jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun tak henti-hentinya mengingatkan para menteri Kabinet Kerja untuk segera mewujudkan janji kampanye Presiden Joko Widodo di bidang ekonomi.
Politikus Golkar itu menegaskan, tahun depan menjadi momen penentuan untuk merealisasikan janji kampanye presiden yang beken dengan sebutan Jokowi itu.
BACA JUGA: Dukung Jokowi Capres 2019, PKPI Bantah Curi Start
Berbicara pada rapat kerja Komisi XI DPR dengan pemerintah dengan agenda membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal 2018 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (12/06), Misbakhun menyatakan, tim ekonomi Presiden Jokowi memang harus bekerja ekstrakeras. Apalagi Jokowi dalam kampanye Pemilu Presiden 2014 menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional bisa mencapai tujuh persen.
“Tahun 2018 adalah tahun penting dan menjelang tahun politik Pemilu 2019. Jadi setiap keberhasilan di bidang ekonomi akan mempunyai pengaruh besar pada Pemilu 2019," katanya seperti diberitakan Rakyat Merdeka Online.
BACA JUGA: Pak Hendro Ajak Publik Bandingkan Jokowi dengan Capres Kelas Suasa
Mitra kerja Komisi XI DPR yang hadir pada rapat kerja itu adalah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang PS Brodjonegoro, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto, Deputi Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara, Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi, serta Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi.
Lebih lanjut Misbakhun mengingatkan tim ekonomi Kabinet Kerja untuk mewujudkan keseimbangan primer 0 atau positif. Sebab, saat ini kisarannya pada angka -0,6 hingga -0,4.
BACA JUGA: PKPI Pilih Usung Jokowi Saja, Nih Alasannya
Menurut Misbakhun, keseimbangan primer perlu diwujudkan agar setiap hutang yang dibuat oleh pemerintah memang untuk membiayai pembangunan. “Jadi bukan utang yang sebagian uangnya dipakai untuk menutup pembayaran cicilan utang,” tegasnya.
Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan itu juga meminta pemerintah benar-benar serius dalam mendorong dan mengoordinasikan pembiayaan non-APBN untuk membangun infrastruktur prioritas. Sebab, Presiden Jokowi menginginkan proyek infrastruktur tidak tergantung pada APBN yang makin terbatas.
Misbakhun menambahkan, range target pertumbuhan ekonomi 2018 yang dipatok di angka 5,4 hingga 6,1 persen jelas membutuhkan sumber dana bersar. Karenanya semua sektor ekonomi nasional harus bergerak.
“Koordinasi dan kreativitas mencari sumber pendanaan non-APBN menjadi sangat penting karena saat ini proyek infrastruktur menjadi salah satu pendorong lokomotif pertumbuhan ekonomi kita. Jadi semua potensi sumber pendanaan harus digali,” cetusnya.(ysa/rmo/jpg)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hendro Nilai Presiden Jokowi Piawai Memainkan Ritme Politik
Redaktur & Reporter : Antoni