki iklim investasi migas di Indonesia.
“Salah satu cara yang harus dilakukan adalah melakukan reformasi birokrasi perizinan industri hulu migas. Jumlah perizinan baik untuk kegiatan eksplorasi maupun produksi yang jumlahnya mencapai puluhan, harus bisa disederhanakan, sehingga proses bisnis dapat terjaga, tanpa melanggar peraturan,” ujar Presiden saat membuka konvensi dan pameran Indonesia Petroleum Association (IPA) di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (15/5).
Menurutnya, mempertahankan dan meningkatkan iklim investasi yang kondusif tentu menjadi syarat mutlak, dalam mengoptimalkan produksi minyak dan gas bumi nasional. Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini, kata Presiden, juga harus mampu menjawab aspirasi dan kebutuhan investor, untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan Kontrak Kerja Sama dalam mendorong kegiatan eksplorasi.
"Ini pekerjaan yang tidak mudah karena membutuhkan koordinasi dan menghilangkan ego-sektoral, untuk dapat menerima perubahan tersebut. Langkah-langkah tersebut sangat penting sekali bagi kita, utamanya untuk mendorong ditemukannya sumber daya dan cadangan migas baru," lanjut Presiden.
Saat ini, kata Presiden, penambahan cadangan baru sangat krusial dan perlu ditopang oleh kegiatan eksplorasi yang masif. Oleh karena itu, ia menyatakan, pemerintah terus berpikir untuk memberikan insentif bagi kegiatan eksplorasi.
SBY mengaku telah menginstruksikan kepada Menteri ESDM Jero Wacik dan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini agar berkoordinasi dengan Menteri Keuangan untuk mencari pola insentif yang tepat.
"Sebagai pelaksanaan dari langkah-langkah itu, melalui Inpres Nomor 2 Tahun 2012 tentang Peningkatan Produksi Minyak Bumi Nasional, kita perbaiki koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi secara menyeluruh, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah, untuk mendukung peningkatan produksi minyak bumi nasional," paparnya.
Sementara itu, untuk mempercepat jangka panjang, pembangunan industri migas, Presiden meminta semua pihak terkait melaksanakannya dengan berpedoman pada Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025.
Melalui MP3EI, ia berharap Indonesia percepat pembangunan industri migas dengan membangun proyek-proyek sektor migas berskala besar, yang didukung oleh infrastruktur transportasi dan komunikasi yang modern.
"Produktivitas dan daya saing industri migas juga kita tingkatkan, dengan melanjutkan harmonisasi peraturan dan regulasi di tingkat pusat dan daerah. Juga meningkatkan kemudahan berinvestasi, memperluas jaminan pengembalian atas aset perusahaan yang ditanam-kan di negara kita, " tandas Presiden. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tarif Naik, Konsumsi Listrik Tetap Tinggi
Redaktur : Tim Redaksi