PARIAMAN - Surat Edaran (SE) Gubernur Sumbar Irwan Prayitno yang meminta tujuh kabupaten dan kota di pesisir pantai memberlakukan status siaga darurat gempa bumi dan tsunami hingga 30 Juni 2012, ternyata membuat sebagian warga resah. Di Kota Pariaman yang terletak tidak jauh dari pesisir pantai, banyak warga salah pengertian terhadap isi dari surat gubernur itu.
Bahkan, ada yang menafsirkan, gubernur mengimbau warga pinggiran pantai untuk mengungsi ke tempat lebih tinggi. Warga Cimparuah Pariaman Tengah Mita menyebutkan ibunya menyuruh dia segera berkemas karena bakal ada gempa besar dan mereka akan mengungsi ke rumah salah seorang kerabat hingga 30 Juni.
"Ternyata, gubernur tidak suruh mengungsi, tapi hanya mengingatkan agar waspada rupanya," ujar Mita ketika dia melihat surat edaran gubernur yang dirilis Padang Ekspres (Grup JPNN), kemarin.
Surat edaran itu ternyata juga berpengaruh terhadap aktivitas jual beli di Pasar Pariaman, kemarin. Men, salah seorang pedagang barang kebutuhan pokok di Kompleks Pasar Pariaman menyebutkan, informasi tentang potensi gempa besar dan tsunami sebenarnya sudah ada sejak gempa Aceh beberapa waktu lalu. Sejak saat itu, kata dia, aktivitas jual beli cenderung sepi.
"Dengan keluarnya surat edaran itu aktivitas jual beli semakin sepi. Dibandingkan dua bulan lalu, untuk hari ini omzet penjualan turun hingga 50 persen lah," ujarnya.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Asrizal mengungkapkan, pihaknya juga telah menyebarluaskan isi surat edaran gubernur tersebut lewat radio dan desa-desa. Namun, sebagian warga salah mengerti.
"Kami sudah koordinasikan dengan sejumlah radio dan masjid-masjid untuk menginformasikan surat edaran gubernur tersebut. Meski demikian, kami imbau agar warga tidak panik, namun tetap siaga," ujar Asrizal, kemarin.
Selain itu, BPBD juga meneruskan surat edaran tersebut ke camat-camat di Kota Pariaman. "Agar segera mengkoordinasikan hal tersebut ke desa-desa dan lurah dengan pola komunikasi yang baik sehingga tidak mengkhawatirkan warga," kata dia.
Di sisi lain, warga diajak untuk siaga dengan menyiapkan tas pintar yang berisi perlengkapan seperti dokumen penting, barang-barang berharga, pakaian, makanan yang tahan dan minuman untuk mengungsi.
BPBD sendiri sudah menyiagakan sejumlah logistik makanan di wilayah pengungsian SMKN 1 Pariaman yang berada di Santok Pariaman. "Untuk saat ini memang itu saja yang baru dipersiapkan. Sedangkan tindaklanjut lain seperti sosialisasi, saat ini kami akan mengajukan proposal ke pemerintah provinsi. Karena untuk siaga darurat dananya hanya ada di provinsi," sebut Asrizal.
Tidak hanya itu. Camat Pariaman Tengah Yota Balad juga langsung bergerak cepat menindaklanjuti surat edaran gubernur dengan menggelar rapat bersama kepala desa dan lurah di wilayahnya. "Agar lurah dan kepala desa untuk siaga, mengingat 90 persen wilayah Pariaman Tengah berada di bibir pantai. Siaga darurat berupa menyiapkan pengetahuan tentang jalur-jalur evakuasi dari desa dan kelurahan masing-masing," jelasnya.
Pariaman Tengah memiliki 16 kelurahan dan 6 desa yang ada di kecamatan Pariaman Tengah yang jika bertumpuk pada satu jalur evakuasi akan menimbulkan masalah baru, kemacetan.
"Meski demikian, saya ingatkan kepala desa dan lurah agar hati-hati mengkomunikasikan kepada warga, sehingga tidak terjadi kepanikan," ingatnya.
Camat Pariaman Timur Alfian Harun mengaku telah menerima surat edaran gubernur, tapi baru besok akan dikomunikasikan dengan kepala desa dan kelurahan. Pariaman Timur sendiri merupakan wilayah yang daerah tujuan pengungsian Kecamatan Pariaman Tengah. Dari 22 desa dan kelurahan yang berada di wilayah itu, hanya 6 desa/kelurahan saja yang dataran rendah sisanya merupakan kawasan ketinggian. Logistik BPBD berada di kawasan itu.
"Sosialisasi kami lebih kepada agar warga tidak panik jika terjadi gempa dan menerima dengan sikap baik warga kelurahan dan desa lain yang mengungsi ke kawasan kami," ujarnya.
Sementara itu di Kota Padang, Kelompok Siaga Bencana (KSB) yang sebelumnya diklaim BPBD Padang telah melakukan sosialisasi siaga bencana, ternyata keberadaannya belum berfungsi. Seperti KSB di kelurahan Berok Nipah, Padang Barat, yang sejak dibentukpada 2011 lalu hingga kini belum melakukan apa-apa.
Ketua KSB Kelurahan Berok Nipah Revianti mengatakan, pihaknya belum pernah menyosialisasikan keberadaan KSB kepada masyarakat, karena sejak dibentuk, KSB tidak mempunyai dana operasional sepeserpun seperti untuk sosialisasi.
"Kami sedang menunggu dana untuk sosialisasi mitigasi bencana kepada masyarakat. Dengan adanya sosialisasi, masyarakat menjadi terbantu ketika menghadapi kondisi darurat bencana," jelasnya.
Meski demikian, dia mengaku siap untuk mengordinir masyarakat jika di kelurahan, jika gempa dan tsunami terjadi. Dengan mengarahkan masyarakat ke arah jalur-jalur yang akan dilewati dalam menyelamatkan diri, walaupun akan banyak kendala nantinya. "Karena wilayah Berok Nipah ini berada di kawasan yang dikelilingi laut dan muara sungai," kata dia.
KSB Berok Nipah ini beranggotakan 11 orang, 3 orang dari kelurahan selebihnya dari karang taruna, LPM dan elemen masyarakat lainnya. Adapun anggota KSB tersebut, sudah mendapatkan pelatihan dari BPBD bagaimana menghadapi bencana.
Kepala BPBD Padang Dedi Henidal menyesalkan jika masih ada KSB di kelurahan yang masih belum menyosialisasikan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Jika KSB masih menunggu dana untuk sosialisasi, kata dia, saat ini BPBD memang belum mempunyai dana untuk itu. (nia/mg19)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Daerah Telusuri Honorer Siluman
Redaktur : Tim Redaksi