jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi VI DPR Achmad Hafizs Tohir menyatakan, komisinya akan segera memanggil pemerintah untuk meminta penjelasan terkait kebijakan menaikkan harga BBM subsidi. Pihak pemerintah harus memberikan penjelasan mengenai alasan kenaikan sebesar Rp2.000 per liter.
Pemanggilan ini menurutnya penting dilakukan karena kenaikan harga BBM subsidi sudah menimbulkan efek domino terhadap kebutuhan pokok masyarakat.
BACA JUGA: Abraham Samad pun Tolak Prasetyo Jadi Jaksa Agung
Sejauh ini fraksi-fraksi yang akan bertanya itu terdiri dari Gerindra, Demokrat, PAN, PKS dan, ada perorangan dari Fraksi PDI Perjuangan.
BACA JUGA: ICW: Prasetyo Jaksa Agung, Kabar Duka dari Jokowi
"Kita akan secepatnya memanggil pemerintah, karena dampaknya sudah mulai diraskan masyarakat di sana-sini. Keputusan tersebut belum bisa diterima oleh masyarakat," kata Hafizs di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (20/11).
Politikus Fraksi PAN ini menegaskan, kebijakan pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla menaikkan harga BBM juga belum bisa diterima secara logika oleh DPR. Karena itu pemerintah harus menjelaskan alasannya secara mendalam.
BACA JUGA: Perlu Kerja Prioritas Menkumham Penuhi Harapan Rakyat
Dia mengakui kewenangan menaikkan harga BBM menjadi domain pemerintah. Tapi kebijakan yang ditempuh Jokowi-JK juga tidak biasa karena presiden sebelumnya tidak pernah mengambil keputusan tanpa melakukan koordinasi dengan DPR.
"Ini kalau dibiarkan 70 juta masyarakat yang rentan miskin bisa tergerus masuk dalam kalangan masyarakat miskin," tandasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jaksa Agung dari Partai, Politikus PAN: Sampai Kiamat tak Akan Netral
Redaktur : Tim Redaksi