“Mereka hendaknya paham betul bahwa mereka berada di institusi politik yang rawan dikritisi publik. Dengan pemahaman yang seperti itu, maka seluruh program Kesekjenan yang ditujukan untuk menunjang kegiatan DPR dapat diakselerasikan dengan kondisi masyarakat," kata Cecep Effendy, di Jakarta, Selasa (17/1).
Suka atau tidak suka lanjut dia, disamping harus menjalankan seluruh proses dan mekanisme penggunaan anggaran yang sudah disetujui, Sekjen DPR dituntut untuk memahami kondisi psikologi masyarakat. "Jadi tidak hanya berkutat dalam batasan sudah memenuhi prosedur, tapi harus paham kondisi riilnya seperti apa?"
Terkait dengan kasus terkini pembangunan ruang rapat Banggar DPR senilai Rp20 miliar lebih, Cecep menyarankan agar Pimpinan DPR, BURT, Banggar dan Sekjen duduk bersama dan membukanya kepada publik. “Jangan semua lempar tanggungjawab dan semua bicara tidak mengetahui. Lebih baik dibuka seluas-luasnya agar semua menjadi jelas. Dan kalau ada pihak-pihak yang bersalah, maka harus ada pertanggungjawaban atas kesalahannya itu,” saran Cecep.
Saat ini masyarakat bingung siapa sebenarnya yang salah. Ketua DPR membantah, fraksi pun demikian. “Juga BURT, Banggar dan Sekjen. Ini kan tidak bisa dibiarkan. Kondisi seperti ini justru akan memperburuk citra DPR sebagai lembaga politik," tegasnya. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Didepak dari Ketua Komisi II, Chairuman Dapat Promosi
Redaktur : Tim Redaksi