JAKARTA – Anggota Komisi II DPR, Rahadi Zakaria mengatakan aksi blokade petani di Jalan Tol Cikampek, Karawang, Jawa Barat pada 11 Juli 2013 lalu sebagai bentuk protes terhadap sistem di Badan Pertanahan Nasional. Menurut Rahadi, aksi itu dikarenakan nasib masyarakat selalu dikalahkan oleh kepentingan pemilik modal yang didukung BPN.
"Seharusnya BPN berada di tengah-tengah dan tidak hanya memperhatikan pemilik modal,” kata Zakaria, di Jakarta, Kamis (18/7).
Dia menilai aksi blokade petani Karawang itu bertujuan mencari keadilan dan simpati publik. Selain itu, kata Zakaria, juga sebagai akumulasi kekesalan petani terhadap system kerja BPN yang tidak berpihak kepada petani.
Politisi PDI Perjuangan itu menyatakan, sejatinya aksi itu bisa dihindari bila aparat BPN mengerti permasalahan pertanahan. Menurutnya, pendekatan dan penanganan kasus pasti berbeda. Karenanya, setiap Deputi yang ada di BPN harus bersinergi dan tidak bekerja sendiri-sendiri. “Karena setiap kasus memiliki karakteristik yang berbeda,” jelasnya.
Zakaria berharap BPN dapat melakukan terobosan paradigma baru dalam menyelesaikan sengketa maupun konflik tanah. "Jika tidak, fenomena gunung es terhadap kasus konflik dan sengketa pertanahan sewaktu-waktu bisa meledak. Dikhawatirkan aksi protes petani makin kuat,” katanya.
Lebih jauh dia mengatakan, kalau dibiarkan tidak menutup kemungkinan aksi kerusuhan seperti di Mesuji, Lampung, beberapa waktu lalu terulang lagi. “Kita tidak mau lagi begitu. Itu semua sudah saya sampaikan saat RPD dengan BPN. BPN harus ada terobosan,” kata dia. (boy/jpnn)
"Seharusnya BPN berada di tengah-tengah dan tidak hanya memperhatikan pemilik modal,” kata Zakaria, di Jakarta, Kamis (18/7).
Dia menilai aksi blokade petani Karawang itu bertujuan mencari keadilan dan simpati publik. Selain itu, kata Zakaria, juga sebagai akumulasi kekesalan petani terhadap system kerja BPN yang tidak berpihak kepada petani.
Politisi PDI Perjuangan itu menyatakan, sejatinya aksi itu bisa dihindari bila aparat BPN mengerti permasalahan pertanahan. Menurutnya, pendekatan dan penanganan kasus pasti berbeda. Karenanya, setiap Deputi yang ada di BPN harus bersinergi dan tidak bekerja sendiri-sendiri. “Karena setiap kasus memiliki karakteristik yang berbeda,” jelasnya.
Zakaria berharap BPN dapat melakukan terobosan paradigma baru dalam menyelesaikan sengketa maupun konflik tanah. "Jika tidak, fenomena gunung es terhadap kasus konflik dan sengketa pertanahan sewaktu-waktu bisa meledak. Dikhawatirkan aksi protes petani makin kuat,” katanya.
Lebih jauh dia mengatakan, kalau dibiarkan tidak menutup kemungkinan aksi kerusuhan seperti di Mesuji, Lampung, beberapa waktu lalu terulang lagi. “Kita tidak mau lagi begitu. Itu semua sudah saya sampaikan saat RPD dengan BPN. BPN harus ada terobosan,” kata dia. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fokus Target Pileg, PKS Masih Enggan Bicara Pilpres
Redaktur : Tim Redaksi