JAKARTA--Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa negara Indonesia tak takut pada negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.
Hal ini diungkapkan Presiden setelah ia membaca sejumlah pernyataan di media sosial yang menyebut bencana asap, membuat Indonesia takut dan takluk menghadapi Malaysia dan Singapura.
Menurut Presiden, permintaan maaf dan langkah cepat pemerintah pusat dalam mengatasi asap tak ada sangkut pautnya dengan rasa takut pada negara tetangga.
"Ada yang keliru menangkap apa yang pemerintah lakukan. Menganggap kita takut pada tetangga kita, takut pada Singapura dan Malaysia. Tidak ada! Sebuah negara berdaulat, tidak tidak takut pada negara manapun. Tidak kepada Malaysia atau Singapura. Saya harus yakinkan rakyat Indonesia kalau urusan asap jelas, konteksnya jelas," tegas Presiden di Jakarta Timur, Rabu (26/6).
Presiden meminta urusan bencana asap tak disangkutpautkan dengan masalah lain yang dihadapi Indonesia bersama Malaysia dan Singapura. Salah satunya masalah keutuhan wilayah Indonesia. Ia menyebut, Indonesia tidak pernah mentolerir jika ada negara lain yang mengklaim wilayah milik Indonesia.
"Kalau soal kedaulatan negara, soal keutuhan wilayah, dan kepentingan nasional lain, tidak pernah ada kompromi. Misalnya soal hubungan kita dengan Malaysia. Secara umum hubungan kita baik dan harus kita jaga memang. Tapi kalau dikaitkan dengan Ambalat yang menjadi bahan perhatian rakyat kita, kita akan terus perjuangkan sampai kapan pun. Tidak akan pernah ada kompromi," ungkapnya.
Masalah asap, tuturnya, tidak perlu juga dikaitkan dengan masalah TKI di negara tetangga. Presiden menyatakan Indonesia masih tetap memperjuangkan nasib TKI di Malaysia agar mendapat perlindungan layak dan tidak mengalami kekerasan.
"Posisi kita sangat jelas dan tidak akan pernah berubah. Jadi jangan dikaitkan dengan apa yang sedang kita lakukan berkaitan dengan asap dan kebakaran ladang itu," sambung Presiden.
Sementara itu, dalam hubungan dengan Singapura, Presiden menyatakan selama ini terjalin dengan baik. Masalah asap, tuturnya lagi, tidak akan mempengaruhi upaya Indonesia untuk menjalin kerjasama upaya ekstradisi Indonesia dan Singapura.
Ia ingin Indonesia dan Singapura menjalin kerjasama yang baik untuk menghentikan penyelundupan barang Indonesia maupun Singapura.
"Saya kira kita semua tahu ketika Indonesia mengalami krisis, ada dugaan kuat banyak aset Indonesia yang pindah dan berada di Singapura. Kita tahu bahwa jumlah yang besar itu tentulah tidak legal dan itu bentuk kejahatan. Kita ingin tentu kerjasama, menyentuh ke soal-soal itu," lanjutnya.
Untuk menunjukkan tidak adanya ketakutan Indonesia pada dua negara itu, Presiden menyatakan, siapapun yang bersalah atas kebakaran hutan di wilayah Riau akan ditindak tegas. Tanpa pandang bulu. Termasuk jika yang melakukan adalah perusahaan dari dua negara tetangga itu.
"Khusus asap ini, saya dengar statement utamanya di Singapura dan sedikit di Malaysia yang mengatakan bahwa supaya pelaku yang sebabkan kebakaran dikasih tindakan hukum yang tegas. Dengan asumsi, seolah-olah pasti perusahaan Indonesia. Saya katakan, siapapun, perusahaan manapun, dari negara manapun kalau memang melanggar hukum, dan mengakibatkan bencana seperti ini maka hukum harus ditegakkan. Ini posisi kita. Sangat-sangat jelas," tandas Presiden. (flo/jpnn)
Hal ini diungkapkan Presiden setelah ia membaca sejumlah pernyataan di media sosial yang menyebut bencana asap, membuat Indonesia takut dan takluk menghadapi Malaysia dan Singapura.
