SURABAYA - Korban mafia haji bermodus pemalsuan paspor ternyata disebut-sebut masih cukup banyak. Para calon jamaah haji (CJH) ''selundupan'' itu disebar di beberapa kelompok terbang (kloter). Namun, setelah kasus ini terungkap dan khawatir bermasalah, mereka memutuskan tidak berangkat.
Berdasar informasi yang dihimpun Jawa Pos, sejak tertahannya empat CJH kloter 22 embarkasi Surabaya Rabu lalu (10/9), mereka yang terlibat dalam jaringan mafia haji itu langsung tiarap. Mereka langsung menginstruksikan pembatalan mendadak para CJH ''selundupan'' dengan bermodal paspor abal-abal itu. Karena itu, seat penerbangan ke Tanah Suci yang dibatalkan mendadak tersebut tak terisi alias kosong.
''Pada penerbangan Kamis lalu (18/9), misalnya. Ada beberapa kursi CJH yang tidak terisi,'' kata sumber Jawa Pos.
Kabarnya, kursi kosong itu sejatinya akan dipakai untuk para CJH yang menggunakan porsi orang lain. Mereka adalah orang yang rela membayar lebih agar bisa cepat berangkat. ''Terungkapnya masalah ini membuat para oknum tidak jadi memberangkatkan. Mereka lebih memilih mengorbankan calon jamaah dari pada ketahuan,'' tambahnya.
Salah satu di antara mereka yang tertunda keberangkatannya adalah SK. Semula, SK dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci pekan lalu (12/9). Namun, ternyata yang bersangkutan tidak jadi berangkat. Padahal, dia sudah menggelar tasyakuran. Ada kabar, keberangkatannya ditunda pada Sabtu hari ini (20/9).
Saat ditemui Jawa Pos di rumahnya di kawasan Pabean Cantikan, SK memang sudah bersiap berangkat haji. Koper yang digunakan berhaji juga jauh-jauh hari disiapkan. Namun, dia mengaku keberangkatannya ditunda. Alasannya, paspor CJH di rombongannya belum selesai. ''Katanya, paspor sembilan jamaah di rombongan saya belum jadi. Karena itu, keberangkatan ditunda seminggu,'' ujarnya polos.
Saat ditanya tergabung dalam kloter berapa, SK sama sekali tidak mengetahui. Dia hanya menyebut tergabung dalam jamaah ONH plus. Karena CJH plus itu, dirinya menilai wajar jika tidak masuk dalam pembagian kloter. SK juga mengaku, dirinya sudah diberi tahu agar tidak perlu masuk ke Asrama Haji Sukolilo. Dia hanya diminta berangkat ke Bandara Juanda pada hari ini, pukul 15.00. ''Jadi, nanti saya naik mobil sendiri,'' katanya.
Yang mengherankan lagi, SK menyebut baru mendaftar haji dua bulan lalu. Untuk ini, SK membayar Rp 200 juta secara tunai. Dengan uang sebesar itu, dia dijanjikan bisa berangkat ke Tanah Suci tanpa antre lama. Awalnya, dia diminta menyetor Rp 102 juta. Katanya, permintaan uang itu terus bertambah sampai SK positif diberangkatkan.
SK mengaku rela membayar besar karena tidak tahan dengan antrean haji reguler. Dia menyebut sudah mendaftar pada 2012 dan dijanjikan berangkat pada 2020. Karena itu, tawaran jalan pintas itu pun diterima. Dia mendaftar haji melalui seseorang berinisial DSM. ''Daftar ke Pak DS. Beliau-nya katanya sudah berangkat ke Makkah,'' ujarnya.
Sebagaimana diberitakan kemarin, sumber tepercaya Jawa Pos menyebutkan bahwa DSM adalah pemain lama makelar porsi haji. Dia memang dikenal memiliki kedekatan dengan oknum di Kementerian Agama (Kemenag). Karena itu, DSM tahu betul berapa jumlah kursi kosong. Nah, kemungkinan kursi kosong itulah yang diperjualbelikan.
Di dokumen paspor, DSM beralamat di kawasan Asemrowo. Jawa Pos pun mendatangi rumahnya. Saat itu tidak ada orang di rumahnya. Menurut beberapa tetangganya, sejak musim haji ini rumah DSM sering didatangi orang. ''Saya dengar, ada orang marah-marah karena tidak jadi berangkat (haji),'' ujar salah seorang tetangganya.
Kepala Kanwil Kemenag Jatim Mahfudh Shodar ketika dikonfirmasi menyatakan, seat kosong dalam penerbangan itu memang ada karena CJH urung berangkat. Namun, mereka yang gagal berangkat mempunyai beberapa penyebab. Ada yang dokumennya masih bermasalah, ada juga yang sakit atau tidak bisa melunasi BPIH. ''Kalau tidak bisa berangkat karena sakit, itu sudah biasa,'' terangnya.
Soal masalah yang menimpa empat CJH yang tertahan di Asrama Haji Sukolilo, pihaknya sudah menyerahkan semuanya kepada penegak hukum. Sebab, masalah itu sudah ditangani kepolisian. ''Biarlah polisi menuntaskan kasus tersebut. Jika ada petugas Kemenag yang terlibat, tentu akan ada tindakan tegas untuk mereka,'' ungkapnya.
Sementara itu, kasus mafia haji makin mendapat sorotan dari banyak kalangan. Ormas Islam terbesar, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, juga angkat suara. Mereka memberikan dukungan kepada polisi dan pihak-pihak terkait untuk menuntaskan persoalan yang meresahkan masyarakat itu, terutama bagi para CJH.
Sekretaris PW NU Jatim Akh Muzakki menyayangkan masih terjadinya indikasi penyimpangan dalam penyelenggaraan haji. Dia mengatakan, saat ini ibadah haji menjadi kebutuhan umat Islam di Indonesia. Sejalan dengan ekonomi masyarakat yang semakin naik, makin banyak yang mampu membayar biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH).
Sayang, kuota haji cukup terbatas sehingga harus mengantre cukup lama. Rupanya, panjangnya antrean menjadi peluang para mafia untuk mengeruk keuntungan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. ''Mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkaya diri sendiri. Ini adalah perbuatan yang bisa menodai ibadah haji,'' jelas Muzakki.
Selain polisi, Kemenag harus bertindak dengan menertibkan biro haji atau kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) yang bermasalah. Seharusnya, sejak awal, Kemenag selektif terhadap biro atau KBIH yang berpotensi membawa masalah. Apalagi, jelas-jelas secara legalitas tidak berizin atau tidak terdaftar.
Secara terpisah, Sekretaris PW Muhammadiyah Jatim Najib Hamid juga menyatakan, saat sekarang adalah momentum yang tepat untuk berbenah diri. Sebenarnya, kasus seperti itu tidak hanya sekali ini terjadi. Setiap tahun kasus haji gagal berangkat terjadi. ''Ini terjadi karena ketahuan saja sehingga ramai di masyarakat,'' terangnya.
Dia mengakui bahwa potensi penyimpangan dalam pelaksanaan haji sangat besar karena terdapat uang besar. Mereka berusaha mendapatkan keuntungan dari pelaksanaan ibadah haji yang diadakan setiap tahun itu. Sebenarnya, kecurangan tersebut tidak hanya terjadi pada pemberangkatan haji dengan mengambil porsi orang lain.
Mantan komisioner KPU Jatim itu menyatakan, masih banyak peluang yang bisa dimainkan. Misalnya, dalam proses mutasi haji. Dia menceritakan, dalam kasus seorang CJH yang ingin pindah ke daerah lain karena ingin berangkat bersama keluarganya, terkadang oknum sering menarik biaya besar dalam proses mutasi tersebut. ''Saya sendiri pernah mengalaminya. Jadi, tidak ada standar biaya yang jelas,'' ungkapnya. (tim JP/c17/hud)
BACA JUGA: Geopark Merangin, Jambi, Menuju Warisan Dunia
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pelamar CPNS Banyak Mendaftar di Tiga Kabupaten Ini
Redaktur : Tim Redaksi