jpnn.com - MEDAN - Anggota Dewan Perwakilan daerah (DPD) asal Sumatera Utara Penrad Siagian menyampaikan dua hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam seleksi CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Pertama, dia meminta pemerintah mempertimbangkan kebijakan khusus yang disesuaikan dengan kondisi daerah dalam penerimaan CPNS dan PPPK.
BACA JUGA: Perkiraan Sisa Formasi PPPK 2024 Tahap 1 untuk Honorer Non-Database BKN & Lulusan PPG
"Jadi mungkin harus diambil sebuah kebijakan imperatif yang akhirnya mungkin tidak bisa disamakan di satu daerah dengan daerah lain karena berbeda konteks, berbeda tingkat pendidikan, dan lain-lain," katanya dalam keterangannya yang diterima di Medan, Kamis (5/12).
Penrad juga menyampaikan keprihatinan atas nasib tenaga honorer K2 (kategori dua) yang telah mengabdi selama puluhan tahun. Namun, kalah bersaing dengan lulusan baru atau fresh graduate.
BACA JUGA: Ribuan Pelamar PPPK 2024 Tahap 1 Berebut Ratusan Formasi, Pak Fatah Mengucapkan Selamat
"Tenaga honorer senior yang sudah berusia 50 tahun tentu tidak adil jika harus bersaing dengan fresh graduate, dan dengan teknologi yang dikuasai oleh kelompok-kelompok Gen-Z dan milenial. Ini sebuah kondisi di mana menjadi sebuah keprihatinan," katanya.
"Harus ada juga sebuah kebijakan atau skema untuk kemudian mengangkat mereka menjadi PPPK, menjadi ASN, karena tidak mungkin menyamakan proses dengan fresh graduate ini," tambahnya.
BACA JUGA: Ribuan Pelamar PPPK 2024 Tahap 1 Tidak Perlu Ikut Tes Kompetensi
Kedua, Penrad Siagian juga menyampaikan masih kurangnya perhatian terhadap kebutuhan formasi guru agama Kristen di daerah, khususnya di Sumatera Utara.
Dia mengungkapkan formasi guru agama Kristen tidak dibuka dalam penerimaan ASN tahun ini, padahal kebutuhannya sangat tinggi.
Di Sumut kebutuhan guru agama Kristen sangat mendesak. Dari total sekolah SD, SMP, hingga SMA, hanya 20 persen yang memiliki guru agama Kristen. Sisanya 80 persen tidak terisi.
"Saya minta pemerintah membuka formasi guru agama Kristen dan agama lainnya yang sangat dibutuhkan, agar kebutuhan ini dapat terpenuhi," katanya.
Perlu diketahui bahwa pada seleksi PPPK 2024, pemerintah menempatkan para non-ASN, khususnya honorer K2, dalam prioritas utama.
Pasalnya, seleksi PPPK 2024 tahap 1 pelamarnya dibatasi yakni, pelamar prioritas (pelamar prioritas guru dan D-IV bidan pendidik tahun 2023), eks honorer K2 dan honorer yang terdata dalam pangkalan data (database) BKN.
Adapun lowongan PPPK 2024 tahap 2 disediakan untuk honorer non-database BKN, yakni non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah minimal dua tahun masa pengabdian.
Lowongan PPPK 2024 tahap 2 juga untuk lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk formasi guru di instansi daerah.
Khusus untuk formasi guru PPPK 2024 tahap 2 bahwa yang bisa melamar yakni guru honorer yang terdata aktif di dapodik sebagai guru di sekolah negeri pada instansi yang sama paling sedikit 2 tahun atau 4 semester secara terus-menerus. (sam/antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu