jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Sosial menjalin kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk keperluan pemutakhiran data penduduk miskin dan memastikan proses pemutakhiran data selesaikan Juli 2021.
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos) Hartono Laras menyampaikan untuk menindaklanjuti PKS itu, pihaknya lebih dari 100 ribu petugas yang akan bekerja memutakhirkan data.
BACA JUGA: Kemensos Bersilaturahmi dan Berikan Tunjangan Kehormatan kepada Perintis Kemerdekaan
"Dan ini perlu bimbingan dari BPS untuk pemutakhiran datanya," kata Hartono Laras usai acara penandatanganan PKS dengan Sestama BPS Margo Yuwono di Kantor BPS, di Jakarta Rabu (11/11).
Menurut Hartono, penandatanganan PKS itu sebagai tindak lanjut dari MOU Kemensos dan BPS yang telah dilaksanakan pada 2018, khususnya dalam pemutakhiran DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 dan harus selesai pada Juli tahun depan.
BACA JUGA: Soal Habib Rizieq, Ferdinand Ajak Prof Jimly Merenung
Dalam DTKS Kemensos terekam 40 persen data penduduk dengan tingkat penghasilan terendah. Kemensos akan meningkatkan pendataan warga miskin dan lebih banyak, yakni 60 persen, sejalan dengan dampak pandemi yang meningkatkan jumlah orang miskin.
Kemensos juga telah mengantisipasi hal ini dengan menyusun program yang terencana, terarah dan sistematis.
BACA JUGA: Sasaran Warga Miskin Diperluas, Kemensos Sempurnakan DTKS
"Jadi dengan PKS ini tujuannya untuk mewujudkan DTKS yang reliabel, mutakhir dan valid sesuai perluasan cakupan data untuk mendukung transformasi perlindungan sosial dan percepatan penanggulangan kemiskinan," jelas Hartono.
Pemutakhiran data oleh Kemensos akan mencakup target sebanyak 41.697.344 rumah tangga di 34 provinsi, dan 514 kabupaten/kota.
Untuk mendapat target sebanyak itu, Kemensos menyiapkan petugas lapangan dengan jumlah 83.395 enumerator, 16.679 pengawas, dan 7.242 Koordinator Kecamatan, di luar instruktur utama, instruktur nasional dan instruktur daerah serta dari K/L terkait lainnya.
"Mereka akan datang dari rumah ke rumah mendata masyarakat yang memenuhi persyaratan masuk dalam DTKS. Untuk itu, mereka perlu pembekalan dari BPS, " katanya.
Dengan dukungan dan bimbingan dari BPS, pemutakhiran data ini ditargetkan dapat diselesaikan pada awal Juli 2021. Dengan demikian diharapkan kita punya data yang reliable, mutakhir dan akuntabel.
"DTKS penting sebagai upaya peningkatan efektifitas dan ketepatan sasaran program-program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan," ucap Hartono.
Hal-hal yang menjadi fokus kerja sama kedua belah pihak adalah pelatihan petugas lapangan, penyiapan instrumen dan petunjuk pengisian, model pemeringkatan, dan jaminan kualitas.
"Kami sebagai pemilik program akan melaksanakan secara profesional dan mengharapkan bantuan dari BPS," katanya.
Pendataan DTKS tahun 2021 direncanakan mencakup sekitar 60 persen penduduk Indonesia. Untuk pemutakhiran DTKS dan jaringan komunikasi 60 persen penduduk miskin, Kemensos mendapatkan anggaran sebesar Rp 1,36 triliun di tahun 2021.(*/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam