Secara Makro, Duet SBY-JK Oke, tapi Sektor Lain?

Selasa, 01 September 2009 – 19:22 WIB
Paling lambat, pemerintah akan menaikkan bahan bakar minyak (BBM) pada November mendatangPrediksi tersebut disampaikan Aviliani, pengamat Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)
Berikut rincian pemikirannya

 Apa proyeksi ekonomi Indonesia lima tahun ke depan, utamanya sektor perbankan, sektor riil, dan penguatan rupiah, termasuk kondisi CPO?

Lima tahun ke depan, untuk sektor riil, sangat tergantung kebijakan pemerintah di bidang industriApabila pemerintah menetapkan fokus industri berbasis daya saing dengan skema insentif fiskal, penetapan wilayah-wilayah basis industri serta mereview berbagai kebijakan terkait ekspor bahan mentah serta tarif bea masuk atau keluar
Di samping itu, kebijakan otonomi daerah pun perlu direvisi agar ada integrasi yg baik antara pusat dan daerahHal tersebut  tentu akan menjadikan pertumbuhan akan lebih berkualitas, karena bukan hanya didukung oleh sektor konsumsi tetapi investasi dan eksporAkan tetapi bila berbagai kebijakan tersebut tidak dilakukan, maka lima tahun ke depan ekonomi tidak akan mengalami perubahan apa pun.

Mengenai kondisi CPO yang nantinya berdanpak pada kenaikan BBM saya rasa akan terjadi pada 2009Siapapun presidennya nantiSaya termasuk yang tidak setuju perihal penurunan harga BBM saat minyak mentah dunia di angka USD 30Karena harga normal sebenarnya di kisaran USD 65-75Dan sudah terbukti, imbas dari penurunan harga BBM waktu itu tidak terjadi deflasi tetapi justru malah inflasiPrediksi saya paling lama BBM dinaikan pada November 2009.

Sementara untuk nilai tukar rupiah masih sulit diprediksikan karena UU devisa bebas yang telah diberlakukan sejak 2000, sehingga nilai tukar sangat tergantung keluar masuknya devisaSaat ini devisa keluar cukup besar, karena tingginya angsuran utang pemerintah dan swasta yg harus dibayar, pertumbuhan impor yang lebih besar dari pertumbuhan ekspor, tingginya keluar-masuknya aliran dana asing jangka pendek (portofolio) yg menjadi risiko tidak stabilnya rupiahUntuk mencapai kestabilan nilai tukar rupiah terhadap dollar, maka perlu mereview UU Devisa bebas menjadi terkontrol, meningkatkan ekspor berbasis industri, mendirikan debt office untuk mengontrol pinjaman.

Selama lima tahun menjabat, SBY sudah meletakkan banyak fundamental ekonomiSeakan arah dan kebijakan ekonomi kita masih buram, apa penilaian Anda" Bagaimana prospek ekonomi duet SBY-Boediyono?

Kinerja SBY-JK selama 5 tahun harus diakui secara makro cukup stabilHal tersebut tercermin dari berbagai indikator pertumbuhan, inflasi, dan nilai tukarAkan tetapi kinerja ekonomi sektoral belum menunjukkan perubahan berarti karena sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja seperti pertanian, pertambangan, serta manufaktur pertumbuhannya justru di bawah 5 persenSedangkan pertumbuhan sektor lain seperti perdagangan, jasa dan lain-lain di atas 5 persenKondisi tersebut pada akhirnya kurang mampu mengurangi kemiskinan dan pengangguran secara signifikan

Duet SBY-Boediono seharusnya dapat lebih efektif karena dapat memenangkan suara yang cukup besar, sehingga dapat memilih mentri-menteri dari kalangan professionalMereka  tidak perlu lagi membuat kabinet pelangi seperti 2004Hal ini sangat membutuhkan keberanian SBY-Boediono.

Tantangan pemerintah baru ke depan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui berbagai kebijakan yang mampu menyerap tenaga kerja serta meningkatkan daya saing nasional untuk memperbaiki kinerja ekonomiTerutama menjelang tahun 2030, menurut berbagai sumber, Indonesia akan menjadi negara nomor tujuh setelah BRIC, sehingga apabila tidak dimulai dari pemerintah sekarang, maka kebesaran itu tidak akan terjadi

Kondisi ekonomi Indonesia untuk menjadi lebih baik tentu membutuhkan waktu yang panjang dan bukan dalam waktu sekejapTidak mudah mengubah kondisi ekonomi dalam sekejapKarena banyak persoalan mendasar yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah yang ke depannya perlu dibenahiMisalnya pada bidang pertanianPemerintah dihadapkan pada tuntutan untuk melakukan reformasi agraria dan pemberian subsidi kepada para petaniBelum lagi di bidang pertambangan, perikanan dan lain-lain yang membutuhkan waktu cukup lama untuk bisa melakukan negosiasi dengan para investor.

Pemerintah harus memiliki arah dan kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia yang terarahTentu saja untuk bisa ke arah sana, tidak bisa melepaskan adanya instrumen aturan seperti pada Garis-garis Besar Hakuan Negara (GBHN) yang dilaksanakan pada masa Orde Baru duluRencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang telah disusun bisa menjadi acuan kumpulan kerja atau tugas pokok dan fungsi antar-departemenRPJPN juga harus mampu menjadi payung kebijakan bagi seluruh pemerintah mulai dari pusat hingga daerah.


Belakangan ada kasus Bank Century yang mendapat kritikan dari banyak pihakDPR, misalnya, melihat dana yang dikucurkan cukup besarApa komentar Anda?

Mengenai kasus dana Rp 6,7 triliun ke PT Bank Century Tbk, saya menilai bailout yang dilakukan pemerintah kepada bank Century adalah pilihanKarena pemerintah sudah melihat dampaknya bisa menjadi sistemikDana talangan sebesar Rp 6,7 triliun dari pemerintah tidak hanya untuk kepentingan pemilik atau deposan-deposan besarNamun, jika UU Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK) bisa disahkan lebih awal oleh DPR maka kasus-kasus serupa seperti ini tidak akan pernah terjadiAdanya JPSK tentu sangat mendorong turunnya suku bunga pinjaman bankKarena di dalamnya tercantum aturan bahwa Bank Indonesia diperbolehkan memberikan likuiditasProsesnya tentu saja, jika BI yang memberikan likuiditas maka bunga pinjaman bisa turun, jika tidak rasanya sangat sulit suku bunga bisa turun.

Pemberian likuiditas kepada perbankan saat ini berbeda dengan pemberian bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada krisis 1998Pada waktu itu BI tidak menjalankan pengawasan likuiditas dengan baikSementara, saat ini pengawasan oleh BI lebih baik bila dibandingkan dengan saat krisis sehingga kemungkinan terjadinya penyelewengan lebih kecil.

Pemerintah juga sebaiknya me-review kembali Undang-Undang yang waktunya sudah tidak cocok lagiSebab kondisnya hanya mengakibatkan bunga tak kunjung turun dan kepemilikan asing semakin tinggiParahnya lagi, jika nanti bank kolaps maka kepemilikan akan diambil pemerintah dan  ini sangat berbahaya bagi perbankan kita.


Apakah perlu ada perubahan atas arsitektur perbankan Indonesia yang sudah ada saat ini?

Industri perbankan kita saat ini bisa dikatakan naik kelas.  Ini salah satu andil dari diberlakukannya Arsitektur Perbankan Indonesia (API) pada 2004Tentu sudah banyak hal yang dilakukan bank-bank di Indonesia untuk bisa tumbuh setelah terpaan krisis global pada 1998

Masalah yang kini dihadapkan oleh perbankan yaitu mengatasi beberapa masalah eksternal seperti penyaluran kredit, suku bunga, dan likuiditasSaat ini masyarakat butuh pelayanan perbankan yang berkualitas dan penyaluran kredit dengan bunga rendahLambannya penurunan suku bunga tentu akan berdampak melambankan pertumbuhan  ekonomiKarena suku bunga merupakan problem pada market leader

Selain itu problem lainya yang dihadapkan perbankan mengenai bank-bank yang sulit bergerak karena sulit mendapatkan nasabahSementara bank dalam posisi ini akan kesulitan likuiditas dalan jangka panjangDi sinilah BI berperan untuk mengarahkannya karena jika dibiarkan tentu akan menjadi beban bagi BI sendiri(san)

Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler