jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo telah menerima panitia seleksi (pansel) pemilihan calon anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) masa jabatan 2023-2028 di Istana Kepresidenan Bogor, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Senin, 27 Februari 2023.
Ekonom senior Faisal Basri menilai seleksi komisioner KPPU harus menjadi proses pencarian seseorang yang berintergritas tinggi.
BACA JUGA: MinyaKita Mendadak Langka, KPPU Temukan Titik Terang
Sebab, KPPU memiliki peran yang sangat strategis dalam dunia bisnis Indonesia, karena berperan mengawasi persaingan usaha perdagangan dalam negeri.
"Komisioner KPPU saat ini dan ke depan harus punya intergritas tinggi, berani meluruskan apa yang dipandang salah, termasuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah. Tidak sekadar memburu kesalahan dunia usaha," ungkap Faisal di Jakarta, Jumat (11/3).
BACA JUGA: KPPU Tegaskan Tidak Pernah Simpulkan Aturan Pelabelan Tak Terkait Persaingan Usaha
Menurut Faisal, selama ini permasalahan pasar kerap kali disebabkan oleh kebijakan pemerintah. Dia mencontohkan pada gejolak minyak goreng yang menyebabkan harga melambung tinggi.
Faisal menyebutkan akar permasalahannya adalah kebijakan biodiesel yang ditetapkan oleh pemerintah, yakni harga jual biodiesel lebih tinggi ketimbang untuk industri pangan.
BACA JUGA: KPPU Bisa Menggunakan Hak Inisiatif Terkait Pelabelan BPA
Selain itu, biodiesel menyedot porsi crude palm oil (CPO) yang menjadi bahan dasar industri pangan lewat program Mandatory B35.
Oleh karena itu, CPO untuk B35 lebih menarik karena memiliki insentif yang diberikan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
"Sumber terbesar masalah perdagangan adalah pemerintah itu sendiri. Oleh karena saya menyampaikan masukan bahwa ayo KPPU memperbanyak tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah. Bukan menjadi kaki tangan pemerintah dan tunduk kepada keinginan pemerintah," beber Faisal Basri.
Komisioner KPPU periode 2000-2005 itu pun mencontohkan sepak terjang pengawasan bisnis di masa lalu. Faisal menuturkan di masa lalu bahwa KPPU memberikan rekomendasi atas kebijakan harga batas dan bawah pada tiket pesawat.
"Kami menyampaikan bahwa hal itu akan menyebabkan pasar kacau. Jadi, lebih baik untuk dibebaskan dalam sistem pasar," katanya.
Dia berharap seleksi komisioner KPPU akan menjadi momen perbaikan dan peningkatan KPPU.
"Bukan alat pemerintah, tetapi menjaga dan mengoreksi apa yang salah," pungkas Faisal Basri.
Ketua Pansel Prof. Ningrum Natasya Sirait menyatakan telah merampungkan proses seleksi dan melaporkan hasilnya kepada Presiden Jokowi.
Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
“Pagi ini kami melaporkan bahwa pansel pemilihan komisioner KPPU 2023-2028 yang telah bertugas sejak Oktober 2022 telah merampungkan hasilnya,” ujar Prof. Ningrum saat memberikan keterangan pers.(mcr10/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul