"Partai Demokrat mendukung Dahlan Iskan. 10 nama anggota DPR yang diduga memeras BUMN sebaiknya disebut saja. Mereka (anggota DPR) sudang bertindak tidak etis. Ini juga akan menjadi pembelajaran bagi anggota DPR kini dan di masa mendatang," kata Ulil kepada wartawan di Warung Daun, Jakarta Pusat, Selasa (30/10).
Ulil mengakui adanya dugaan praktek pemalakan yang dilakukan Wakil Rakyat sudah menjadi rahasia umum. Makanya kata dia hal ini tidak bisa dibiarkan dan DPR sebagai lembaga tinggi Negara harus mempertanggungjawabkannya. "Ini momentum untuk melakukan perubahan dalam perpolitikan kita," ucapnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Departemen Keuangan DPP Partai Demokrat, Ikhsan Modjo menilai dugaan praktek pemerasan merupakan intervensi DPR dalam mekanisme korporasi. Karenanya, ia berharap agar Dahlan menyebutkan nama-nama oknum anggota DPR yang dimaksud agar tidak terjadi lagi adanya dugaan pemalakan.
Ikhsan menjelaskan Kementerian BUMN memiliki 141 perusahaan induk. Akhir 2011 lalu, BUMN sudah memiliki aset senilai Rp 2.962 triliun. Tahun 2012, aset BUMN diproyeksikan naik menjadi Rp 3.422 triliun berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2012.
"BUMN merupakan salah satu penopang ekonomi Indonesia. Sumbangannya sangat besar untuk kemakmuran rakyat Indonesia," pungkasnya. (awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Terbukti Peras BUMN, Kader Demokrat Terancam Di-PAW
Redaktur : Tim Redaksi