BOGOR– Sejumlah hajatan politik di Kabupaten Bogor terancam kacau balau. Itu karena data kependudukan yang sampai saat ini masih bermasalah. Pemutakhiran data yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berdampak pada hilangnya 1 juta pemilih. Tentu saja jumlah tersebut tak bisa dianggap remeh.
Penelusuran Radar Bogor (Grup JPNN), data penduduk pemilih potensial pemilu (DP4) untuk Pemilihan Bupati (pilbup) yang diserahkan Pemkab Bogor hanya 2.849.160 jiwa. Padahal DP4 untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) awal tahun lalu mencapai 3.773.125 jiwa.
DP4 untuk Pilbup juga jauh lebih kecil dari daftar pemilih tetap (DPT) Pilgub yang mencapai 3.339.895 jiwa. Padahal angka pemilih potensial pemula berdasarkan jumlah siswa tingkat SMA yang lulus sekolah tahun ini, mencapai lebih dari 41 ribu lebih. Itu belum lagi pemilih pemula yang tidak mengenyam pendidikan jenjang SMA.
Kondisi ini memicu reaksi dari sejumlah kalangan yang berkepentingan dengan data penduduk. Bakal calon Bupati Bogor dari jalur Perseorangan, Gunawan Hasan mencium ada unsur politis dalam perubahan data yang mengejutkan itu. “Bau-baunya sudah kami rasakan,” ujarnya, kepada Radar Bogor, kemarin.
Ia menilai, perubahan data penduduk ini membuat DPT untuk Pilgub Jabar yang mencapai 3,3 juta jiwa menjadi aneh. Karena hampir mendekati Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Kabupaten Bogor yang dirilis Kemendagri yakni 3.489.223 jiwa.
”Tidak rasional, kalau data penduduk kita tinggal 3,4 juta jiwa, berarti ada kemungkinan pada Pilgub kemarin, anak-anak di bawah umur juga disuruh nyoblos. Ini sangat aneh,” katanya.
Penduduk Kabupaten Bogor, dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor, sudah mencapai 5.295.287 jiwa di akhir 2012. Jumlah tersebut naik dari rilis sebelumnya 4,8 juta jiwa. Namun belakangan, Kemendagri merilis Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Kabupaten Bogor bertengger di angka 3.489.223 jiwa.
Meski janggal dan aneh, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bogor, Subaweh tak bisa berbuat banyak. Karena menurutnya, data terbaru dari kemendagri mendekati jumlah penduduk riil. Perubahan ini terjadi lantaran banyak ditemukan penduduk yang memiliki KTP ganda saat pendataan untuk rekam KTP elektronik. “Hampir 90 persen (mendekati rill), data ini sangat bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya, kepada Radar Bogor, kamis, pekan kemarin.
Soal jumlah DPT Pilgub yang mendekati jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang baru ini, Subaweh mengaku tidak ingin masuk ke dalam perdebatan politik soal perbedaan jumlah data. “Tidak ada kaitannya dengan Pilgub,” katanya. “Bisa jadi kami keliru dengan data lama, sehingga tingkat golput kita juga tinggi. Tapi sekali lagi, saya tidak mau masuk ke ranah itu (politik),” sambungnya.
Menurut dia, perubahan data ke angka yang mendekati riil ini, bisa menjadi acuan bagi pemerintah dalam perencanaan pembangunan yang tepat sasaran. Subaweh mengaku bekerja profesional untuk mengurus data jumlah penduduk. Ia berani menjamin tidak ada unsur kesengajaan dari kejadian yang tidak lazim ini.“Itu kan mereka yang berkepentingan. Kalau tidak percaya, bisa kami tunjukan bahwa sekarang ini administrasi kependudukan kami menjadi lebih baik,” katanya.
Untuk mensahihkan data penduduk Kabupaten Bogor sebenarnya, Pemkab Bogor sudah mengajukan permintaan ke Kemendagri untuk memverifikasi ulang 1,4 juta penduduk Kabupaten Bogor yang dicoret. Data itu, sudah turun pekan kedua, bulan kemarin. “Sekarang sudah diserahkan ke tiap Kecamatan untuk dicek kembali, by name by addres. Target kami, verifikasi selesai bulan Juni mendatang,” katanya.
Sementara itu, Ketua Divisi Teknis, KPUD Kabupaten Bogor, Tugiman mengatakan, perbedaan DP4 Pilbup dan Pilgub sangat wajar, karena sumber data dan metode pencacahan yang berbeda.
Mantan Ketua Bidang Logistik KPUD ini meminta agar pihak-pihak tidak perlu khawatir karena nantinya KPU akan melakukan pemutakhiran data sebelum ditetapkan daftar pemilih tetap (DPT). Memang, data golput di Pilgub kemarin mencapai 1.237.232 pemilih. Jadi tidak ada yang janggal dengan kehilangan jumlah pemilih itu. “Artinya perbedaan tersebut, dengan sendirinya akan hilang, karena KPU akan melakukan sinkronisasi antara DP4 Pilbup dengan DPT Pilgub,” ujarnya, kepada Radar Bogor, kemarin.
Ketua Panwaslu Kabupaten Bogor, Yana Nurheriyana mengatakan, perbedaan persepsi soal perubahan data penduduk bisa memicu konflik dikemudian hari. Untuk itu, ia meminta agar KPUD dan pemkab Bogor memberikan penjelasan secara rinci kepada pihak yang berkepentingan dengan data ini. “Akurasi data menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. Rencananya Rabu pekan depan (pekan ini.red), kami akan mengundang mereka untuk membahas masalah ini,” katanya. (ful)
Penelusuran Radar Bogor (Grup JPNN), data penduduk pemilih potensial pemilu (DP4) untuk Pemilihan Bupati (pilbup) yang diserahkan Pemkab Bogor hanya 2.849.160 jiwa. Padahal DP4 untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) awal tahun lalu mencapai 3.773.125 jiwa.
DP4 untuk Pilbup juga jauh lebih kecil dari daftar pemilih tetap (DPT) Pilgub yang mencapai 3.339.895 jiwa. Padahal angka pemilih potensial pemula berdasarkan jumlah siswa tingkat SMA yang lulus sekolah tahun ini, mencapai lebih dari 41 ribu lebih. Itu belum lagi pemilih pemula yang tidak mengenyam pendidikan jenjang SMA.
Kondisi ini memicu reaksi dari sejumlah kalangan yang berkepentingan dengan data penduduk. Bakal calon Bupati Bogor dari jalur Perseorangan, Gunawan Hasan mencium ada unsur politis dalam perubahan data yang mengejutkan itu. “Bau-baunya sudah kami rasakan,” ujarnya, kepada Radar Bogor, kemarin.
Ia menilai, perubahan data penduduk ini membuat DPT untuk Pilgub Jabar yang mencapai 3,3 juta jiwa menjadi aneh. Karena hampir mendekati Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Kabupaten Bogor yang dirilis Kemendagri yakni 3.489.223 jiwa.
”Tidak rasional, kalau data penduduk kita tinggal 3,4 juta jiwa, berarti ada kemungkinan pada Pilgub kemarin, anak-anak di bawah umur juga disuruh nyoblos. Ini sangat aneh,” katanya.
Penduduk Kabupaten Bogor, dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor, sudah mencapai 5.295.287 jiwa di akhir 2012. Jumlah tersebut naik dari rilis sebelumnya 4,8 juta jiwa. Namun belakangan, Kemendagri merilis Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Kabupaten Bogor bertengger di angka 3.489.223 jiwa.
Meski janggal dan aneh, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bogor, Subaweh tak bisa berbuat banyak. Karena menurutnya, data terbaru dari kemendagri mendekati jumlah penduduk riil. Perubahan ini terjadi lantaran banyak ditemukan penduduk yang memiliki KTP ganda saat pendataan untuk rekam KTP elektronik. “Hampir 90 persen (mendekati rill), data ini sangat bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya, kepada Radar Bogor, kamis, pekan kemarin.
Soal jumlah DPT Pilgub yang mendekati jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang baru ini, Subaweh mengaku tidak ingin masuk ke dalam perdebatan politik soal perbedaan jumlah data. “Tidak ada kaitannya dengan Pilgub,” katanya. “Bisa jadi kami keliru dengan data lama, sehingga tingkat golput kita juga tinggi. Tapi sekali lagi, saya tidak mau masuk ke ranah itu (politik),” sambungnya.
Menurut dia, perubahan data ke angka yang mendekati riil ini, bisa menjadi acuan bagi pemerintah dalam perencanaan pembangunan yang tepat sasaran. Subaweh mengaku bekerja profesional untuk mengurus data jumlah penduduk. Ia berani menjamin tidak ada unsur kesengajaan dari kejadian yang tidak lazim ini.“Itu kan mereka yang berkepentingan. Kalau tidak percaya, bisa kami tunjukan bahwa sekarang ini administrasi kependudukan kami menjadi lebih baik,” katanya.
Untuk mensahihkan data penduduk Kabupaten Bogor sebenarnya, Pemkab Bogor sudah mengajukan permintaan ke Kemendagri untuk memverifikasi ulang 1,4 juta penduduk Kabupaten Bogor yang dicoret. Data itu, sudah turun pekan kedua, bulan kemarin. “Sekarang sudah diserahkan ke tiap Kecamatan untuk dicek kembali, by name by addres. Target kami, verifikasi selesai bulan Juni mendatang,” katanya.
Sementara itu, Ketua Divisi Teknis, KPUD Kabupaten Bogor, Tugiman mengatakan, perbedaan DP4 Pilbup dan Pilgub sangat wajar, karena sumber data dan metode pencacahan yang berbeda.
Mantan Ketua Bidang Logistik KPUD ini meminta agar pihak-pihak tidak perlu khawatir karena nantinya KPU akan melakukan pemutakhiran data sebelum ditetapkan daftar pemilih tetap (DPT). Memang, data golput di Pilgub kemarin mencapai 1.237.232 pemilih. Jadi tidak ada yang janggal dengan kehilangan jumlah pemilih itu. “Artinya perbedaan tersebut, dengan sendirinya akan hilang, karena KPU akan melakukan sinkronisasi antara DP4 Pilbup dengan DPT Pilgub,” ujarnya, kepada Radar Bogor, kemarin.
Ketua Panwaslu Kabupaten Bogor, Yana Nurheriyana mengatakan, perbedaan persepsi soal perubahan data penduduk bisa memicu konflik dikemudian hari. Untuk itu, ia meminta agar KPUD dan pemkab Bogor memberikan penjelasan secara rinci kepada pihak yang berkepentingan dengan data ini. “Akurasi data menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. Rencananya Rabu pekan depan (pekan ini.red), kami akan mengundang mereka untuk membahas masalah ini,” katanya. (ful)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Rapelan Kenaikan Gaji PNS Dibayar Juni
Redaktur : Tim Redaksi