jpnn.com, MATARAM - Sejumlah Atlet dan Atletik peraih medali pada Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua 2021 untuk NTB menuding Gubernur NTB Zulkieflimansyah Pemberi Harapan Palsu (PHP).
Hal itu diungkapkan oleh sejumlah atlet lantaran kesal dengan beberapa janji yang disampaikan oleh Gubernur sampai saat ini belum direalisasi.
BACA JUGA: Ikut Sukseskan WBSK 2022, Bea Cukai Mataram Terima Apresiasi dari Gubernur NTB & MGPA
Salah satu contohnya, gaji untuk Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) selama dua bulan yang belum diberikan.
Selain itu, para atlet juga mendesak pemerintah daerah NTB untuk memberikan kejelasan status pekerjaan para atlet.
BACA JUGA: Penjualan Tiket MotoGP Dianggap Tak Beres, Gubernur NTB Harus Mengevaluasi
Mereka mengaku telah dijanjikan diangkat jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) oleh Gubernur.
"Kami saat itu dijanjikan pekerjaan, bahkan kami masih menyimpan videonya. Tapi pada kenyataannya bagaimana? Tidak ada," kata Atlet cabor Panjat Tebing Ade Irma Suryani, pada Senin (13/3) di Mataram.
BACA JUGA: Karena Hal Ini Gubernur NTB Minta Maaf kepada Penonton MotoGP
Mereka pernah dijanjikan untuk mendapatkan pekerjaan sebagai PNS usai berhasil menyumbangkan medali di PON Papua 2021.
Atlet-atlet tersebut pun membandingkan pada lapangan pekerjaan yang diberikan terhadap atlet berprestasi pada masa sebelumnya.
"Mana janjinya, kami masih seperti ini (honorer), belum diangkat sebagai menjadi PNS atau PPPK," ujar Ade.
Tempat yang sama, Andriyan salah satu atlet yang sudah empat kali mewakili NTB di PON mengatakan bahwa, ada perilaku yang beda dari pemerintah daerah yang sekarang.
Menurut atletik andalan NTB yang sudah sebagai PNS itu, pada tahun 2010 lalu sejumlah atlet yang berprestasi diangkat sebagai PNS melalui jalur prestasi.
"Saya kasian sama junior-junior ini. Padahal pada saat itu (2010) sebanyak 26 atlet lolos semua menjadi PNS," sebut dia.
Andriyan khawatir jika para atlit di NTB tak kunjung mendapatkan kesejahteraan maka akan banyak yang pindah ke Provinsi lain.
"Karena di sini mereka tidak pernah diperlakukan khusus oleh pemerintah. Maka dari itu kami mohon untuk dipikirkan itu," pungkas dia.
Terpisah, Gubernur NTB Zulkieflimansyah yang dihubungi melalui sambungan telepon mengatakan bahwa, prosedur untuk menjadi PNS bukan kehendak pemerintah Provinsi.
Melainkan, kata Zul, seluruh atlet yang hendak menjadi PNS harus mengikuti tes seperti yang lainnya.
"Saya kira ndak mungkin kalau itu (ujuk-ujuk jadi) karena untuk menjadi PNS itu ada prosedurnya," kata Zul.
Menurut Zul, yang dijanjikan oleh pemerintah daerah saat itu bukan menjadi PNS, melainkan sebagai pegawai pemda biasa.
"Mungkin bukan PNS, kalau pegawai Pemda kan masih ada otoritas kami. Kalau PNS itu kan seleksinya langsung di depan komputer," ucap Zul.
Mengenai pra-PON Aceh-Sumatera 2024, Zul megklaim jika pihak KONI NTB sudah siap menerjunkan para atlet terbaik.
Gubernur mengaku bahwa laporan yang ia terima dari Ketua KONI NTB Mori Hanafi sejauh ini tidak ada kendala, termasuk juga dengan dana Pelatda para atlet.
"Nanti saya ngomong sama Ketua KONI, sejauh ini laporannya kepada saya bagus-bagus aja. Coba nanti saya cek dinda ya," pungkas Gubernur. (mcr38/jpnn)
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Edi Suryansyah