jpnn.com - MANOKWARI – Pilkada untuk memilih gubernur-wakil Papua Barat akan digelar 2017 mendatang. Sekda (Sekretaris Daerah) Provinsi Papua Barat, Nathaniel Mandacan mengakui pusing dengan kebutuhan dana pilkada yang dipastikan cukup besar.
Alokasi dana diberikan kepada KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu dan aparat keamanan. Besarnya dana penyelenggaraan Pilkada ini sangat berpengaruh pada alokasi dana pembangunan di provinsi ini.
BACA JUGA: Gerindra Baru Tahap Menyaring Balon Kada
Sekda bahkan menyebut,bila dana Pilkada mencapai Rp 1 triliun, maka akan berpengaruh pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pasalnya, untuk KPU Papua Barat saja sebesar rp 506 miliar.
‘’Kalau misalnya dana Rp 1 triliun hanya untuk pelaksanaan Pilkada,maka pemerintahan tidak akan jalan tahun depan. Kalau hanya goyang sementara saja tidak apa-apa,’’ ujarnya kepada wartawan di kantor gubernur, Rabu (22/6).
Terpenting saat ini, Pemprov Papua Barat telah menyetujui pagu anggaran untuk KPU Papua Barat sebesar Rp 506 miliar lebih. Anggaran ini dapat proses pencairan.
BACA JUGA: Gelar Pasar Murah, Golkar Jual Daging Rp 80 Ribu
‘’Bisa tanya ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sudah sejauh mana proses pencairannya,’’ ujarnya.
Soal anggaran untuk Bawaslu, Pemprov Papua Barat lanjut Sekda, belum ditentukan. Hanya saja, Nathaniel Mandacan mengatakan, besaran dana untuk Bawaslu disesuaikan dengan kemampuan daerah. Pemerintah daerah lebih fokus anggaran KPU.
BACA JUGA: Gelar Pasar Murah, Golkar Jual Daging Rp 80 Ribu
‘’Yang kita fokuskan (dana) KPU karena dia yang menyelenggarakan. Sedangkan (lembaga) yang mengawasi (Bawaslu/Panwaslu) disesuaikan dengan kemampuan kita,’’ tandansya.
Sekda mengatakan, berapapun dana yang disediakan pemerintah daerah agar dimanfaatkan secara efisien oleh Bawaslu.
‘’Yang lain menyesuaikan dengan apa yang ada. Misalnya, kalau Bawaslu dapat Rp 20 miliar atau Rp 15 miliar, manfaatkan itu secara baik. Gunakan yang bisa saja. Begitupun untuk keamanan, kepolisian atau TNI, manfaatkan yang kita alokasikan,’’ imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Prov Papua Barat, Alfredo Ngamelubun didampingi Sekrataris Bawaslu Papua Barat, Muh Idrus, kemarin hendak bertemu Sekda Papua Barat untuk menyampaikan kembali usulan dana pengawasan Pilgub.
Sebelumnya, Bawaslu sudah mengajukan usulan namun belum ada kesepakatan nilai. ‘’Kami usulkan anggaran kebutuhan Bawaslu sekitar Rp 215 Milyar untuk 13 Kabupaten/Kota di Papua Barat sejak November tahun lalu. Tapi sampai saat ini belum ada titik terang soal rasionalitas usulan anggaran tersebut,” ujarnya kepada wartawan,kemarin.(lm/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Wah..Rekan Separtai Haji Lulung Ini Malah Dukung Ahok
Redaktur : Tim Redaksi