jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan segera mengevaluasi pelaksanaan pemilu untuk pemilih di luar negeri. Pasalnya, dari pelaksanaan pemilu legislatif yang telah dilakukan enam panitia pemilihan luar negeri (PPLN), Minggu (30/3), tingkat partisipasi pemilih cukup rendah.
Contohnya seperti di Hongkong, dari 102.265 pemilih yang masuk daftar pemilih tetap luar negeri (DPTLN), hanya 5.919 orang menggunakan hak pilih di 13 tempat pemungutan suara luar negeri (TPSLN). Ditambah 776 pemilih menggunakan hak pilih di dua TPSLN di Macau.
BACA JUGA: PKB Yakin Bakal Dicoblos Pemilih Pemula
"Kalau di Hongkong itu yang jelas lebih awal pemungutan suaranya. Maka sosialisasinya lebih pendek daripada yang lain. Tapi sosialisasi sudah cukup memadai. Bahkan saat sosialisasi digelar, hadir ribuan orang," ujar Ketua KPU, Husni Kamil Manik di Jakarta, Selasa (1/4).
Atas kondisi yang ada, Husni mengaku KPU akan segera menggelar evaluasi, apa yang menjadi faktor rendahnya tingkat partisipasi pemilih. Karena KPU sudah memindahkan hari pemungutan dari hari tidak libur, menjadi di hari libur.
BACA JUGA: Elda Akui Bersama LHI Jadi Inisiator Penambahan Kuota Daging Impor
Selain itu, evaluasi menurut Husni, juga akan dilakukan karena untuk sementara diperkirakan pemilih yang mencoblos juga lebih banyak warga negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPTLN.
"Apa penyebabnya, tentu akan kita evaluasi. Bisa saja dia (pemilih yang mencoblos tapi tak terdaftar dalam DPTLN) baru datang ke sana (Hongkong) dalam kurun waktu setelah DPT ditetapkan. Itu kan ada setengah tahun," katanya.
BACA JUGA: Andai Berduet, JK Berpotensi Ganggu Jokowi
Husni menekankan, dalam evaluasi nantinya KPU akan meminta klarifikasi dari petugas PPLN yang ada. Terutama terkait undangan bagi para pemilih. Hal ini penting menjadi acuan, karena setelah penetapan DPTLN, pemilih juga memeroleh undangan untuk menghadiri pelaksanaan pemilu.
"Tanggungjawab KPU memberitahu. Kalau yang terdaftar semua diberi undangan. Kami akan evaluasi PPLN apakah mereka mengirim undangan ke WNI atau enggak," katanya.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Tak Takut Dalami Dana Kampanye SBY
Redaktur : Tim Redaksi