jpnn.com, JAKARTA - Sekjen Laskar Rakyat Jokowi (LRJ) Ridwan Hanafi mendesak Kementerian ESDM segera merampungkan Rencana Usaha Penyedia Tenaga Listrik (RUPTL).
Ridwan beralasan hal ini menjadi pedoman dan acuan pengembangan sarana kelistrikan PT PLN dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik di wilayah secara lebih efisien dan lebih baik.
BACA JUGA: Soal Stigma Taliban di KPK, Laskar Rakyat Jokowi: Dewan Pengawas Harus Turun Tangan
“Masih banyak daerah yang belum menikmati layanan listrik,” kata Ridwan di Jakarta, Selasa (15/6).
Ridwan membeberkan fakta soal daerah yang belum menikmati listrik. Dia mencontohkan di Kalimantan Tengah terdapat 407 desa belum mendapatkan aliran listrik.
BACA JUGA: Warning dari Sekjen Laskar Rakyat Jokowi Buat Para Pembantu Presiden
“Ada 407 desa dari sekitar 1.432 desa yang masih belum mendapatkan aliran listrik dari PLN,” kata Ridwan.
Padahal, kata dia, kalau dilihat dari RUPTL tahun 2017-2026, 2018-2027, 2019-2028 ada beberapa pembangkit mulut tambang yang akan dibangun di daerah Kalimantan Tengah, seperti Kalselteng 3, Kalselteng 4 dan Kalselteng 5.
BACA JUGA: Mobil Listrik Wuling dengan Harga Paling Murah Mulai Tes Jalan di Filipina
Menurut Ridwan, RUPTL 2019-2028, neraca daya sistem Kalseltengtimra akan mendapat tambahan daya listrik dari PLTU Mulut Tambang sebesar 100 MW pada tahun 2024 dan 100 MW pada tahun 2025 dari PLTU Kalselteng 3.
Kemudian tambahan daya 100 MW pada tahun 2026 dan 100 M lagi pada tahun 2027 dari PLTU Kalselteng 4 serta tambahan daya 100 MW pada tahun 2028 dari PLTU Kalselteng 5.
Ridwan mengatakan PLTU MT kalselteng 3, Kalselteng 4 dan Kalselteng 5 telah mengalami pemunduran COD seperti PLTU MT Kalselteng 3, di RUPTL 2017-2026, PLTU MT Kalselteng 3 akan COD di 2021/2022.
Namun, di RUPTL 2019-2028, PLTU MT Kalselteng 3 akan COD di 2024/2025.
“Dengan kemunduran ini, artinya rakyat Kalimantan Tengah yang seharusnya mulai bisa menikmati listrik di tahun 2021/2022 akan mundur ke 2024/2025,” ujar Ridwan.
Ridwan juga mengkritisi terkait RUPTL 2019-2020 yang belum diterbitkan dan RUPTL 2021-2029 juga sampai saat ini juga belum ketahuan nasibnya.
“Bagaimana mungkin RUPTL yang begitu penting untuk memberikan kepastian berinvestasi di bidang kelistrikan yang seharusnya dikeluarkan setiap tahun sampai tidak diterbitkan? Hal ini akan membuat makin tidak jelas kapan 407 desa di Kalimantan Tengah akan mulai mendapatkan listrik,” ujar Ridwan.
Ridwan mengaku mendapat kabar bahwa Kementerian ESDM menargetkan penyelesaian RUPTL 2021-2029 pada akhir Juni 2021.
“Kami berharap Kementerian ESDM melalui Dirjen Kelistrikan segera melaksanakan sebagaimana disampaikan Dirjen Kelistrikan ESDM (Rida Mulyana) saat RDP (rapat dengar pendapat) dengan Komisi VII DPR pada tanggal 27 Mei 2021,” kata Ridwan.
Ridwan menilai Rida Mulyana sebagai Dirjen Kelistrikan ESDM tidak peka dengan nasib sebagian besar masyarakat Kalimantan Tengah. Sebab, sampai sekarang belum dapat menikmati listrik.
“Hal ini seharusnya menjadi tanggung jawab dan tugas pemerintah untuk memberikan pelayanan dan kebutuhan dasar demi peningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah,” ujar Ridwan Hanafi.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich