jpnn.com, SEMARANG - Mengubah tatanan birokrasi agar melayani masyarakat dengan sepenuh hati bukan pekerjaan mudah.
Perlu upaya serius dan contoh pimpinan, agar bisa mengubah mental birokrat kembali pada marwahnya; sebagai pelayan rakyat.
BACA JUGA: Ulama dan Mak-Mak Berkumpul di Medan Mendoakan Ganjar Jadi Presiden
Ganjar Pranowo saat pertama kali memimpin Jawa Tengah pada 2013 juga dihadapkan pada situasi serupa.
Ganjar kemudian melakukan langkah strategis untuk menata birokrasi di Pemprov Jateng, agar lebih efektif dan efisien.
BACA JUGA: Disaksikan Megawati, Ganjar Tampil di Podium, Lalu Peserta Riuh
Muaranya adalah layanan terhadap masyarakat yang cepat, mudah, dan murah.
Lalu, upaya apa saja yang telah dilakukan Ganjar untuk mengubah wajah birokrasi Pemprov Jateng
BACA JUGA: Ganjar Minta Izin Megawati, Lalu Sampaikan Rekomendasi Penting kepada Kader PDIP, Apa Isinya?
Tak Ada Setoran Pimpinan
Sejak pertama memimpin Jawa Tengah (2013-2018), Ganjar Pranowo menanamkan integritas, dalam setiap laku pemerintahan.
Ini tercermin dari slogan "Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi.
Ganjar merevolusi mindset birokrat, dia menanamkan pola pikir aparatur pemerintahan adalah pelayan rakyat.
Berpedoman pada dua hal itu, Ganjar lantas menghapus semua bentuk setoran kepada pimpinan.
Dengan kebijakan itu, dia ingin membentuk birokrat di Jateng, fokus pada pekerjaan alih-alih melestarikan "adat setor pimpinan".
Melalui kebijakan itu pula, Ganjar ingin agar pimpinan menjadi contoh. Oleh karena itu, dia yakin esensi reformasi adalah perubahan, yang tidak mungkin mewujud jika tidak ada kepemimpinan yang baik.
Lelang Jabatan
Gebrakan juga dilakukan Ganjar dalam sistem perekrutan pejabat. Tradisi "urut kacang" yang mengglorifikasi senioritas dan unsur kedekatan langsung dihapus.
Perekrutan pejabat, dilakukan dengan sistem lelang. Siapapun yang memenuhi kualifikasi, boleh ikut bersaing. Peluang pun terbuka bagi pejabat asal daerah, bukan saja di lingkup Pemprov Jateng.
Dalam pelaksanaanya, dibentuk tim independan dan melibatkan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Upaya itu bukan sekedar omong kosong. Banyak pejabat yang kini berada di Top Level Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jateng, berasal dari pelosok daerah Jawa Tengah.
Sebut saja Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Jateng Imam Maskur.
Sebelum menduduki jabatannya saat ini, dulu ia adalah Camat di Kedungbanteng-Tegal.
Adapula nama Jumeri, yang kini menjabat sebagai Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Sebelumnya, Jumeri adalah Kepala SMK Negeri di Bawen lalu mengikuti lelang jabatan dan menjabat sebagai Kepala Disdikbud Jateng.
Terbaru, Kepala Disdikbud Jateng Uswatun Hasanah, merupakan buah dari kebijakan lelang jabatan di masa Ganjar Pranowo.
Sebelum memimpin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Uswatun adalah Kepala SMA Negeri 1 Purwantoro-Wonogiri.
Layanan Warga Cepat, Mudah, dan Murah
Di sisi layanan terhadap warga, Ganjar membubuhkan garis tebal; pelayanan pada rakyat harus cepat, mudah dan murah.
Oleh karena itu, Ganjar menuntut birokrasi di Pemprov Jateng memanfaatkan teknologi, baik melalui kanal media sosial dan aplikasi layanan.
Ganjar mewajibkan setiap OPD nya memiliki akun medsos terverifikasi.
Tujuannya, untuk menampung keluhan warga dan menindaklanjutinya.
Hal ini tak luput dari pantauan Ganjar yang memang aktif bermedia sosial, sebagai kanal komunikasi dan pelaporan.
Dengan cara itu, masyarakat bisa mengadukan tentang layanan publik, tanpa birokrasi berbelit.
Ketika menerima aduan, Ganjar mewajibkan dinas terkait merespon dan memperbaiki layanan maksimal 1x24 jam.
Inovasi layanan terus digencarkan oleh Pemprov Jateng. Keseriusan ditunjukan dengan membentuk Perda no 3 tahun 2019, tentang penyelenggaraan inovasi daerah.
Setiap tahun, ratusan aplikasi layanan mengikuti ajang kompetisi inovasi tingkat provinsi.
Dari jumlah itu, kemudian diikutkan dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang diselenggarakan KemenPAN-RB.
Beberapa inovasi Pemprov Jateng yang memeroleh penghargaan adalah, Tele Apik RSUD Margono Soekarjo, Payjem Pas Ngamuk RSJD Surakarta dan Apem ASI DPU Cipta Karya Jateng.
Adapula aplikasi layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor "Sakpole". Di bidang investasi ada layanan perizinan melalui OSS.
Selain itu, Ganjar juga membentuk Government Resources Management System (GRMS).
GRMS merupakan sistem aplikasi terintegrasi, di antaranya e-budgeting, e-project planning, e-HSB, e-penatausahaan, e-delivery, e-controlling dan e-monev.
Dengan sistem ini diharapkan monitoring dan evaluasi kinerja birokrasi dapat dilakukan secara real time.
Penghargaan
Berbagai terobosan yang dilakukan Ganjar untuk menata birokrasi, mendapatkan banyak apresiasi.
Pada 2019 Jateng memborong 22 penghargaan pada ajang Top 99 Inovasi Pelayanan Publik.
Tidak hanya sekali, prestasi ini kemudian berlanjut pada 2020 dan 2021.
Capaian Indeks Reformasi Birokrasi di Jawa Tengah pun mencatatkan, kenaikan dari tahun ke tahun.
Pada tahun 2014 mencapai 60,09, 2015 tercatat 62,22, 2016 naik menjadi 73,76 dan pada 2017 mencapai 76,53.
Tidak hanya itu, capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Sakip) Pemprov Jateng pun mendapatkan nilai A.
Tercatat, pada 2014 capaian Sakip Jateng hanya 70,66 (B) menjadi 80,18 di tahun 2018.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI pun mengapresiasi kinerja Pemprov Jateng dalam pengelolaan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), pada 2020 lalu.
Selain itu, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pun diapresiasi KPK. (flo/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Natalia