jpnn.com, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay menyatakan, pengisian jabatan pimpinan MPR sebaiknya dilakukan secara musyawarah mufakat. Saleh pun mendorong seluruh fraksi di MPR termasuk kelompok DPD punya jatah kursi pimpinan.
"Dengan demikian, tidak ada yang perlu diperebutkan dan diributkan. Tinggal menambah jumlah pimpinan saja," kata Saleh kepada wartawan, Senin (12/8).
BACA JUGA: Rakernas Gerindra Belum Putuskan Arah Koalisi
BACA JUGA: Konon Bu Megawati Tak Mau Ketua MPR Dipilih Lewat Voting
Lebih lanjut Saleh menjelaskan, jumlah pimpinan MPR 2014-2019 pada awal periode jabatan hanya lima orang. Namun, setelah ada perubahan atas Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), jumlah pimpinan di lembaga tinggi negara itu menjadi delapan orang.
BACA JUGA: Saat Itu, Hampir Setiap Hari Fadli Zon Ketemu sama Bu Mega
"Tentu sangat baik jika pimpinan yang akan datang disempurnakan menjadi 10 orang dengan perincian sembilan mewakili fraksi-fraksi dan satu mewakili kelompok DPD," ujar Saleh.
Adapun untuk posisi ketua MPR, kata Saleh, hal itu bisa dimusyawarahkan. Menurutnya, musyawarah mufakat adalah perwujudan demokrasi Pancasila.
BACA JUGA: Ahmad Basarah Sebut Megawati Tak Mau Ketua MPR Dipilih Lewat Voting
"Itu yang perlu diaktulisasikan lagi saat ini. Dengan begitu, rekonsiliasi kebangsaan yang diinginkan semua pihak bisa terealisasi," kata sekretaris Fraksi PAN MPR itu.
Wakil ketua Komisi IX DPR itu menuturkan, MPR harus dijadikan sebagai lembaga politik kebangsaan di mana semua fraksi dan kelompok menyatu. Menurut dia, di MPR semestinya tidak ada koalisi dan oposisi.
MPR, tutur Saleh, berbeda dengan DPR dan DPD. Menurut dia, DPR menjalankan fungsi politik melalui komisi-komisi dan alat kelengkapan dewan.
BACA JUGA: Gerindra Pengin Ketua MPR, PPP Juga Merasa Punya Peluang
"MPR tentu melampaui itu. MPR rumah bagi semua, termasuk tempat pengaduan masyarakat luas berkenaan dengan politik kebangsaan," ungkapnya.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon juga sepakat dengan usul tentang penambahan pimpinan MPR menjadi 10 orang. Menurut Fadli, yang penting usulan itu disepakati bersama yang diwujudkan dalam perubahan UU MD3.
"Kalau disepakati bersama, why not?" tegasnya di gedung DPR, Jakarta, Senin (12/8).
Wakil ketua umum Partai Gerindra itu menuturkan, wacana tersebut sah-sah saja. Dia menegaskan, Partai Gerindra sendiri melihat semua opsi masih terbuka.
Fadli menuturkan, untuk pengisian pimpinan MPR bisa dengan mengakomodasi semua fraksi, atau dengan pemilihan melalui sistem paket. "Saya kira kami ikut semua opsi itu," kata Fadli.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PDIP Tidak Keberatan Kursi Ketua MPR Diduduki Oposisi
Redaktur & Reporter : Boy