jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh keberhasilan pembelajaran tatap muka (PTM) yang mulai dilangsungkan beberapa hari terakhir ini.
Muzani menyampaikan itu dalam sambutannya pada Forum Group Discussion yang diselenggarakan SMA Darul Hikam, Bandung, Jawa Barat, Selasa (21/9).
BACA JUGA: Ahmad Muzani: Gerindra Menargetkan Setengah Juta Dosis Vaksin untuk Masyarakat
Muzani menjelaskan di awal pemerintahan kedua Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin bertekad akan meningkatkan sumber daya manusia (SDM).
Namun, persoalan Covid-19 menimpa negeri ini dalam dua tahun terakhir, hingga menyebabkan kegiatan pendidikan mengalami stagnasi.
BACA JUGA: Muzani: Prabowo Subianto Menginstruksikan Fraksi Gerindra DPR Bantu Korban Banjir Kalteng
Semua kegiatan yang menyebabkan perkumpulan banyak orang terhenti, termasuk dunia pendidikan karena dilakukan cara daring.
"Murid tidak ketemu guru, dosen tidak ketemu mahasiswa, santri tidak berjumpa dengan kiainya," ujar Ahmad Muzani dalam siaran persnya.
BACA JUGA: Tes PPPK 2021, Prof Zainuddin Protes Guru Honorer Dianggap Tak Bermutu
Pembelajaran melalui daring sangat dipengaruhi ketersediaan gadget, jaringan, dan kuota internet.
Menurutnya, hal ini yang menyebabkan pendidikan tidak bisa maksimal.
“Lama kelamaan hal ini telah menimbulkan kejenuhan bagi peserta didik, guru, termasuk penyelenggara pendidikan," ujarnya.
Menurut dia, kualitas SDM pada akhirnya tidak seperti yang diharapkan karena dihasilkan dari suatu proses pendidikan yang kurang sempurna.
Apalagi, proses pendidikan ini tidak menjangkau keseluruhan anak didik dan wilayah Indonesia.
Sebab, sarana dan prasarana kegiatan belajar dengan cara online ternyata belum cukup merata
Lebih lanjut Muzani yang juga sekjen Partai Gerindra menyambut baik rencana pengangkatan satu juta guru honorer menjadi PPPK.
Menurutnya, kebijakan ini dapat memberikan kepastian para guru honorer dalam menjalankan profesinya yang telah digeluti selama bertahun-tahun bahkan ada yang sampai puluhan tahun.
Namun, katanya, lagi-lagi persoalan administrasi dan tes penyaringan menjadi kendala bagi para guru honorer untuk menjadi PPPK.
Oleh sebab itu, ketua Fraksi Partai Gerindra di DPR ini mengusulkan agar guru honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun sampai puluhan tahun, seharusnya tidak perlu tes.
"Pengabdian mereka yang begitu panjang seharusnya diapresiasi dan diberi penghargaan dengan mengangkat mereka menjadi PPPK tanpa perlu tes," kata Muzani
Menurutnya, profesi guru hakikatnya adalah pengabdian atau panggilan jiwa, mereka bukan pencari kerja.
Dia menyatakan meskipun dengan honor seadanya, mereka menjalani profesi itu dengan keikhlasan dan kesungguhan, bahkan hingga di daerah-daerah terpencil.
Muzani pun menyatakan kebijakan untuk mengangkat satu juta guru honorer menjadi PPPK, menjadi momentum memberi penghargaan pada jutaan guru honor yang tanpa lelah terus mengabdi dalam dunia pendidikan.
"Kita harus berterima kasih atas jasa, waktu dan tenaga mereka," ujar Muzani.
Menurut dia, mengangkat mereka sebagai PPPK akan memberi kepastian bagi masa depannya agar pengabdian dalam dunia pendidikan lebih pasti lagi.
Sehingga, kata dia, dunia pendidikan Indonesia kualitasnya akan lebih baik dan pada akhirnya akan meningkatkan SDM.
FGD dengan tema "Pola Pendidikan Pasca-Covid-19" ini juga dihadiri oleh Ketua DPRD Jawa Barat Brigjen TNI (Purn) M. Taufik Hidayat, serta para pakar pendidikan dari ITB, UPI dan Unpad, serta pegiat pendidikan di Jabar. (boy/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Boy