SBY Usul Reformasi DK PBB

Jumat, 09 November 2012 – 05:05 WIB
NUSA DUA - Gelaran Bali Democracy Forum (BDF) V dibuka Kamis (8/11) di Bali International Convention Center (BICC), Nusa Dua. Agenda tahunan negara-negara pengikut paham demokrasi Asia Pasifik itu dibuka Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan dihadiri perwakilan 94 negara dengan rincian 11 kepala negara dan 83 delegasi pejabat setingkat menteri. Jumlah tersebut jauh lebih banyak ketimbang BDF tahun lalu yang hanya diikuti 86 negara.

SBY dalam sambutannya mengangkat beberapa isu yang saat ini menurutnya perlu segera ditangani. Isu tersebut meliputi penistaan agama, ekonomi, dan hak asasi manusia. Yang pertama SBY menguraikan tentang masalah penghinaan agama.

Dikatakan, pelecehan atau penghinaan suatu agama tidak boleh dibiarkan. Sebab, selain menyebabkan konflik horizontal, penodaan agama juga bisa menggangu stabilitas nasional setiap negara bahkan berimbas pada dunia internasional. "Harus ada langkah konkret dan tegas menyelesaikan setiap masalah penistaan agama," ucap SBY.

Sedangkan soal kemiskinan, SBY mengatakan masalah kemiskinan global saat ini bukan hanya sekadar jadi isu semata melainkan sudah menjadi tantangan yang harus dihadapi semua negara. Dalam pandangan Indonesia, kata SBY, pembangunan ekonomi dunia itu harus bisa memajukan pemerintahan negara berkembang.
"Negara berkembang harus bisa menikmati akses pasar dan pendanaan pembangunan," tandasnya.

Disebutkan, ekonomi dunia saat ini telah berkembang tidak hanya melibatkan negara berkembang, tapi juga ditandai arus masuk investasi di negara G-20. SBY juga berharap BDF ini bisa membantu menegakkan pelaksanaan hak asasi manusia (HAM) di kawasan Asia-Pasifik serta mencegah terjadinya peperangan yang berujung pada pertumpahan darah. Khususnya yang terjadi di kawasan Timur Tengah sekarang.

Dikatakan, negara yang saat ini hadir tidak boleh berhenti memperjuangkan demokrasi dan HAM. Karena itu harus ada komitmen demokrasi dan tidak boleh menganggap remeh demokrasi. "Kita semua harus responsif dan efektif untuk mencegah peperangan. Masyarakat internasional harus mencegah pertumpahan darah," seru SBY.

SBY kembali menegaskan kekisruhan saat ini yang sedang melanda beberapa kawasan disebabkan kegagalan sistem keamanan internasional. Maka dari itu, kata dia, reformasi keamanan Dewan Keamanan (DK) PBB sangat dibutuhkan. DK PBB harus bisa mewakili keadaan global dan kebutuhan keamanan anggota PBB.

"Kendati demokrasi sudah tumbuh subur, namun kita tidak boleh berhenti. Kita harus terus berjuang membenahi demokrasi untuk mewujudkan kedamaian dunia," tegasnya lagi.

BDF kemarin juga jadi ajang perpisahan bagi Presiden Korea Selatan Myung-bak yang bakal mengakhiri masa jabatannya. Myung-bak membeberkan, bahwa demokrasi adalah sebuah sistem politik yang sangat diharapkan.

Dia juga optimistis bahwa demokrasi pasti bisa diterapkan di dunia. Dia mencontohkan beberapa puluh tahun lalu di Korea Selatan membicarakan demokrasi ibarat mencari sampah ditumpukan sampah. "Dua puluh tahun yang lalu, demokrasi sangat sulit diterapkan. Tapi, sekarang sebagian negara di dunia menganut demokrasi. Termasuk kami," kata dia.

Saat ini, imbuh dia, demokrasi sudah mengalami perkembangan yang pesat. Indonesia, lanjut dia, sebagai salah satu penganut demokrasi akan menikmati buah manis dari demokrasi itu. Yakni akan segera berkembang dalam ekonomi global.

