jpnn.com, JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDIP) menuduh institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terlibat aktif dalam memenangkan sejumlah pasangan calon kepala daerah di pilkada serentak 2024 lalu.
Sikap Hasto Kristiyanto Cs itu pun menuai respons dari berbagai pihak, salah satunya Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Najih Prastiyo.
BACA JUGA: Hasto PDIP Yakin Kandidat Pram-Doel Menang Pilkada Jakarta
Menurut dia, PDIP harus mempertanggungjawabkan tuduhan yang sangat serius itu dengan menunjukkan bukti kepada publik.
“Klaim seperti ini hemat saya adalah ekspresi kekecewaan dari pihak yang kalah. Situasi psikologis yang biasa, tapi kali ini saya pikir ekspresinya cenderung berlebihan. Tidak mencerminkan kematangan berdemokrasi. Ini adalah klaim yang harus dipertanggungjawabkan dan perlu dibuktikan, karena mengingat dalam Pilpres terakhir juga terjadi tuduhan yang tidak mampu dibuktikan," tutur Najih.
BACA JUGA: Hasto Endus Upaya Menjadikan Pilgub Jakarta 2024 Jadi 2 Putaran
Najih juga menolak usul PDIP soal menempatkan institusi Polri di bawah naungan Kemendagri. Dia menyebut wacana tersebut jelas sangat bertentangan dengan amanah reformasi.
“PDI-P harusnya kembali ingat sejarah, bahwa pemisahan Polri dan TNI justu jadi bagian dari amanah reformasi yang harus dirawat, apalagi menimbang kompleksitas masalah yang harus ditangani kepolisian saat ini. Ini kontrapoduktif dengan agenda reformasi. Jangan mengada-ada,” ujar dia.
BACA JUGA: Hasto PDIP: Bu Megawati Mencoblos di Kebagusan bareng Keluarga
Menurut Najih, elite politik seharusnya mampu mendorong kedewasaan dan kematangan berdemokrasi, utamanya untuk kepentingan membangun demokrasi yang seimbang di masa depan.
“Elite politik, termasuk PDI-P saat ini mestinya hadir menunjukkan ketauladanan berdemokrasi. Ini penting untuk membangun pranata demokrasi di masa depan. Sikap dan klaim semacam itu tidak mendidik publik,” tutup Najih. (dil/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif