JAKARTA--Rencana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk mengalihkan pelaksanaan tes CPNS di daerah, tidak begitu saja disetujui pemda.
Ada sejumlah daerah seperti Kota Palopo yang menolak bila pelaksanaan tes seleksi CPNS tidak dilakukan di pusat (Jakarta).
"Memang ada beberapa daerah yang menolak bila tes CPNS dilakukan di daerah. Mereka meminta tesnya di Jakarta saja. Contohnya Palopo, wakil walikotanya langsung datang ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) menolak kalau tes CPNSnya di daerah," kata Kabag Humas BKN Tumpak Hutabarat yang dihubungi, Senin (25/3).
Keinginan daerah-daerah agar tes CPNS dilakukan terpusat bukan tanpa alasan kuat. Menurut Tumpak, mereka beralasan banyak kasus kecurangan yang terjadi di daerah dalam proses tes CPNS.
Mulai dari meluluskan orang titipan, saudara, bahkan karena suap. "Pejabat daerah ini menilai, lebih adil apabila ujian dilaksanakan di pusat untuk meminimalisir kecurangan," ucapnya.
Sebelumnya MenPAN-RB Azwar Abubakar dalam berbagai kesempatan mengungkapkan, untuk pelaksanaan tes CPNS tahun ini akan dilaksanakan oleh daerah dengan penanggung jawab gubernur.
Cara ini dilakukan karena keterbatasan anggaran KemenPAN-RB. Di samping menjaga otonomisasi daerah.
Meski pelaksanaannya di daerah, namun untuk materi ujian tetap disusun oleh konsorsium Perguruan Tinggi Negeri. Demikian juga hasil tes nanti, harus ditembuskan kepada MenPAN-RB dan kepala BKN.
Hal tersebut untuk mengurangi terjadinya kecurangan misalnya menukar nama peserta yang lulus dengan yang tidak lulus. (esy/jpnn)
Ada sejumlah daerah seperti Kota Palopo yang menolak bila pelaksanaan tes seleksi CPNS tidak dilakukan di pusat (Jakarta).
"Memang ada beberapa daerah yang menolak bila tes CPNS dilakukan di daerah. Mereka meminta tesnya di Jakarta saja. Contohnya Palopo, wakil walikotanya langsung datang ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) menolak kalau tes CPNSnya di daerah," kata Kabag Humas BKN Tumpak Hutabarat yang dihubungi, Senin (25/3).
Keinginan daerah-daerah agar tes CPNS dilakukan terpusat bukan tanpa alasan kuat. Menurut Tumpak, mereka beralasan banyak kasus kecurangan yang terjadi di daerah dalam proses tes CPNS.
Mulai dari meluluskan orang titipan, saudara, bahkan karena suap. "Pejabat daerah ini menilai, lebih adil apabila ujian dilaksanakan di pusat untuk meminimalisir kecurangan," ucapnya.
Sebelumnya MenPAN-RB Azwar Abubakar dalam berbagai kesempatan mengungkapkan, untuk pelaksanaan tes CPNS tahun ini akan dilaksanakan oleh daerah dengan penanggung jawab gubernur.
Cara ini dilakukan karena keterbatasan anggaran KemenPAN-RB. Di samping menjaga otonomisasi daerah.
Meski pelaksanaannya di daerah, namun untuk materi ujian tetap disusun oleh konsorsium Perguruan Tinggi Negeri. Demikian juga hasil tes nanti, harus ditembuskan kepada MenPAN-RB dan kepala BKN.
Hal tersebut untuk mengurangi terjadinya kecurangan misalnya menukar nama peserta yang lulus dengan yang tidak lulus. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Denny Pastikan Pembantai di LP Cebongan Dijatuhi Hukuman
Redaktur : Tim Redaksi