BDF yang dihelat sejak 2008 ini mengsuung tema memajukan mendorong prinsip pokok demokrasi wilayah global, bagaimana pemerintahan demokrasi global berkontribusi ikut serta dalam keamanan dan perdamaian dunia, perkembangan ekonomi dan perasaan kegembiraan dari hak asasi manusia.

Mengacu pada tema tersebut, demokrasi diharapkan dapat menciptakan perdamaian dan memicu pertumbuhan ekonomi global. Ratusan wartawan dari media cetak dan elektronik local maupun internasional hadir dalam acara ini.

Sementara itu, salah satu tamu spesial dalam acara tersebut adalah Perdana Menteri Australia Julia Gillard. Dalam pidatonya Gillard mengaku salut dengan perkembangan demokarsi di Indonesai dan berjanji bakal terus mengucurkan bantuan untuk pemerintah Indonesia. Bahkan, hingga tiga tahun ke depan Gillard berjanji kalau negerinya bakal menggelontorkan dana untuk Institut for Peace Democracy (IPD).

"Indonesia dan Australia adalah negara sahabat, Australia sangat bangga dan akan mendukung terus Indonesia. Kami juga akan memberikan bantuan praktis pada Indonesia," ucap mantan anggota parlemen Australia ini.

Giliard juga memuji perkembangan demokrasi yang ditunjukkan Indonesia. Dia menceritakan saat pemilu 1998 ketika dirinya jadi anggota legislator termuda di Australia, dia datang langsung ke Indonesia untuk melihat proses pemilihan umum. Dia merasa bangga dan gembira setelah 14 tahun berlangsung ternyata Indonesia menunjukkan kemajuan yang pesat.

Keterbukaan dan kebebasan bicara berlangsung dengan baik. Dijelaskan, salah satu kunci keberhasilan demokrasi adalah membenahi sistem pemilihan umum (Pemilu). "Saya tegaskan, Australia akan terus mendukung dan memberi bantuan pada Indonesia," tegasnya.

Bagaimana respons SBY? Ditemui terpisah SBY mengaku senang karena sejak dulu bantuan dari Australia bisa dirasakan. "Kami sangat senang dan berterima kasih atas bantuan itu, karena memang bantuan tersebut sangat terasa manfaatnya." tandas SBY.

Sementara itu, hari pertama pembukaan pertemuan Bali Democracy Forum (BDF) di Nusa Dua kemarin mendapat pengawalan ketat dari seluruh jajaran keamanan. Bukan hanya dari pengamanan darat yang terdiri dari pasukan pengaman presiden maupun dari satuan khusus dari TNI AD, dan Polri.

Namun dari pihak udara dan laut, sejumlah pengamanan dan patroli juga terus memantau pertemuan yang diikuti oleh sekitar 11 kepala negara di dunia itu. Terbukti pengamanan dan pengawalan ketat jalannya BDF itu dari sisi laut. Selain sejumlah kapal perang, sejumlah alutsista seperti helikopter, sea raider, maupun kapal boat dari personel Kopaska, Denjaka, dan pasukan lain yang juga ikut pengamanan BDF hari pertama.

Komandan Gugus Keamanan Laut Wilayah Timur (Danguskamlatim) yang juga Dansatgasla (Komandan Satuan Tugas Laut) Pam VVIP dalam rangka BDF 2012 Laksamana Pertama Siwi Sukma yang dikonfirmasi kemarin menyebutkan, bahwa pengamanan dengan melibatkan ribuan personel dan sejumlah alutsista tersebut, akan terus melakukan pengamanan dan pantauan dari segala ancaman yang mengganggu jalannya BDF.

"Semua personel termasuk alutsista, baru akan bertolak, pada Sabtu (9/11) mendatang. Penarikan pasukan itu setelah semua delegasi kembali ke negaranya," pungkasnya. (san/pra/yes)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kota Obama Ikut Rayakan Kemenangan

Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler