Sekjen PBB Akan Disambut Demo Papua Merdeka

Selasa, 20 Maret 2012 – 15:00 WIB

MANOKWARI - Rencana kunjungan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, Ban Ki-moon di Indonesia untuk bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam waktu dekat disambut positif masyarakat di Papua. Ban Ki-moon sekaligus menghadiri pertemuan Dialog Pertahanan Internasional Jakarta.

Merespon rencana kunjungan Sekjen PBB tersebut, Senin (19/3) ratusan massa menggelar aksi unjuk rasa. Massa mengharapkan, kunjungan Sekjen PBB ini dapat membawa hasil positif bagi tuntutan Papua Merdeka.

 Seperti biasa, massa mulai berkumpul di halaman kantor DAP (Dewan Adat Papua) Jalan Pahlawan,Sanggeng. Mereka kemudian long march, melewati Jalan Pahlawan-Jalan Trikora Wosi dan balik lagi melewati Jalan Yos Sudarso, Jalan Merdeka, Jalan Siliwangi dan berakhir di halaman Gereja Elim Kwawi.

Aksi long march ini menarik perhatian warga. Massa membawa sejumlah spanduk yang memuat tulis berbahasa Inggris. Juga ada spanduk yang bergambar bendera Bintang Kejora dan di sampingnya bendera Merah Putih. Aksi ini mendapat pengawalan aparat polisi.

Bejalan kaki sekitar 2 jam, massa berkumpul di halaman kantor Gereja Elim dan mendengarkan orasi politik dari Gubernur Wilayah Doberai, Papua Barat, Markus Yenu serta sejumlah tokoh lainnya.

Markus Yenu dalam orasinya menyatakan, kunjungan Sekjen PBB di Indonesia untuk bertemu Presiden SBY ini menunjukkan bahwa perjuangan Papua Merdeka bukan hanya perjuangan semata. Perjuangan Papua Merdeka sudah makin jelas dan di depan mata.

‘’Sebentar lagi perjuangan  Papua Merdeka akan segera terwujud. Saya mau kasih tahu, saya ini manusia normal bukan orang gila. Saya mau kasih tahu, Papua Merdeka sudah semakin jelas,’’tandasnya.

Dikatakan Markus, bulan Februari lalu, di Australia ada pertemuan pembentukan International Parliement for West Papua [Parlemen Internasional untuk Papua Barat] di Australia yang dihadiri 17 negara, 28-29 Februari 2012. Dan pertemuan ini akan ditindaklanjuti dalam waktu dekat.

Dikatakan Markus Yenu, Papua tidak perlu lagi menggelar dialog karena sudah menjadi sebuah negara sejak 19 Oktober 2011.  Papua sudah memiliki pemimpin negara yang saat ini ditahan, punya wilayah, rakyat, kekayaan alam serta sudah mendapat pengakuan dari sejumlah negara.‘’Jadi, sebagai sebuah negara, Papua sudah lengkap persyaratannya,’’ tegas Markus lagi.

Dalam aksi unjuk rasa ini, massa juga mendesak agar Presiden Republik Federasi Papua Barat (FRPB) Foskorus Yaboisembut  dan Edison Waramoi dkk dibebaskan dari tahanan.(lm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Antisipasi Harga BBM, Tiket Pesawat Sudah Naik


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler