jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Sekjen Kemendes PDTT) Anwar Sanusi mengajak untuk menggali kembali konsep kosmopolitanisme.
Hal tersebut disampaikannya saat bedah buku Governansi Nusantara; Jejak Kosmopolitanisme dalam Sejarah Kepemerintahan di Indonesia yang diselenggarakan Center for Indonesian Policy Analysis, pada Jumat (17/7).
BACA JUGA: Gegara UU Corona, Kemendes PDTT Terancam Tidak Berhak Mengelola Dana Desa
Menurut Anwar, konsep kosmopolitanisme berupaya memperkuat landasan, pengembangan strategi dan tata kelola pemerintahan di masa yang akan datang.
Konsep kosmopolitanisme mengajak seluruh manusia berpegang pada nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal.
BACA JUGA: Sekjen Kemendes PDTT Ungkap Alasan Pembangunan Desa Terlihat Lamban
"Nilai dasar tersebut harus dapat ditemukan pada tataran etika, moral, politik dan filsafat yang menjadi dasar praktik-praktik kehidupan manusia," ujarnya
Anwar juga menjelaskan bahwa buku Governansi Nusantara; Jejak Kosmopolitanisme dalam Sejarah Kepemerintahan di Indonesia, ditulis dari keprihatinannya dalam melihat refrensi sejarah yang cukup terbatas.
BACA JUGA: Sekjen Kemendes PDTT: Indonesia Dukung Pencapaian SDGs
Ia mengatakan, perjalanan sejarah tata kelola bangsa Indonesia menjadi tiga masa, yang pertama pada Masa Kerajaan Majapahit, lalu Masa Kolonialisme, kemudian Masa Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Bahwa kita memiliki sejarah. Indonesia bukanlah sesuatu yang tiba-tiba, tapi ada rangkaian sejarah yang cukup panjang. Sebagai sebuah Negara iya, bahwa Indonesia ini ada sejak 17 Agustus 1945, tetapi sebagai sebuah bangsa, kita ini ada dalam waktu yang sudah sangat panjang,” ungkapnya.
Anwar Sanusi mengatakan, dalam buku Governansi Nusantara; Jejak Kosmopolitanisme dalam Sejarah Kepemerintahan di Indonesia, penulis menawarkan konsep tata kelola pemerintahan dengan nilai lokal.
"Dalam buku ini, kami menawarkan sebuah konsep tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada nilai-nilai lokal yang sebetulnya sudah terbukti dan teruji mampu menyelesaikan masalah dilingkungannya," ucapnya.
“Mudah-mudahan perspektif yang kita tawarkan dalam buku ini bisa memberikan kontribusi pemikiran, bagaimana kita melihat masalah kemudian menawarkan solusi lalu kemudian mengawal solusi itu menjadi implementasi,” sambungnya.
Anwar Sanusi juga sangat mendukung dan mengapresiasi forum-forum kebudayan desa, menurutnya forum-forum kebudayaan memungkinkan untuk menemukan kosnsep-konsep yang sesuai dengan kondisi lingkungan sosial yang ada.
“Forum-forum kebudayaan desa sangat bagus sekali sebagai bagian kita untuk melakukan proses penemuan kembali, reinventing dari yang namanya nilai-nilai lokal, yang sebetulnya kita sudah memiliki, tapi kita tertutup karena kita terlalu silau, terlalu kagum dengan konsep-konsep ‘mungkin’ yang dari barat yang kelihatan bagus, tapi ternyata belum tentu sesuai dengan kondisi lingkungan sosial tempat kita berada,” ujarnya
Sementara itu, Direktur Eksekutif Center for Indonesian Policy Analysis Iden Robert Ulum mengatakan, buku Governansi Nusantara; Jejak Kosmopolitanisme dalam Sejarah Kepemerintahan di Indonesia sangat penting sebagai pencerahan di tengah rasa inferior bangsa Indonesia terhadap bangsa Eropa.
“Buku ini memberikan kita pencerahan di tengah rasa inferior kita selama ini terhadap barat (Eropa), bahwa ternyata tata kelola pemerintahan asli Nusantara di zaman kerajaan - kerajaan Besar yang pernah berdiri di Bumi Nusantara ini, seperti Majapahit, Sriwijaya, Kutai dll, memiliki kelebihan tersendiri dibandingkan tata kelola pemerintahan Barat yang selama ini diajarkan di bangku perkuliahan kita,” ujarnya. (ikl/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi