jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR yang membidangi hukum, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, pengusutan kasus upaya impor 5.000 senjata secara ilegal dilakukan dengan kepala dingin. Politikus Partai Gerindra itu mengharapkan pengusutan kasus itu juga tidak dicampuri intrik-intrik politik.
"Di satu sisi tidak boleh ada yang paranoid bahwa isu tersebut digoreng untuk memperburuk citra pemerintah tapi di sisi lain harus diwaspadai juga adanya pihak-pihak yang mengadu domba antar-instansi resmi negara," ujar Dasco kepada jpnn.com, Minggu (24/9).
BACA JUGA: Zulkifli Hasan Gelar Akad Nikah Putra Ketiganya
Sebelumnya kabar tentang senjata ilegal itu diungkap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dalam pertemuan dengan para purnawirawan petinggi TNI di Cilangkap, Jumat (22/9). Menurut Gatot, dirinya mengantongi informasi intelijen tentang pihak non-militer yang memesan senjata untuk dimasukkan ke Indonesia dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo.
Sebelumnya Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengungkap adanya institusi nonmiliter yang berupaya mengimpor 5.000 senjata api dari luar negeri. Gatot mengaku mengantongi informasi intelijen tentang pihak non-TNI yang mencatut nama Presiden Joko Widodo untuk memesan 5.000 senjata api.
BACA JUGA: Kang TB Sesalkan Pernyataan Panglima TNI soal 5000 Senpi
Spekulasi tentang instansi yang hendak mendatangkan senjata api secara ilegal pun beredar. Salah satu yang disinyalir hendak mengimpor ribuan pucuk senjata itu adalah Badan Intelijen Negara (BIN).
Namun, Dasco mengajak semua kalangan tidak berasumsi sebelum ada klarifikasi dari Panglima TNI. Sebab, masalah itu sudah menyangkut hukum sehingga pengusutannya juga harus sesuai fakta hukum.
BACA JUGA: Punya 1 Senjata Ilegal Saja Dihukum, Apalagi Sampai 5.000
"Belakangan muncul spekulasi bahwa institusi tersebut adalah Badan Intelijen Negara. Menurut saya spekulasi tersebut sangat tidak berdasar. Kita tahu berdasarkan tugas dan wewenang di bidang intelijen tidak ada kepentingan BIN untuk mengimpor senjata dengan jumlah begitu besar," tutur Dasco.
Wakil ketua umum Partai Gerindra itu menambahkan, fungsi BIN adalah mengumpulkan informasi berdasar fakta untuk mendeteksi ancaman terhadap negara. Selanjutnya, BIN menyampaikan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan atas setiap ancaman terhadap keamanan nasional.
"Jika mengacu pada tugas dan wewenang tersebut, sepertinya sudah jelas bahwa yang dimaksud Panglima TNI bukan BIN," pungkas Dasco.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dulu, TNI di Titik Kepercayaan Terendah, Kini Tertinggi
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam