jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Industri Kecil Menengah Indonesia (APIKMI) meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan tentang safeguard bagi bahan baku tekstil impor.
Sebab, kebijakan itu banyak dimanfaatkan oleh kartel sekaligus merugikan banyak pengusaha di sektor garmen dan konveksi.
Sekretaris Jenderal APIKMI Widia Elangga mengatakan salah satu sektor yang sangat merugi di tengah pandemi Covid-19 ini ialah para pelaku industri kecil menengah (IKM) di sektor tekstil, khususnya konveksi atau garmen.
BACA JUGA: Dapat Fasilitas Kawasan Berikat dari Bea Cukai, Pabrik Garmen di Batang Tingkatkan Ekspor
APIKMI, kata dia, banyak menampung aspirasi dari para anggota di sektor garmen di Jawa Barat dan Kota Solo.
"Dengan adanya pandemi Covid-19 satu tahun belakang ini, secara langsung berimbas kepada kemampuan produksi dari pabrikan lokal yang makin menurun," kata dia dalam keterangan yang diterima, Jumat (19/3).
Widia menjelaskan, sebelum pandemi, para pabrikan lokal mengalokasikan 70 persen total produksinya untuk pasar ekspor.
Namun, saat ini terkendala dalam proses ekspor pada masa pandemi Covid-19 ini, sehingga hasil produksinya harus dialihkan untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal.
BACA JUGA: Nokia 5.4 Resmi Melantai di Indonesia, Harganya Ramah di Kantong
Hal tersebut dirasa masih tidak mampu untuk membendung kenaikan harga bahan baku.
"Fakta di lapangan mengungkapkan sebenarnya permintaan di pasar domestik pun pada kenyataannya mengalami penurunan cukup signifikan, tetapi penurunan kebutuhan tersebut masih tidak dapat diakomodasi dengan stok barang produksi dari pabrikan di pasar domestik," kata dia.
Widia menerangkan kondisi pengusaha garmen dan konveksi nasional makin diperburuk dengan kemudahan masuknya barang-barang jadi garmen impor China dan Thailand.
Yang mana harga jual dari barang jadi impor tersebut jauh lebih murah dibandingkan hasil produksi para pelaku IKM yang terbentur tingginya harga bahan baku.
Widia juga menambahkan pengusaha garmen dan konveksi nasional juga makin terpukul dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.161/PMK 010/2019, PMK No.162/PMK. 010/2019 dan PMK No.163/ PMK.010/2019 terkait Pemberlakuan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) atau Safeguards terhadap impor tekstil dan produk tekstil (TPT) pada November 2019 yang lalu.
Menurut Widia, pengusaha makin dipersulit mendapatkan bahan baku bagi keberlangsungan usahanya saat ini.
BACA JUGA: Percepat Operasional Pabrik Konveksi di Pati, Bea Cukai Terbitkan Izin Secara Daring
Beberapa jenis kain produksi lokal seperti rayon dan katun yang digunakan IKM konveksi di Solo dan Bandung mengalami kenaikan signifikan, dengan rentang 20-30 persen per yard-nya.
"Hal itu lantaran diberlakukannya kebijakan safeguard bagi bahan baku tekstil impor, sehingga terjadi ketimpangan jumlah supply dan demand untuk jenis bahan baku kain," kata dia.
Widia menyadari kebijakan safeguard untuk bahan baku tekstil sebenarnya salah satu cara pemerintah mendongkrak produksi pabrikan tekstil lokal yang sebelumnya dikeluhkan.
Namun faktanya, para pelaku pabrikan bahan baku tekstil lokal tidak memenuhi kebutuhan bahan baku dalam negeri dan lebih parahnya, harga bahan baku tekstil lokal naik hingga 30 persen.
Selain itu, Widia juga mengingatkan pesan Dirjen IKMA Kementrian Perindustrian Gati Wirawaningsih yang menyebutkan adanya pihak-pihak yang memanfaatkan situasi saat ini sehingga menimbulkan praktek kartel.
Dia melihat hal itu mungkin terjadi disebabkan berkurangnya suplai bahan baku untuk pasar domestik.
"Terkait hal tersebut, sangat perlu ditelusuri secara saksama, siapakah sebenarnya pihak-pihak yang dimaksud? Pihak-pihak yang dapat menggunakan celah dan mengambil keuntungan dari keadaan yang terjadi saat ini," jelas dia.
Oleh karena itu, Widia meminta pemerintah segera menanggulangi permasalahan ini.
"Pemerintah harus bertindak cepat. Jangan sampai kebijakan safeguard yang diambil malah dijadikan sebagai celah oleh segelintir pihak yang memanfaatkan keadaan sehingga IKM yang dirugikan," jelas Widia. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... MPR RI dan APEKSI Teken MOU Sosialisasi Empat Pilar
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga