Sederet Tantangan Jokowi usai Pembentukan Kabinet Indonesia Maju

Rabu, 23 Oktober 2019 – 22:29 WIB
Presiden Joko Widodo lantik para menteri dan kepala lembaga negara Kabinet Indonesia Maju. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu menyambut positif pembentukan Kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo.

Menurut Masinton, semua pembantu presiden harus patuh dan loyal kepada Jokowi untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan.

BACA JUGA: Menteri yang Bertahan dan Bergeser di Kabinet Jokowi

“Menteri itu harus memiliki komitmen dan memiliki tanggung jawab, bukan hanya menjalankan program," ujar Masinton saat menjadi narasumber diskusi publik bertajuk Membaca Profile Kabinet Gado-Gado di kator Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK), Duren Tiga, Jakarta Selatan, Rabu (23/10).

Menurut Masinton, menteri Jokowi harus fokus bekerja karena Indonesia sedang menghadapi tantangan seperti krisis global dan disintegrasi bangsa.

Para menteri Jokowi yang sudah duduk di Kabinet Indonesia Maju, lanjut Masinton, tidak boleh bermain politik yang dapat menghambat visi dan misi presiden.

"Menteri-menteri ini jangan terjebak pada politk pencitraan. Kemudian jangan menggunting dalam lipatan," imbuh anggota Komisi III DPR RI ini.

Terkait masuknya Prabowo Subianto dan Eddy Prabowo menjadi pembantu presiden, Masinton menyampaikan bahwa hal itu merupakan politik rekonsiliasi dan akomodatif.

Sebab, kata dia, pemenang politik dalam demokrasi tidak mungkin mengambil semua pos kekuasaan. 

"Kabinet ini menampakkan rekonsoliasi.  Selain rekonsilisi itu, ya, ini politik gotong royong. Yang menang tak mungkin mengambil semuanya. Kita tak mungkin kuat menghadapi tantangan krisis global belakangan ini kalau kita tidak bersatu," tukas dia.

Sementara itu, Direktur eksekutif Paramter Politik Indonesia Adi Prayitno, mengatakan, politik hari ini memang aneh, terutama dalam konteks penyusunan kabinet.

Meskipun diterapkan politik kompromistis dan akomodatif, Adi Prayitno menjelaskan bahwa cukup potensial adanya oposisi di dalam pemerintahan.

"Sangat potensial akan ada oposisi dari dalam. Tanda-tandanya cukup terbaca, banyak resistensi sebelum penentuan kabinet. Namun, politik kita itu memang akomodatif. Kita tak bisa menyalahkan Jokowi, kita juga tak bisa menyalahkan Prabowo," katanya.

Adi mengatakan, tidak ada alasan bagi Jokowi untuk tidak mewujukan visi dan misinya. Sebab, kata dia, dukungan politik Jokowi cukup kuat.

"Ke depan Jokowi tak punya alasan untuk tidak mewujudkan janji-janji politiknya, cita-cita Nawacita-nya karena dukungan partai penuh dan dukungan politik di parlemen 70 persen. Jadi, kabinet harus mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini tidak terselesaikan," katanya.

Pengamat politik dari Indonesian Publik Institute Karyono Wibowo menjelaskan, tidak ada yang salah dalam skema Kabinet Indonesia Maju. Namun, Karyono menjabarkan sejumlah tantangan yang harus dihadapi setelah kabinet Indonesia maju terbentuk.

Tantantan yang dimaksud Karyono adalah peningkatan sumber daya manusia, reformasi birokrasi, pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan dan kesenjangan sosial, peningkatan kualitas demokrasi, pemberantasan korupsi, kolompok ekstrimisme dan liberalisme.

"Ini menjadi tantangan kabinet dan harus menjadi perhatian kita. Skema kabinet ini dirancang untuk mewujudkan visi dan misi Pak Jokowi untuk mewujudkan agenda pembangunan," katanya. (jos/jpnn)


Redaktur & Reporter : Ragil

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler