jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menganggap sanksi etis yang dijatuhkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kepada Bakal Capres (Bacapres) 2024 Anies Baswedan pada Kamis (15/12) kemarin, masuk kategori pelanggaran serius.
"Kategori pelanggaran etis itu justru sesuatu hal yang sifatnya menjadi sangat gamblang," ujar Hasto melalui keterangan persnya, Jumat (16/12).
BACA JUGA: Sejumlah Anggota DPD RI Bertemu Anies Baswedan, Ini yang Dibahas
Bawaslu menilai Anies melanggar etika ketika mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengunjungi Aceh beberapa waktu lalu.
Penilaian itu terungkap setelah Bawaslu menyidangkan aduan seseorang berinisial MT terhadap kegiatan Anies di Serambi Mekah tersebut.
BACA JUGA: Anies Baswedan Sarapan Bareng Gibran, Sekjen PDIP Jadi Bertanya-tanya
Menurut Hasto, seorang atau calon pemimpin pada prinsipnya terikat dengan etika. Keputusan Bawaslu dengan teradu seharusnya bisa dimaknai dalam.
"Sebab, menyangkut etika bagi seorang pemimpin, tanggung jawab sebagai pemimpin,” ungkap Hasto.
BACA JUGA: Ruhut Sitompul Menyerang Anies Baswedan, Kamhar Memberi Balasan, Kena nih
Sebelumnya, Bawaslu menilai kegiatan safari politik Anies selama di Aceh kurang etis dan dianggap melakukan kampanye terselubung Pilpres 2024.
"Ditinjau dari sisi etika politik, kegiatan safari politik yang dilakukan AB (Anies Baswedan, red) dapat dipandang sebagai tindakan yang kurang etis, telah melakukan aktivitas kampanye terselubung dan terkesan mencuri start dalam melakukan kampanye sebagai capres dalam Pilpres 2024," ujar anggota Bawaslu Puadi pada Kamis. (ast/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Safari Politik Anies Baswedan Dinilai Tidak Etis, Terkesan Curi Start
Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Aristo Setiawan