JAMBI-Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) direncanakan hari ini menggelar aksi demonstrasi serentak secara nasional. Isu yang diusung adalah melengserkan SBY dan membubarkan partai demokrat.
Di Jambi, organ MKRI akan memusatkan aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Jambi. Ketua Presidium MKRI Jambi, Cecep Suryana mengatakan, awalnya aksi dipusatkan di Ibu kota negara, Jakarta. Hanya saja, kata dia, skenario aksi dirubah.
"Yang tadinya demo dipusatkan di istana, tapi untuk tanggal 25 seluruh MKRI aksi di setiap tingkatan kota provinsi,"katanya kepada Jambi independent (Grup JPNN), Minggu (24/3).
Ia mengatakan, tidak terutup kemungkinan setelah aksi di detiap daerah, akan menyatukan gerakan dijakarta. Menurutnya, MKRI Jambi tetap akan mengusung isu sama yakni turunkan SBY-Boediono dan bubarkan partai Demokrat."Makanya kita juga desak pembubaran demokrat di daerah. Kita akan datangi kantor gubernur jambi,"katanya.
Selain itu, lanjutnya, isu yang akan diusung adalah Nasionalisasi aset tambang dan migas. Selama ini, kata dia, hampir 80 persen aset dan sumberdaya jambi dikelola oleh asing. Bahkan, pihaknya juga akan menyoroti kebijakan pemda yang membuka peluang swasta mengelalo angso duo."Ini jelas melukai hati masyarakat jambi,"katanya.
Ia mengatakan, secara nasional aksi dilakukan secara serentak untuk melengserkan SBY. Setelah lengser, kata dia, MKRI akan membentuk pemerintahan transisi dan begitupun didaerah. MKRI jambi akan ambil alih pemerintahan sementara.
Sementara, Ratna Serumpet, ketua Presidium MKRI pusat mengultimatum aksi Bersama menuntut SBY-Boediono mundur. Menurutnya, rezim SBY - Budiono sudah tidak memiliki kecakapan politik, kepatutan moral dan kewibawaan sebagai pemimpin eksekutif penyelenggara negara.
"Ketidakpercayaan rakyat sudah demikian serius dan meluas, membuat pemerintahan tidak efektif dan kehilangan kontrol atas berbagai sektor,"katanya dalam release yang diterima Jambi Independent.
Ia mengatakan, sistem Pemerintahan yang buruk membuat korupsi menggila dan melibatkan para penyelenggara Negara, Lembaga Pemerintahan (dari Istana hingga Kelurahan), DPR & DPRD, jajaran penegak hukum serta lembaga-lembaga negara non-departemen dan petinggi partai politik, membuat kehidupan dilanda krisis di hampir di semua lini.
"Krisis kedaulatan hukum dalam menegakkan pemerintahan yang bersih dan bermartabat,Krisis kedaulatan politik, Krisis kedaulatan ekonomi; Krisis kedaulatan pangan, Krisis kedaulatan energy, Krisis kedaulatan kontrol atas sumber daya alam, Krisis pendidikan, Krisis kebudayaan, keteladanan dan sumber tata nilai, Krisis kepercayaan terhadap lembaga-lembaga penyelenggara negara,"jelasnya.
Menurutnya , untuk bisa bangkit dari multi krisis seburuk itu Indonesia memerlukan pemimpin nasional yang punya visi luas dan cemerlang."Punya kecerdasan intelektual, ketegasan, kejujuran, integritas dan moral mulia, dan kita tidak mungkin memperoleh Pemimpin yang seperti itu dari Pemilu yang digelar pemerintahan SBY-Budiono yang bermasalah, korup dan sarat Politik Uang,"tegasnya.
"Oleh sebab itu, kepada seluruh rakyat Indonesia kami menyerukan agar melakukan Aksi DAMAI di pusat-pusat pemerintahan pada tanggal 25 Maret 2013 serempak; Menuntut Rezim SBY-BOEDIONO mundur, hingga kita (Rakyat Indonesia) dapat membentuk Pemerintahan Transisi untuk menyelamatkan Indonesia dari kerusakan yang lebih buruk,"imbuhnya.(mui)
Di Jambi, organ MKRI akan memusatkan aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Jambi. Ketua Presidium MKRI Jambi, Cecep Suryana mengatakan, awalnya aksi dipusatkan di Ibu kota negara, Jakarta. Hanya saja, kata dia, skenario aksi dirubah.
"Yang tadinya demo dipusatkan di istana, tapi untuk tanggal 25 seluruh MKRI aksi di setiap tingkatan kota provinsi,"katanya kepada Jambi independent (Grup JPNN), Minggu (24/3).
Ia mengatakan, tidak terutup kemungkinan setelah aksi di detiap daerah, akan menyatukan gerakan dijakarta. Menurutnya, MKRI Jambi tetap akan mengusung isu sama yakni turunkan SBY-Boediono dan bubarkan partai Demokrat."Makanya kita juga desak pembubaran demokrat di daerah. Kita akan datangi kantor gubernur jambi,"katanya.
Selain itu, lanjutnya, isu yang akan diusung adalah Nasionalisasi aset tambang dan migas. Selama ini, kata dia, hampir 80 persen aset dan sumberdaya jambi dikelola oleh asing. Bahkan, pihaknya juga akan menyoroti kebijakan pemda yang membuka peluang swasta mengelalo angso duo."Ini jelas melukai hati masyarakat jambi,"katanya.
Ia mengatakan, secara nasional aksi dilakukan secara serentak untuk melengserkan SBY. Setelah lengser, kata dia, MKRI akan membentuk pemerintahan transisi dan begitupun didaerah. MKRI jambi akan ambil alih pemerintahan sementara.
Sementara, Ratna Serumpet, ketua Presidium MKRI pusat mengultimatum aksi Bersama menuntut SBY-Boediono mundur. Menurutnya, rezim SBY - Budiono sudah tidak memiliki kecakapan politik, kepatutan moral dan kewibawaan sebagai pemimpin eksekutif penyelenggara negara.
"Ketidakpercayaan rakyat sudah demikian serius dan meluas, membuat pemerintahan tidak efektif dan kehilangan kontrol atas berbagai sektor,"katanya dalam release yang diterima Jambi Independent.
Ia mengatakan, sistem Pemerintahan yang buruk membuat korupsi menggila dan melibatkan para penyelenggara Negara, Lembaga Pemerintahan (dari Istana hingga Kelurahan), DPR & DPRD, jajaran penegak hukum serta lembaga-lembaga negara non-departemen dan petinggi partai politik, membuat kehidupan dilanda krisis di hampir di semua lini.
"Krisis kedaulatan hukum dalam menegakkan pemerintahan yang bersih dan bermartabat,Krisis kedaulatan politik, Krisis kedaulatan ekonomi; Krisis kedaulatan pangan, Krisis kedaulatan energy, Krisis kedaulatan kontrol atas sumber daya alam, Krisis pendidikan, Krisis kebudayaan, keteladanan dan sumber tata nilai, Krisis kepercayaan terhadap lembaga-lembaga penyelenggara negara,"jelasnya.
Menurutnya , untuk bisa bangkit dari multi krisis seburuk itu Indonesia memerlukan pemimpin nasional yang punya visi luas dan cemerlang."Punya kecerdasan intelektual, ketegasan, kejujuran, integritas dan moral mulia, dan kita tidak mungkin memperoleh Pemimpin yang seperti itu dari Pemilu yang digelar pemerintahan SBY-Budiono yang bermasalah, korup dan sarat Politik Uang,"tegasnya.
"Oleh sebab itu, kepada seluruh rakyat Indonesia kami menyerukan agar melakukan Aksi DAMAI di pusat-pusat pemerintahan pada tanggal 25 Maret 2013 serempak; Menuntut Rezim SBY-BOEDIONO mundur, hingga kita (Rakyat Indonesia) dapat membentuk Pemerintahan Transisi untuk menyelamatkan Indonesia dari kerusakan yang lebih buruk,"imbuhnya.(mui)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Orang Mati Bayar Retribusi
Redaktur : Tim Redaksi