JAKARTA - Pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh di sela-sela rapat kabinet terbatas (Ratas) soal kurikulum 2013 yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Negara, Selasa (2/4) dinilai ganjil.
Anggota Komisi X DPR, Herlini Amran menyebutkan, menteri asal Jawa Timur tersebut mengatakan anggaran kurikulum 2013 untuk pengadaan buku dan pelatihan guru sudah disetujui DPR. Padahal kata Herlini, pembahasannya masih berjalan dengan Panitia Kerja (Panja) kurikulum DPR sampai 10 April 2013 mendatang.
"Tidak sepatutnya Mendikbud menyatakan anggaran terkait pengadaan buku dan pelatihan guru sudah disetujui DPR. Karena pembahasan konstruksi Kurikulum 2013 dan anggarannya masih berjalan, setidaknya hingga Rapat Kerja Komisi X, 10 April 2013. Sehingga ini terasa ganjil," kata Herlini kepada JPNN, Selasa (2/4).
Nuh juga mengatakan, ada atau tidak kurikulum baru, proyek pengadaan buku dan pelatihan guru akan terus berjalan karena sudah agenda rutin. Mestinya, ujar Herlini, kalau memang itu termasuk agenda rutin, sejak Desember 2012 Kemdikbud seharusnya punya laporan realiasi program dan evaluasi kurikulum sebelumnya.
Dengan persoalan ini, politisi PKS itu mesinyalir adanya loncatan-loncatan proses yang tidak pernah diketahui publik. Seperti bagaimana pelaksanaan program penyempurnaan kurikulum, sistem pembelajaran, dan perbukuan yang memang menelan ratusan milyar dari APBN 2012.
“Sudah banyak pihak mempertanyakan hasil penelitian kurikulum, sekolah rintisan kurikulum, model kurikulum, dan bahan kebijakan kurikulum yang dibiayai anggaran tersebut. Tapi nyatanya berjalan begitu saja, tanpa terdokumentasi sebagai landasan penyusunan kurikulum baru yang dikomunikasikan kepada publik,” tegas Herlini.
Hal krusial yang disorot Herlini adalah, rencana pengadaan buku sekitar 72,8 juta eksemplar seharga Rp 1,2 triliun yang diklaim setiap tahun dilakukan dengan atau tanpa ada kurikulum baru. Jika memang itu anggaran melekat Kemdikbud, tegasnya, tentu sudah ada gambaran sebelumnya.
"Berapa eksemplar realisasinya? Yang diketahui publik hanya program buku elektronik sejak lima tahun terakhir, bukan buku siswa maupun buku babon dengan anggaran fantastis," jelas Herlini mengkritik compang-camping kebijakan perbukuan nasional. (fat/jpnn)
Anggota Komisi X DPR, Herlini Amran menyebutkan, menteri asal Jawa Timur tersebut mengatakan anggaran kurikulum 2013 untuk pengadaan buku dan pelatihan guru sudah disetujui DPR. Padahal kata Herlini, pembahasannya masih berjalan dengan Panitia Kerja (Panja) kurikulum DPR sampai 10 April 2013 mendatang.
"Tidak sepatutnya Mendikbud menyatakan anggaran terkait pengadaan buku dan pelatihan guru sudah disetujui DPR. Karena pembahasan konstruksi Kurikulum 2013 dan anggarannya masih berjalan, setidaknya hingga Rapat Kerja Komisi X, 10 April 2013. Sehingga ini terasa ganjil," kata Herlini kepada JPNN, Selasa (2/4).
Nuh juga mengatakan, ada atau tidak kurikulum baru, proyek pengadaan buku dan pelatihan guru akan terus berjalan karena sudah agenda rutin. Mestinya, ujar Herlini, kalau memang itu termasuk agenda rutin, sejak Desember 2012 Kemdikbud seharusnya punya laporan realiasi program dan evaluasi kurikulum sebelumnya.
Dengan persoalan ini, politisi PKS itu mesinyalir adanya loncatan-loncatan proses yang tidak pernah diketahui publik. Seperti bagaimana pelaksanaan program penyempurnaan kurikulum, sistem pembelajaran, dan perbukuan yang memang menelan ratusan milyar dari APBN 2012.
“Sudah banyak pihak mempertanyakan hasil penelitian kurikulum, sekolah rintisan kurikulum, model kurikulum, dan bahan kebijakan kurikulum yang dibiayai anggaran tersebut. Tapi nyatanya berjalan begitu saja, tanpa terdokumentasi sebagai landasan penyusunan kurikulum baru yang dikomunikasikan kepada publik,” tegas Herlini.
Hal krusial yang disorot Herlini adalah, rencana pengadaan buku sekitar 72,8 juta eksemplar seharga Rp 1,2 triliun yang diklaim setiap tahun dilakukan dengan atau tanpa ada kurikulum baru. Jika memang itu anggaran melekat Kemdikbud, tegasnya, tentu sudah ada gambaran sebelumnya.
"Berapa eksemplar realisasinya? Yang diketahui publik hanya program buku elektronik sejak lima tahun terakhir, bukan buku siswa maupun buku babon dengan anggaran fantastis," jelas Herlini mengkritik compang-camping kebijakan perbukuan nasional. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Guru Harus Pernah Ngajar di Pedalaman
Redaktur : Tim Redaksi