Menurut Presiden, permintaan maaf dan langkah cepat pemerintah pusat dalam mengatasi asap tak ada sangkut pautnya dengan rasa takut pada negara tetangga.
"Ada yang keliru menangkap apa yang pemerintah lakukan. Menganggap kita takut pada tetangga kita, takut pada Singapura dan Malaysia. Tidak ada! Sebuah negara berdaulat, tidak tidak takut pada negara manapun. Tidak kepada Malaysia atau Singapura. Saya harus yakinkan rakyat Indonesia kalau urusan asap jelas, konteksnya jelas," tegas Presiden di Jakarta Timur, Rabu (26/6).
Presiden meminta urusan bencana asap tak disangkutpautkan dengan masalah lain yang dihadapi Indonesia bersama Malaysia dan Singapura. Salah satunya masalah keutuhan wilayah Indonesia. Ia menyebut, Indonesia tidak pernah mentolerir jika ada negara lain yang mengklaim wilayah milik Indonesia.
"Kalau soal kedaulatan negara, soal keutuhan wilayah, dan kepentingan nasional lain, tidak pernah ada kompromi. Misalnya soal hubungan kita dengan Malaysia. Secara umum hubungan kita baik dan harus kita jaga memang. Tapi kalau dikaitkan dengan Ambalat yang menjadi bahan perhatian rakyat kita, kita akan terus perjuangkan sampai kapan pun. Tidak akan pernah ada kompromi," ungkapnya.
Masalah asap, tuturnya, tidak perlu juga dikaitkan dengan masalah TKI di negara tetangga. Presiden menyatakan Indonesia masih tetap memperjuangkan nasib TKI di Malaysia agar mendapat perlindungan layak dan tidak mengalami kekerasan.
"Posisi kita sangat jelas dan tidak akan pernah berubah. Jadi jangan dikaitkan dengan apa yang sedang kita lakukan berkaitan dengan asap dan kebakaran ladang itu," sambung Presiden.
Sementara itu, dalam hubungan dengan Singapura, Presiden menyatakan selama ini terjalin dengan baik. Masalah asap, tuturnya lagi, tidak akan mempengaruhi upaya Indonesia untuk menjalin kerjasama upaya ekstradisi Indonesia dan Singapura.
Ia ingin Indonesia dan Singapura menjalin kerjasama yang baik untuk menghentikan penyelundupan barang Indonesia maupun Singapura.
"Saya kira kita semua tahu ketika Indonesia mengalami krisis, ada dugaan kuat banyak aset Indonesia yang pindah dan berada di Singapura. Kita tahu bahwa jumlah yang besar itu tentulah tidak legal dan itu bentuk kejahatan. Kita ingin tentu kerjasama, menyentuh ke soal-soal itu," lanjutnya.
Untuk menunjukkan tidak adanya ketakutan Indonesia pada dua negara itu, Presiden menyatakan, siapapun yang bersalah atas kebakaran hutan di wilayah Riau akan ditindak tegas. Tanpa pandang bulu. Termasuk jika yang melakukan adalah perusahaan dari dua negara tetangga itu.
"Khusus asap ini, saya dengar statement utamanya di Singapura dan sedikit di Malaysia yang mengatakan bahwa supaya pelaku yang sebabkan kebakaran dikasih tindakan hukum yang tegas. Dengan asumsi, seolah-olah pasti perusahaan Indonesia. Saya katakan, siapapun, perusahaan manapun, dari negara manapun kalau memang melanggar hukum, dan mengakibatkan bencana seperti ini maka hukum harus ditegakkan. Ini posisi kita. Sangat-sangat jelas," tandas Presiden. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 27 Kepala Daerah Dukung Program Transmigrasi
Redaktur : Tim Redaksi