jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Suhajar Diantoro mengingatkan ancaman hoaks menjelang Pemilu 2024.
Hal ini disampaikannya saat memberikan paparan terkait strategi pengelolaan informasi pada Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas).
BACA JUGA: Sekjen Kemendagri: Bakohumas Bertugas Menyampaikan Informasi Sesuai Zaman
Dia menyampaikan hoaks saat ini tidak hanya berbentuk teks atau tulisan saja, tetapi semakin canggih, yakni berbentuk video yang menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Melalui teknologi deepfake, memungkinkan seseorang bisa menyerupai orang lain atau tokoh, baik dari wajah hingga suara sehingga jika yang disampaikan berita bohong dikhawatirkan ada yang percaya, padahal itu adalah animasi yang seolah nyata.
BACA JUGA: Menjelang Kampanye Pilpres, Kemendagri Minta Daerah Waspadai Kenaikan Harga Bahan Pokok
"Saya ingin menyampaikan tugas berat rekan-rekan, menangkal hoaks, berita bohong. Berita bohong selama ini kadang-kadang kan mungkin izin lewat tulisan, tetapi hari ini ada berita bohong yang menakutkan ini, ancaman penggunaan teknologi deepfake ini pemalsuan video yang mutakhir," ungkap Suhajar dalam Pengukuhan Pengurus Bakohumas periode 2023-2028 dan Rapat Koordinasi Program Bakohumas 2024 secara hybrid dari The Westin Jakarta, Senin (23/10).
Sekjen Suhajar mengharapkan humas harus mampu menangkal ini dengan bantuan dari kepolisian dan stakeholder terkait.
Sebab, jika terlambat dan konten terlanjur tersebar bakal menimbulkan hal yang berbahaya.
Sebagai antisipasinya, dia menaruh harapan besar kepada Bakohumas untuk menjadi lembaga terpercaya dalam menyampaikan publikasi kepada rakyat tentang pemerintahan.
Tujuannya agar rakyat bisa mendapatkan akses informasi yang benar tentang apa yang dikerjakan pemerintah.
"Tanggung jawab kawan-kawan semua Bakohumas dan jajaran, baik berkoordinasi secara horizontal dengan komponen yang lain ini harus segera dan cepat, karena ini tidak bisa ditangani secara biasa," terangnya.
Artinya, lanjut Suhajar menjelaskan, harus ada bagian khusus yang sangat paham dengan kemampuan teknologi untuk mengidentifikasi informasi ini palsu atau tidak dan harus cepat ditangani.
Karena itu, Sekjen Suhajar menegaskan penguatan terhadap teknologi informasi harus dilakukan.
Dirinya mendorong setiap instansi humas harus memiliki beberapa orang yang jago TI untuk melakukan konter.
Apalagi tata kelola pemerintahan modern saat ini membutuhkan keterbukaan, kecepatan, dan ketepatan dalam penyampaian informasi yang kredibel dan faktual.
Kehumasan merupakan bagian integral untuk tugas tersebut dengan memberikan informasi terkait pemerintahan kepada publik secara jelas, mudah dipahami, dan gampang diingat.
“Jadi tugas humas sekarang tambah berat. Jadi, kalau gajinya mau ditambahkan boleh juga diusulkan nanti, karena kita akan menghadapi pemilu nanti tambah berat lagi pada penyelenggaraan pemilu dan ini beberapa negara sangat khawatir tentang ini,” ungkapnya. (mrk/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi