jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Syarief Hasan mengapresiasi sikap tegas pemerintahan Presiden Jokowi menyikapi persoalan masuknya kapal Tiongkok ke perairan Natuna, Kepulauan Riau.
Wakil ketua umum Partai Demokrat (PD) itu menjelaskan bahwa persoalan Natuna sekarang ini mengingatkannya pada kasus perbatasan laut Ambalat 2005-2006 lalu.
BACA JUGA: Bakamla Akan Lindungi Nelayan Indonesia di Perairan Natuna
Saat itu, kata Syarief, Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono sangat tegas dan tidak kenal kompromi dalam menyelesaikan persoalan yang terkait kedaulatan NKRI. “SBY saat itu sangat tegas, kalau menyangkut kedaulatan NKRI maka tidak ada istilah kompromi. Mereka harus keluar dari teritorial kedaulatan NKRI,” kata Syarief kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/1).
Nah, kata dia, kasus serupa sepertinya terulang kembali dan kali ini dilakukan oleh Tiongkok di perairan Natuna. Karena itu, Syarif sangat mendukung sepenuhnya sikap tegas pemerintah dan tanpa kompromi dalam menjaga kedaulatan NKRI.
BACA JUGA: Bela Prabowo, Dasco Sebut Kemelut Natuna Bukan Cuma soal Gebrak Meja
Syarief mengatakan SBY pada waktu itu dengan sikap tegas dan tanpa kompromi juga telah berhasil menyelesaikan persoalan Ambalat dan menjaga keutuhan kedaulatan NKRI. “SBY berhasil,” tegasnya.
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu mengatakan SBY pernah memimpin langsung dari kapal perang saat berhadapan dengan Malaysia. “Waktu itu kalau mau perang ayo perang, tetapi respons Malaysia saat itu dan kita juga ingin menyelesaikan melalui saluran diplomasi,” katanya.
BACA JUGA: Identitas Korban Tewas Kecelakaan Bus Pahala Kencana vs Truk Beras
Nah, Syarief menyatakan penyelesaian pelanggaran di perairan Natuna ini juga harus direspons oleh Tiongkok. Sekali lagi, Syarief memberikan penghargaan dan respek atas ketegasan pemerintahan Jokowi dalam menjaga kedaulatan NKRI.
Ia pun meminta sikap menteri di kabinet Jokowi harus dipertegas lagi dalam menyelesaikan persoalan Natuna ini. “Presiden Jokowi saya ikuti statemennya saya pikir cukup tegas dan saya pikir harus diikuti Menko Polhukam (Mahfud MD), Menhan (Prabowo Subianto), untuk tegas dalam menjaga kedaulatan NKRI,” ujar Syarief.
Dia menuturkan implikasi terhadap ekonomi dalam penyelesaian Natuna ini merupakan risiko dari menjaga kedaulatan NKRI. Dia menegaskan bahwa hal itu tidak masalah, sebab Tiongkok juga merupakan investor nomor tiga. “Pasti juga Tiongkok membutuhkan Indonesia. Jadi, tidak usah khawatir tentang implikasi terhadap ekonomi. Mereka juga membutuhkan kita,” katanya.
Syarief menuturkan bahwa pemerintah harus benar-benar tegas dan tidak boleh ada negosiasi. Menurut dia, kalau negosiasi itu berarti akan ada take and give. “Kita hanya menginginkan Tiongkok menaati Unclos (1982) yang sudah diratifikasi bersama,” ujarnya. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy